PDNS Diretas di Tengah Pemberantasan Judi Online, Relawan Desa: Perlu Dipertanyakan

AKURAT.CO Peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya membuat geger masyarakat. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan serangan ini dimulai dari upaya melumpuhkan antivirus Windows Defender, yang berujung pada pembobolan sistem tiga hari kemudian.

Baca Juga: Soal Serangan Siber PDN, Menkeu: Anggaran Kominfo Terealisasi Rp4,9T

Menanggapi hal tersebut, Syaff Lessy, Sekretaris Jenderal Relawan Desa Indonesia Maju (RDIM) mengatakan, “Kita tidak tahu apakah ada kaitannya antara perjuangan Menkominfo RI, Budi Arie Setiadi dalam Pemberantasan Judi Online bersama Satgas yang dibentuk presiden dengan diretasnya PDNS. Tapi menurut kami relevansinya perlu dipertanyakan."

Syaff Lessy menambahkan “Kita harus mengakui bahwa Keamanan Siber kita masih perlu ditingkatkan, namun ini harusnya jadi memantik kita untuk bahu membahu, menjaga kedaulatan Siber NKRI dari Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi perusak generasi muda bangsa seperti judi online dsb. Masyarakat Desa Paling terkena dampak Ekonominya!”

Lebih lanjut Syaf menegaskan bahwa perkembangan teknologi yang pesat membuat judi online semakin mudah diakses. “Masih ada masyarakat yang belum sadar, akan bahaya judi online. Pemberantasan judi online di Indonesia membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Upaya pencegahan dan penindakan harus dilakukan secara berkelanjutan dan ditingkatkan. Penting juga untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang bahaya judi online."

Sementara itu Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian  Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, sejumlah layanan berangsur pulih usai gangguan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.

Baca Juga: Alasan Media Sosial X Akan Diblokir Kominfo, Apakah ElaElo Dijadikan Penggantinya?

Hingga hari ini, terdapat tiga layanan yang sudah berangsur pulih.

"Terdapat tiga layanan, yaitu layanan keimigrasian, layanan perizinan event Kemenkomarves (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi), dan layanan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah),” kata dia dalam rilis pers yang diterima, Selasa (25/6/2024) malam.