Akurat

Akses dan Fasilitas Masih Minim, Pendidikan di Indonesia Timur Jadi Sorotan

Siti Nur Azzura | 10 Desember 2024, 14:24 WIB
Akses dan Fasilitas Masih Minim, Pendidikan di Indonesia Timur Jadi Sorotan

AKURAT.CO Akses, fasilitas, dan infrastruktur pendidikan di wilayah Indonesia Timur, termasuk Maluku, masih membutuhkan perhatian serius.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, rata-rata lama sekolah masyarakat di Provinsi Maluku masih di bawah 10 tahun, yang menunjukkan perlunya pembenahan di sektor pendidikan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan pentingnya peningkatan anggaran pendidikan untuk wilayah Indonesia Timur, khususnya daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

"Untuk Daerah 3T, kami berikan prioritas dari sisi penganggaran dan dari sisi program. Memang Daerah 3T ini menjadi konsen Pemerintahan Pak Prabowo, baik pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi," kata Hendrian saat kunjungan kerja dalam rangka Reses Masa Persidangan Tahun Sidang 2024-2025, ditulis Selasa (10/12/2023).

Baca Juga: DPR Dukung Gibran Perkuat Kurikulum Pendidikan Olahraga, Cegah Obesitas pada Anak

Selain meningkatkan anggaran, dia juga mendorong penambahan program beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Beasiswa Indonesia Pintar Kuliah (BIP). Program ini bertujuan, untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.

Dia berharap, pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, dapat terus bersinergi dengan DPR RI dan pemerintah pusat.

"Semua upaya tersebut dilakukan secara terukur untuk merumuskan formula terbaik dalam meningkatkan mutu pendidikan sehingga masyarakat bisa segera menikmati pendidikan yang berkualitas secara merata di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Dia juga menyoroti, salah satu tantangan utama yang dihadapi yaitu kekurangan tenaga pengajar di wilayah 3T, termasuk Maluku. Hingga kini, masalah ini belum menemukan solusi yang tepat.

Dia mendorong pemerintah untuk mengatasi ketimpangan distribusi guru melalui kebijakan skema transfer tenaga pengajar.

"Kami mendorong pemerintah agar dalam upaya pemerataan guru, wilayah 3T, termasuk Maluku yang sangat kekurangan tenaga pengajar, mendapat perhatian khusus," ucapnya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.