Mendagri Imbau Masyarakat Bangun Rumah dengan Konsep Vertikal

AKURAT.CO Masyarakat diimbau dapat membangun rumah layak huni yang dibuat secara vertikal.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menilai, konsep rumah tersebut lebih nyaman dan aman untuk dihuni dalam jangka panjang.
Hal itu turut disampaikannya saat meninjau pemukiman tidak layak huni di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025) kemarin.
Menurut Mendagri, banyak manfaat yang diperoleh dari hunian yang dibangun vertikal, seperti struktur bangunan lebih kokoh dan lingkungan yang lebih sehat.
Baca Juga: Berkat Sinergi Pemerintah, Warga Tanah Tinggi Segera Nikmati Rumah Layak Huni
Hal ini dapat membawa dampak positif jika dibandingkan dengan bedah rumah atau renovasi.
"Tapi ingat, dibedah itu hanya sifatnya temporer, sebentar saja karena strukturnya tidak berubah. Struktur bangunan tidak berubah, dipoles-poles, akhirnya nanti setelah setahun dua tahun begitu lagi. Tidak ada perubahan yang drastis," jelasnya, dalam keterangan di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Namun demikian, Mendagri menyerahkan keputusan kepada masyarakat.
Sebab, hingga saat ini banyak warga yang hanya ingin kondisi rumahnya diperbaiki.
Baca Juga: Menteri PKP Maruarar Sirait Kembali Bangun Rumah untuk Nelayan di Muara Angke
"Tapi kalau tetap seperti itu tidak apa-apa, nanti mungkin kita akan menyasar daerah-daerah lain. Karena masih ada daerah-daerah di Jembatan Lima, kemudian di Palmerah, yang mungkin mereka mau dibangunkan yang vertikal," katanya.
Menurut Mendagri, program bedah rumah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sebab, selama ini kawasan Johar Baru terbilang padat penduduk, sehingga dikhawatirkan akan menciptakan berbagai permasalahan.
"Memang, harapan kita ada perubahan lingkungan yang lebih sehat. Karenanya kami mendukung program Rumah Layak Huni di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat," katanya.
Baca Juga: Pikirkan Juga Aspek Lingkungan dan Sosial dalam Pembangunan Tiga Juta Rumah
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengatakan, pemerintah memberikan tenggat selama satu minggu kepada masyarakat untuk mempertimbangkan membangun rumah secara vertikal.
"Tapi kalau warganya hanya maunya dibedah, mau jadi perbaiki, ya sudah. Saya kasih waktu seminggu berpikir," katanya.
Maruarar meminta warga berpikir bijak karena program Rumah Layak Huni belum tentu datang dua kali.
Apalagi, anggaran dari program tersebut didanai langsung dari Corporate Social Responsibility (CSR) Yayasan Buddha Tzu Chi.
Baca Juga: Hashim Optimis Prabowo Mampu Hadirkan 30 Juta Rumah untuk Rakyat dalam 10 Tahun
"Ini bantuan non-APBN, non-BUMN dan non-BUMD. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi, gratis. Mau renovasi, mau bangun, gratis semuanya," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.









