Perkuat Kelembagaan, BPKH Bangun Kerja Sama dengan PBNU
AKURAT.CO Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan kunjungan penting ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta pada Rabu (19/2/2025).
Kunjungan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara BPKH dan PBNU, salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menekankan pentingnya dukungan PBNU dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan haji.
Baca Juga: BPKH Laporkan Kinerja Gemilang ke DPR: Dana Kelolaan Tembus Rp171 Triliun
"Kolaborasi dengan PBNU adalah langkah kunci untuk memastikan pengelolaan keuangan haji yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan umat," ujarnya, melalui keterangan yang diterima, Kamis (20/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, BPKH juga meminta dukungan dari PBNU terkait revisi undang-undang pengelolaan keuangan haji.
Revisi bertujuan untuk menyelaraskan undang-undang yang ada dengan penyelenggaraan ibadah haji yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.
Baca Juga: Biaya Haji Turun, BPKH Jamin Kualitas Tetap Terjaga dan Siap Gelontorkan Dana Tepat Waktu
Dengan revisi ini, diharapkan tata kelola penyelenggaraan haji akan lebih baik, transparan dan yang paling penting adalah terjaminnya kepentingan umat.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyambut baik inisiatif BPKH untuk menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat Islam, khususnya Nahdlatul Ulama.
PBNU menyatakan kesediaannya untuk mendukung upaya BPKH dalam meningkatkan literasi keuangan haji, pemberdayaan ekonomi umat dan pendampingan bagi calon jemaah haji.
Baca Juga: BPKH Gandeng Lulu Group International untuk Tingkatkan Layanan Jemaah Haji dan Umrah di Arab Saudi
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, BPKH dan PBNU sepakat membuat memorandum of understanding (MoU) yang mencakup berbagai bidang kerja sama, antara lain literasi keuangan haji, fatwa keuangan haji, riset serta kerja sama kelembagaan.
Melalui sinergi yang kuat antara BPKH dan PBNU, diharapkan pengelolaan keuangan haji di Indonesia akan semakin baik dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat.
Pertemuan ini juga dihadiri Anggota Badan Pelaksana BPKH seperti Sulistyowati, Acep Riana Jayaprawira dan Arief Mufraini serta jajaran pengurus PBNU.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
