Puan Maharani: Pemerintah Harus Cari Solusi bagi Mahasiswa dari 84 PTS yang Terancam Ditutup

AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti ancaman penutupan terhadap 84 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia karena tidak lolos akreditasi.

Puan mendorong pemerintah untuk memperhatikan nasib mahasiswa yang terdaftar di kampus-kampus tersebut agar pendidikan mereka tidak terputus.

"Saya mendorong pemerintah untuk menyediakan solusi bagi mahasiswa dari kampus-kampus yang terancam dicabut izinnya. Kuliah mereka harus tetap berlanjut, jangan sampai pendidikan mereka terhenti," ujar Puan dalam keterangan resmi, Senin (12/8/2024).

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) mengungkapkan bahwa 84 PTS tersebut terancam ditutup karena tidak memenuhi standar akreditasi.

Perguruan tinggi yang terancam ini tersebar di beberapa provinsi, termasuk Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera.

Puan meminta pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memfasilitasi kebutuhan mahasiswa dari 84 kampus tersebut agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan.

"Program transfer ke perguruan tinggi lain yang terakreditasi dan dukungan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi mereka tanpa kehilangan banyak waktu bisa menjadi salah satu solusi," jelas Puan, yang juga merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI.

Menurut Puan, akreditasi adalah salah satu cara penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Banyaknya perguruan tinggi yang tidak patuh aturan dan tidak memenuhi standar akreditasi, menurutnya, adalah masalah serius dalam dunia pendidikan yang harus segera diatasi.

"Karena dampaknya menyangkut kualitas pendidikan tinggi dan masa depan ribuan mahasiswa yang terdaftar di institusi tersebut," jelas Puan.

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini juga menekankan bahwa perguruan tinggi yang tidak terakreditasi atau tidak memenuhi standar akreditasi dapat merusak reputasi sistem pendidikan tinggi nasional.

Oleh karena itu, Puan mendesak agar perguruan tinggi memperhatikan standar-standar yang harus dipenuhi sesuai ketentuan BAN PT.

"Ini demi kualitas perguruan tinggi Indonesia, sehingga anak-anak kita dapat memperoleh pendidikan yang layak untuk masa depan mereka dan bangsa ini," tegasnya.

Saat ini, tercatat ada 252 perguruan tinggi yang belum mengurus akreditasi, dan 84 di antaranya terancam pencabutan izin.

Puan menilai, ketimpangan dalam akses pendidikan tinggi di Indonesia juga memerlukan evaluasi terhadap proses sistem akreditasi itu sendiri agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan kondisi pendidikan.

"Tugas pemerintah adalah memastikan bahwa semua perguruan tinggi memenuhi standar yang diperlukan," kata Puan.

Puan juga menyoroti bahwa lebih dari 5 juta dari total 9,8 juta mahasiswa di Indonesia adalah mahasiswa perguruan tinggi swasta.

Dengan demikian, penting untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan tinggi, termasuk standar akreditasi, kurikulum, tenaga pengajar, fasilitas, dan pendanaan.

"Jika Indonesia mengalami penurunan kualitas pendidikan, ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran," sebut cucu Bung Karno tersebut.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan sering kali menilai kualitas calon karyawan berdasarkan latar belakang perguruan tinggi.

Oleh karena itu, Puan mendorong PTS untuk meningkatkan standar kualitas demi menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

"Kualitas pendidikan akan berbanding lurus dengan kualitas SDM. Jika sistem pendidikannya bagus, maka SDM yang dihasilkan akan lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja," urainya.

"Apalagi saat ini dunia kerja sudah semakin berubah, di mana gelar dan pendidikan tidak lagi menjamin seseorang mendapat pekerjaan. Pemerintah harus melihat ini sebagai sorotan penting agar angka pengangguran di Indonesia semakin menurun," pungkas Puan.