KPPU Dorong Program 3 Juta Rumah Libatkan UMKM untuk Cegah Monopoli

AKURAT.CO Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti pentingnya keterlibatan pelaku UMKM dalam program 3 juta rumah yang diinisiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan tidak hanya meningkatkan ketersediaan hunian bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang usaha bagi UMKM di sektor bahan bangunan.

Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ridho Pamungkas, menyebut bahwa proyek skala besar seperti ini seharusnya tidak hanya mengandalkan satu penyedia bahan baku, tetapi memberikan kesempatan bagi UMKM lokal untuk berpartisipasi.

"Kami yakin bahwa program tiga juta rumah ini tidak akan hanya mengandalkan satu supplier saja. Tetapi juga melibatkan UMKM dalam menyediakan bahan baku seperti batu bata, semen dan lainnya," ujarnya, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Baca Juga: Program 3 Juta Rumah Banjir Dukungan Internasional, UEA, Turki hingga Singapura Siap Merapat

KPPU menekankan bahwa persaingan usaha yang sehat dalam proyek ini sangat penting untuk menghindari praktik monopoli.

Menurut Ridho, jika hanya satu pihak yang ditunjuk sebagai penyedia bahan baku, maka harga bahan bangunan bisa menjadi tidak kompetitif.

Oleh karena itu, KPPU berharap pemerintah membuka peluang bagi banyak pihak untuk ikut serta.

"Misalnya dalam penyediaan batu bata, banyak pelaku UMKM yang mampu menyuplai produk berkualitas. Dengan keterlibatan mereka, kompetisi akan lebih sehat dan harga bahan bangunan pun bisa lebih terjangkau," katanya.

Baca Juga: Dukung Program 3 Juta Rumah, BNI Incar Penyaluran KPR Subsidi Untuk 10.750 Rumah di 2025

Selain memberikan kesempatan bagi UMKM, keterlibatan banyak pihak dalam proyek ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan adanya persaingan sehat antarsupplier, harga material konstruksi dapat lebih bersaing, sehingga proyek berjalan lebih efisien dan berkualitas.

Terpisah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, meyakini bahwa program 3 juta rumah tidak hanya akan meningkatkan jumlah hunian, tetapi juga berdampak positif pada rantai ekonomi masyarakat, terutama di tingkat lokal.

"Seiring berjalannya program ini, pusat-pusat produksi seperti pembuatan batu bata dan semen akan semakin hidup. Yang tentunya berdampak pada ekonomi masyarakat sekitar," katanya, saat meninjau produksi bata interlock presisi di Padang.

Baca Juga: Ini Dukungan OJK ke Program 3 Juta Rumah

Menurut Fahri, Presiden Prabowo sangat menekankan pentingnya penggunaan komponen dalam negeri dalam proyek-proyek besar pemerintah.

Bata interlock presisi, misalnya, dianggap memiliki kualitas yang baik sehingga dapat digunakan dalam pembangunan rumah yang lebih kokoh dan tahan lama.

Lebih lanjut, Fahri menegaskan bahwa program ini harus mendorong inovasi lokal dalam bidang konstruksi.

Teknologi seperti bata interlock presisi dinilai lebih efisien dalam proses pembangunan dan dapat mengurangi biaya konstruksi.

Dengan demikian, proyek ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan rumah tetapi juga bagi pelaku usaha di sektor bahan bangunan.

Baca Juga: Kerja Sama Indonesia-Qatar Bisa Percepat Realisasi Program 3 Juta Rumah

KPPU berharap pemerintah mengawasi implementasi proyek ini secara ketat agar tetap sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Jika proyek berjalan transparan dan inklusif, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas, mulai dari penyedia bahan baku hingga masyarakat yang membutuhkan hunian terjangkau.

Dengan program 3 juta rumah yang semakin berkembang, diharapkan pertumbuhan UMKM di sektor bahan bangunan juga ikut meningkat.

Selain menciptakan lapangan kerja baru, kebijakan ini dapat memperkuat ekosistem industri konstruksi nasional.

Sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya lokal untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Baca Juga: BTN Perkuat Komitmen di Sektor Perumahan Lewat Super Apps dan Program 3 Juta Rumah