Capres Tak Punya Visi Atasi Krisis dan Keselamatan Transportasi

AKURAT.CO Ketiga capres yang berkontestasi pada Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo tak punya visi mengatasi krisis kebutuhan dan keselamatan transportasi umum. Ketiganya memiliki program transportasi dengan penamaan berbeda namun, luput menyertakan program keselamatan transportasi.

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno menilai, untuk mencapai visi utama Indonesia Emas, 2045, koneksitas antar-wilayah termasuk memastikan keamanan konsumen merupakan keniscayaan. Namun, dalam visi-misi yang dijabarkan, ketiga paslon capres-cawapres tidak memiliki langkah konkret dalam mengatasi kelemahan Indonesia sebagai negara kepulauan.

"Tidak ada program keselamatan lalu lintas di semua calon presiden dan wakil presiden. Indonesia negara maritim, transportasi perairan harus menjadi perhatian, walaupun mobilisasi orang dan barang masih didominasi transportasi darat. Angkutan barang bersubsidi ditambahkan dan angkutan feeder tol laut diperlukan untuk daerah kepulauan," kata Djoko, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (18/12/2023).

Baca Juga: Sori... Prabowo Bukan Capres Omdo

Menurutnya, Anies pada misi keempat dari 8 jalan perubahan, menekankan pada pembangunan kota dan desa berbasis kawasan, termasuk membangun jaringan transportasi. Capres Prabowo, dalam misi ketiga menekankan pada pengembangan infrastruktur secara merata dengan memanfaatkan pertumbuhan pada luar Pulau Jawa, termasuk IKN.

Capres Ganjar Pranowo, menekankan keseimbangan pembangunan melalui infrastruktur dan konektivitas Indonesia untuk mewujudkan negara maritim. Ketiga capres bukan hanya luput membeberkan visi memperbaiki transportasi dan keamanan, tetapi tak memberi target jumlah kota yang harus melakukan pembenahan angkutan umum.

"Belum ada target jumlah kota untuk membenahi angkutan umum dari ketiga pasangan ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Semoga saja program angkutan umum itu tidak sekedar memberikan harapan tentunya juga realita. Era Presiden Joko Widodo selama 10 tahun hanya mampu membenahi 11 kota dari target 32 kota di periode pertama dan 27 kota di periode kedua," kata dia.

Masing-masing capres, kata Djoko, baik personal maupun wakilnya sudah memiliki pengalaman dalam membenahi transportasi umum. Anies Baswedan, ketika memimpin DKI misalnya, mengelola Bus Transjakarta dengan nilai subsidi Rp4,3 triliun untuk menjangkau 88 persen wilayah Jakarta.

Gibran Rakabuming yang menjadi cawapres untuk Prabowo, telah menggelontorkan dana dari APBD sebesar Rp15 miliar untuk Bus Batik Solo Trans (BST). Sedangkan Capres Ganjar Pranowo mengelola Bus Trans Jateng tahun 2023 dikucurkan subsidi Rp 104 miliar dari APBD Jateng.

Anies-Gibran, lanjut Djoko, melakukan subsidi melanjutkan program kepala daerah sebelumnya. Sementara Ganjar membenahi angkutan umum aglomerasi di Jawa Tengah sejak 2017 hingga terbangun 7 koridor.

Seluruh gagasan atau program yang pernah diterapkan pada skala lokal, tak muncul pada nasional dalam rangka melakukan pembenahan yang masif. Djoko mengingatkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menyebutkan, tedapat 416 Kabupaten dan 98 Kota di Indonesia. Ditambah 38 provinsi menjadi 552 pemda. Namun tak sampai 5 persen pemda yang telah membenahi transportasi umum modern dengan skema pembelian layanan (buy the service).

Selain itu, panjang jalan nasional Indonesia kini mencapai 50.064 km yang terdiri atas jalan tol sepanjang 2.460 km dan jalan nasional bukan tol sepanjang 47.603 km dengan kondisi kemantapan 92 persen tahun 2022. Sedangkan kondisi kemantapan jalan provinsi mencapai 73,79 persen dan jalan kota/kabupaten 62 persen.

Situasi tersebut mencakup belum adanya aksesibilitas daerah tertinggal, terdepan dan terluar serta perbatasan yang belum diperhatikan. Pemberian layanan angkutan bus perintis dengan 300 rute (33.969 km) dan 597 kendaraan di 32 provinsi masih setengah hati.

Dari panjang jalan 33.969 km sebanyak 4.471 km (14 persen) merupakan jalan rusak. Sebanyak 65 pulau-pulau kecil yang memiliki jaringan jalan nasional baru 25 pulau ada layanan angkutan bus perintis.

Keterhubungan jaringan jalan dengan simpul transportasi (bandara, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan dan terminal penumpang) belum tuntas. Jalan nasional yang terkoneksi pada pelabuhan laut hanya 106 (53 persen), 69 pelabuhan penyeberangan kelas 1 (57 persen), 12 terminal umum pelabuhan (31 persen), 86 terminal tipe A (73 persen), dan 44 bandara pengumpul (66 persen).

"Untuk menggapai Indonesia Emas 2045, pembenahan transportasi umum berbasis jalan lebih realistis untuk diwujudkan. Murah dan mudah dikerjakan dengan tarif yang masih terjangkau kebanyakan masyarakat," tutur Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).