Konsesi Tambang untuk Ormas Bikin Tata Kelola Minerba Amburadul

AKURAT.CO Tata kelola tambang minerba ke depan dikhawatirkan kian berantakan, setelah banyaknya ormas keagamaan yang ingin mendapat hibah konsesi pertambangan.

Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, menyebut, kebijakan ini akan bermasalah di kemudian hari.

Setidaknya akan menimbulkan kecemburuan antarormas dan membuat aturan perizinan tambang tidak objektif.

"Setelah ormas keagamaan besar menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah, bahkan MUI tengah mengkaji untuk memanfaatkan peluang ini, kini Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) tengah mengkaji kesiapan mereka terkait soal pengelolaan tambang," jelasnya kepada wartawan, Kamis (1/8/2024).

"Saya khawatir ormas yang ingin mendapat izin usaha pertambangan terus bertambah. Dan kalau pemerintah menyetujui semua justru akan merusak aturan yang selama ini berlaku," tambah Mulyanto.

Baca Juga: Bawaslu Pastikan Kawal Proses Sengketa Pileg Nasdem dan Demokrat

Ia memperkirakan bahwa kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas akan berdampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah tidak bisa membedakan lagi tugas, fungsi dan program-kegiatan antara sektor usaha, yang mengurusi ekonomi, dengan ormas sebagai sektor ketiga yang mengurusi masyarakat sipil.

"Ujung-ujungnya terjadi tumpang tindih dan memicu kekacauan di lapangan. Itu sebabnya dalam Undang-Undang Minerba, amanat pengusahaan minerba diberikan kepada badan usaha termasuk koperasi. Karena ini masalah pengusahaan, yang harus dilakukan oleh ahlinya, mereka yang memiliki spesialisasi dan kompetensi," terang Mulyanto.

Ia melihat kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas sebagai cara pemerintah memperbaiki citra yang makin merosot. Tapi sayangnya cara yang ditempuh salah.

"Yang lebih miris lagi, melalui revisi PP Minerba, pemerintah memberikan prioritas secara khusus kepada ormas keagamaan, yang jelas-jelas bertentangan dengan UU Minerba yang memberikan prioritas hanya kepada BUMN/BUMD," kata Mulyanto.

Baca Juga: Dapat Lampu Hijau dari LIB, Akhirnya Persija Jakarta Dipastikan Bermarkas di JIS

Sebaiknya pemerintah yang berusia kurang dari dua bulan lagi ini mempertimbangkan untuk mencabut aturan baru tersebut.

"Menjelang purna tugas, mandeg pandhita, pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada presiden terpilih. Bukan malah ngegas kejar tayang saat injuri time cawe-cawe mengintervensi ormas," demikian Mulyanto.