Program Makan Bergizi Gratis Dimulai 6 Januari 2025

AKURAT.CO Pemerintah akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara serentak pada 6 Januari 2025 sebagai bagian dari Asta Cita, delapan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan, program ini telah melalui masa uji coba pada akhir 2024 dan kini siap diimplementasikan di seluruh provinsi Indonesia.

“Proses persiapan sedang berlangsung. Kami berharap semuanya berjalan lancar pada 6 Januari,” ujar Dadan dikutip pada Jumat (3/1/2025).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dengan memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis.

Pada tahap awal, pemerintah menargetkan tiga juta penerima manfaat, meliputi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Baca Juga: Peringkat Klub Sepak Bola

Potensi Korupsi

Namun, di tengah antusiasme terhadap program ini, Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan potensi risiko korupsi yang mengintai.

Menurut riset Celios, model sentralistik yang diusulkan pemerintah dapat membuka ruang bagi inefisiensi dan mark-up anggaran, yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp8,52 triliun dari total anggaran Rp71 triliun per tahun.

Ekonom Celios, Media Askar, menyebut skema sentralistik ini melibatkan banyak instansi, seperti TNI, Bulog, dan sejumlah BUMN, sehingga memperpanjang rantai birokrasi dan meningkatkan peluang korupsi. “

"Jika skema sentralistik diterapkan, aliran dana akan lebih banyak dinikmati aktor tertentu, menciptakan risiko kerugian signifikan,” katanya dalam rilis daring pada Kamis (2/1/2024).

Celios merekomendasikan pemerintah untuk menggunakan model desentralistik yang menyalurkan langsung bantuan ke institusi lokal seperti sekolah-sekolah.

Model ini dinilai lebih efektif karena memperpendek rantai pasok, mengurangi aktor yang terlibat, dan meningkatkan efisiensi.

Pada tahap awal, BGN telah menyiapkan 937 dapur umum di berbagai daerah, termasuk di luar Pulau Jawa, yang ditargetkan memproduksi 3.000 hingga 3.500 paket makanan bergizi per hari.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menegaskan bahwa fokus utama adalah wilayah-wilayah dengan tingkat kekurangan gizi tinggi.

“Daerah-daerah yang masih masuk kategori miskin dan kekurangan gizi menjadi prioritas utama. Kami memastikan dapur umum tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Program MBG dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi pengelolaannya memerlukan perhatian khusus agar tidak menjadi ladang korupsi baru.

Para pengamat berharap pemerintah serius mempertimbangkan skema desentralistik untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.