Revisi UU TNI Disahkan, Panglima Diminta Segera Turunkan Surat Perintah

AKURAT.CO Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, diminta untuk segera mengeluarkan surat perintah bagi prajurit yang masih bertugas di luar 14 kementerian lembaga (K/L), untuk segera mengundurkan diri atau pensiun.

Diketahui, dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), prajurit aktif hanya boleh menduduki jabatan di 14 kementerian/lembaga. Di luar ketentuan itu, prajurit TNI aktif harus mengundurkan diri.

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menegaskan bahwa seluruh pihak harus patuh terhadap regulasi baru ini.

"Kita harus taat azas. Saya mohon kepada Panglima TNI agar segera mengeluarkan surat perintah, sehingga seluruh prajurit aktif yang berada di luar 14 K/L yang diperbolehkan dapat mengundurkan diri atau pensiun sesuai aturan yang berlaku," ujar TB Hasanuddin, Jumat (21/3/2025).

Baca Juga: Golkar Dorong Pemerintah Sosialisasikan UU TNI Agar Publik Tak Salah Paham

Dia mengatakan, jumlah prajurit yang terdampak oleh perubahan aturan ini dapat mencapai ribuan. Termasuk, mereka yang saat ini bertugas di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Penyelengara Haji, Kementan, Kemenhub, Staf atau ajudan di berbagai kementrian/lembaga dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, kebijakan transisi ini perlu dilakukan dengan baik agar tidak mengganggu stabilitas organisasi dan profesionalisme TNI.

Dia juga menekankan, bahwa aturan baru ini merupakan bagian dari upaya memperkuat reformasi TNI agar tetap profesional dan fokus pada tugas pokoknya dalam pertahanan negara.

"Kita ingin memastikan bahwa aturan ini berjalan dengan baik dan semua pihak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Dengan diberlakukannya UU TNI yang baru ini, seluruh prajurit aktif di luar 14 K/L, diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku, demi menjaga soliditas dan profesionalisme institusi TNI.