INA Digital Cegah Data Bansos hingga Pupuk Subsidi Tumpang Tindih, Bisa Tepat Sasaran

AKURAT.CO Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengatakan layanan identitas digital berbasis data kependudukan dalam Government technology (GovTech), akan mencegah tumpang tindih data bantuan sosial (bansos).

"Jadi kalau digital ID-nya beres berarti nanti bansos, bantuan pupuk, itu semua tidak tumpang tindih," kata Azwar, di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Antara, Senin (27/5/2024).

Diketahui, terdapat sembilan layanan prioritas GovTech untuk jangka pendek, yakni layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara hingga SIM daring.

Baca Juga: Erick Thohir Pastikan INA Digital Tak Akan Mempersulit Masyarakat

Melalui identitas digital berbasis data kependudukan atau Identitas Kependudukan Digital (IKD), maka seluruh bantuan sosial, seperti beras, pupuk bersubsidi, hingga subsidi gas elpiji 3 kilogram dapat tepat sasaran.

Selain itu, identitas digital juga dapat mempercepat target pembangunan negara, seperti yang dilakukan di India, serta mengurangi kemiskinan seperti di China.

"India itu target pembangunan 47 tahun cukup 7 tahun. Kenapa? Digital ID, 'digital payment', 'data essay-nya' jadi satu. Nah, China bisa mengurangi kemiskinan 0,6 persen karena digital ID sama digital payment-nya jadi satu," imbuhnya.

IKD dalam layanan GovTech Indonesia ini nantinya juga menjadi 'single sign on', sehingga masyarakat tidak perlu memasukkan data identitas berulang kali untuk setiap urusan layanan publik. Azwar menargetkan IKD dapat diterapkan dalam layanan GovTech pada September mendatang.