Pemerintah Baru Harus Lebih Tegas Tangani Kelompok Anti-Pancasila

AKURAT.CO Indonesia baru saja menyelesaikan proses demokrasi Pemilu 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 dan para wakil rakyat di DPR.

Harapan dan tantangan besar terbentang luas dalam membangun bangsa Indonesia, khususnya dari rongrongan ideologi-ideologi anti-Pancasila.

Di era Presiden Joko Widodo, penanganan masalah ini sudah sangat tegas dengan dibubarkannya organisasi-organisasi yang jelas menentang Pancasila seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengusung ideologi khilafah.

Kini pemerintahan baru di bawah komando presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan akan lebih tegas dalam memberantas ideologi-ideologi transnasional tersebut.

Dosen Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof. Sri Yunanto, mengungkapkan, meski organisasi kelompok tersebut sudah dibubarkan tapi sel-sel mereka masih terus bergerak di bawah tanah.

Bahkan pada pemilu lalu, kelompok ini sempat mengkristal dalam kelompok pasangan calon tertentu yang tidak menang.

"Artinya, mereka akan terus bergerak mempromosikan ideologi mereka dengan berbagai gerakan. Seperti beberapa waktu kemarin ada video viral kegiatan anak muda atau mahasiswa, di mana pembicaranya mengangkat ide lama seperti antidemokrasi, antipajak yang dibenturkan dengan zakat. Kemudian ujung-ujungnya anti-NKRI," ungkap Prof. Sri Yunanto dalam keterangannya, Jumat (10/5/2024).

Ia menilai kegiatan itu menjadi tanda mereka berusaha untuk kembali ke permukaan sejak HTI dibubarkan pada 2017 dengan memanfaatkan momentum politik yaitu pemilu.

Itu juga menjadi bukti bahwa meski organisasinya telah dibubaran tetapi kelompok tersebut masih eksis.

"Mereka mungkin bisa berganti nama atau rumah baru tapi isinya tetap ideologi khilafah yang ingin mempreteli kebijakan negara. Saya konfirmasi ini neo HTI yang secara gerakan ideologi ke arah sana tapi organisasinya enggak pakai HTI," jelasnya.

Untuk itu, Prof. Sri Yunanto berharap pemerintahan yang baru nanti harus waspada. Apalagi pemerintah baru memiliki rencana kebutuhan anggaran lebih besar di luar anggaran rutin dengan adanya IKN serta program makan siang gratis yang dijadikan platform saat kampanye.

Dengan demikian, sumber penerimaan negara harus digenjot. Makanya santer dikabarkan nanti akan ada satu badan penerimaan negara seperti Ditjen Pajak yang dipisahkan dari Kementerian Keuangan.

"Di situ serangan ideologinya sudah ada. Kalau saya lihat di video viral itu misalnya mereka mendelegitimasi tentang pajak, padahal pajak adalah sumber utama penerimaan negara," ujarnya.

Prof. Sri Yunanto menyarankan, selain kontranarasi yang harus terus dilakukan untuk memerangi propaganda kelompok-kelompok tersebut, juga harus ada langkah preemtif dan preventif untuk menanganinya.

Ini penting agar kelompok-kelompok seperti itu tidak makin besar.

Apalagi, setelah pemilu, akhir tahun 2024 ini akan ada perhelatan pilkada serentak. Bukan tidak mungkin kelompok ini akan bermetamorfosis mendukung calon-calon di pilkada.

"Ini harus diwaspadai. Tapi saya tidak tahu apakah pemerintah seperti sudah punya pemetaan kira-kira pemain-pemain di provinsi dan kabupaten yang berpotensi menggunakan kelompok ini untuk mencari kemenangan," ujarnya.

Pelajaran pada penyelenggaraan pilkada sebelumnya, ada di beberapa daerah yang mengusung gagasan syariat Islam.

Karena itulah harus ada studi agar penanganan masalah ini tidak salah serta membutuhkan ketegasan dari pemerintah.

Prof. Sri Yunanto mencontohkan, pada rekrutmen mahasiswa baru tidak ada langkah nyata dalam memberikan pemahaman kepada calon mahasiswa terkait organisasi dan ideolog-ideologi yang harus dijauhi karena bertentangan dengan Pancasila.

"Sejauh ini masih begitu-begitu saja walaupun ospek sudah tidak ada. Dulu saya sarankan, misalnya ketika pengenalan organisasi intra dan ekstra, negara harus berani mengatakan bahwa dalam sejarah bangsa ini pernah ada organisasi yang menggunakan basis mahasiswa mengusung ideologi khilafah dan itu dibubarkan. Kenapa? Itu harus dikatakan sehingga mahasiswa baru tidak dekat-dekat organisasi semacam ini. Padahal itu jelas kebijakan negara, kenapa takut diceritakan. Kalau takut diceritakan akhirnya mahasiswa baru bingung kemudian mereka didekati lagi kelompok tersebut," paparnya.

Prof. Sri Yunanto menilai pentingnya penguatan sinergi dan sinkronisasi antarlembaga pemerintah untuk menangani masalah ini.

Contohnya jika kegiatan di luar kampus menjadi domain intelijen sehingga sinkronisasi antarlembaga intelijen harus jelas benar.

Jangan hanya banyak diceritakan saja tanpa ada tindakan jelas.

"Saya kan orang kampus, tidak bisa aksi. Kalau negara jangan hanya cerita masalah, negara melalui lembaga harus mengambil aksi. Setelah masalahnya jelas, aksinya seperti apa, kerangka hukumnya jelas atau mau persuasi atau pakai apa," terangnya.

Menyangkut ideologi yang membahayakan Pancasila dan kebijakan negara, apabila berangkatnya dari pemikiran agama maka tentu domain Kementerian Agama. Sementara terkait Pancasila menjadi tugas BPIP.

"Event politik sudah selesai. Kita kembali ke event kebangsaan, pemerintahan, kenegaraan," kata Prof. Sri Yunanto.

Selain pemerintah, peran masyarakat untuk memerangi ideologi transnasional juga vital.

Dalam hal ini, organisasi masyarakat yang besar dan mainstream di Indonesia harus mulai lagi menggelorakan wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan yang moderat.

Itu bisa dilakukan melalui diskusi dan pembahasan yang tentunya harus difasilitasi dan didorong oleh negara.

Menurut Prof. Sri Yunanto, tidak mungkin masyarakat punya inisiatif sendiri karena negara yang memiliki sumber daya.

"Marilah kita kembali ke jati diri bangsa Indonesia dengan bangkit menyuarakan pemikiran keagamaan moderat, inklusif dan plural. Menuju Indonesia yang lebih baik dan lebih damai ke depan," pungkas Prof. Sri Yunanto.