Gubernur Jabar Ingin Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer, DPR: Bukan Solusi Tepat

AKURAT.CO Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirim siswa bermasalah ke barak militer menuai kritik dari Komisi X DPR RI.

Kebijakan yang dijadwalkan mulai diterapkan pada 2 Mei 2025 itu dinilai sebagai langkah instan yang tidak menyentuh akar persoalan perilaku siswa.

"Tak semua masalah bisa diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," tegas Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

Menurut Bonnie, penguatan karakter siswa—khususnya bagi yang bermasalah—tidak seharusnya dilakukan dengan pendekatan militeristik.

Ia menekankan perlunya pemahaman holistik, mencakup latar belakang keluarga, lingkungan pergaulan, dan aktivitas di sekolah.

Meski Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyatakan bahwa program ini akan melibatkan persetujuan orang tua, Bonnie tetap menganggap pendekatan tersebut kurang tepat.

Ia menilai, penanganan siswa bermasalah seharusnya melibatkan psikolog dan psikiater, bukan menempatkan mereka di lingkungan militer.

"Melibatkan tenaga psikologi jauh lebih efektif ketimbang membawa mereka ke barak militer," katanya.

Baca Juga: Gotrade Gandeng TradingView: Transaksi Saham AS Kini Bisa Langsung dari Aplikasi

Lebih lanjut, Bonnie mendesak pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, untuk memastikan kehadiran guru konseling terlatih di setiap sekolah.

Menurutnya, peran guru konseling sangat penting untuk menangani berbagai persoalan siswa secara lebih mendalam dan personal.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap siswa bermasalah memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang dibutuhkan harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masing-masing anak.

"Mengandalkan cara instan seperti pendidikan militer tidak akan menyelesaikan akar masalah kenakalan remaja yang kerap terkait dengan faktor sosial," ujarnya.

Bonnie menegaskan pentingnya para pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk memahami tugas dan fungsinya, serta tetap fokus memenuhi kebutuhan esensial anak didik.

"Jangan membebani TNI dengan tugas-tugas yang tidak sesuai fungsinya. Tentara kita seharusnya fokus menjaga kedaulatan negara, bukan menangani masalah disiplin remaja," tutup Bonnie.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya mewacanakan kebijakan tegas ini sebagai respons atas keresahan masyarakat terhadap maraknya perilaku menyimpang di kalangan remaja.

Kebijakan tersebut diumumkan usai rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan sejumlah gubernur di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Menurut Dedi, kategori pelajar yang akan masuk program ini meliputi mereka yang sering tawuran, mabuk, kecanduan gim seperti Mobile Legend, hingga sering membolos atau melawan orang tua.

“Kalau malam main, tidur baru pagi, di sekolah bikin keributan. Ini yang akan kita kirim ke barak,” ungkap Dedi.

Ia mengklaim bahwa dukungan terhadap program ini sangat kuat di tingkat masyarakat, khususnya dari kalangan orang tua, meski diakui ada kritik dari sebagian elite politik.

"Kalau soal koordinasi, tentu saja sudah dengan Kementerian Pendidikan. Mereka memantau dan memahami langkah yang kami ambil di Jawa Barat," tambah Dedi.

Kebijakan ini masih terus menuai pro dan kontra di kalangan publik dan pemangku kepentingan di sektor pendidikan.

Baca Juga: Garena Bagikan Kode Redeem Free Fire Terbaru Hari Ini, Segera Klaim Hadiahnya!