Efisiensi Anggaran, Debat Paslon Saat PSU Pilkada Hanya Disiarkan Secara Online

AKURAT.CO Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen, melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 dengan anggaran yang seminimal mungkin. Mengingat, pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Diketahui, PSU yang sebelumnya dikabarkan akan merogoh anggaran hingga Rp1 triliun, kini turun menjadi Rp719 miliar dari total keseluruhan.

"Kita juga sudah melakukan penekanan semaksimal mungkin untuk lebih efisien dan seminimal mungkin. Itu yang kita lakukan," kata Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, usai rapat bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Baca Juga: KPU Komitmen PSU Pilkada 2024 Tak Akan Terulang Dua Kali

Menurut Afif, anggaran yang ditetapkan itu sudah sangat efisien dan banyak dilakukan pemotongan agar bisa lebih hemat.

"Dan semuanya kan jika kita koordinasikan dengan teman-teman pemda dan Kemendagri, jadi sudah sangat terkoordinir efisiensi yang bisa kita lakukan," jelasnya.

Bahkan, pihaknya meminta agar KPUD menggelar debat tidak disiarkan di TV Nasional, melainkan secara daring seperti melalui aplikasi YouTube. "Kalau dulu kan di TV, ini paling dengan pakai YouTube atau sarana-sarana yang murah dan gratis," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan anggaran untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 menjadi Rp719 miliar, turun dari perkiraan awal yang mencapai Rp1 triliun.

Baca Juga: Ada Efisiensi, Anggaran PSU Pilkada Turun Jadi Rp719 Miliar

"Jadi totalnya Rp719 miliar, ini kami kira turun dari rapat lalu, lebih kurang Rp1 triliun lebih karena ada upaya melakukan efisiensi tersebut," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR dan KPU, Bawaslu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Dia menjelaskan, total anggaran tersebut merupakan gabungan dari keperluan KPUD dan Bawaslu di 24 daerah, serta bagian keamanan dan ketertiban untuk TNI dan Polri.

"Dari hasil rekap yang kami lakukan ini rekap umumnya, ini dari KPUD ini kebutuhan anggarannya Rp429 miliar atau 59 persen lebih, total Bawaslu dari 24 pemda hasil putusan MK ini, PSU ya, ini Bawaslunya Rp158 miliar, TNI nya Rp38 miliar, Polri nya Rp91 miliar," jelasnya.