Mendagri Minta Pemda Ciptakan Sumber Pendapatan Baru dari Potensi Lokal

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendorong agar pemerintah daerah (pemda) tidak bergantung pada transfer pusat. Dia meminta, kepala daerah dapat mengubah pola pikir agar tidak hanya berfokus pada pengelolaan belanja. 

"Namun juga aktif menciptakan dan memperluas sumber-sumber pendapatan baru melalui inovasi dan pemanfaatan potensi lokal," kata Tito dalam keterangannya, Rabu (14/1/2026).

Salah satu langkah strategis yang ditekankan adalah penyederhanaan perizinan. Kemudahan berusaha menjadi prasyarat utama dalam menarik investasi dan menggerakkan dunia usaha di daerah.

Baca Juga: Pemda Diminta Kendalikan Harga Sembako di Ramadan 2026 Lewat Perencanaan Data Historis

"Jadi berpikirlah lebih banyak, bagaimana nyari pendapatan. Ini membutuhkan kreativitas, salah satunya adalah mempermudah perizinan," ujarnya.

Selain itu, dia menekankan pentingnya dialog berkelanjutan antara pemerintah daerah (Pemda) dan pelaku usaha, termasuk asosiasi pengusaha serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

"Langkah ini bertujuan untuk menggali potensi ekonomi daerah dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran," ujarnya.

Dia mencontohkan sejumlah daerah yang berhasil membangun basis ekonomi kuat. Kabupaten Badung, Bali, mampu membiayai mayoritas APBD-nya dari sektor pariwisata melalui pajak hotel dan restoran. Sementara itu, daerah seperti Timika dan Bojonegoro memperoleh pendapatan signifikan dari pengelolaan sumber daya alam yang dikelola secara optimal.

Namun, dia mengakui masih banyak daerah dengan tingkat PAD yang rendah karena sektor swasta belum berkembang secara maksimal. "Kondisi tersebut membuat daerah sangat bergantung pada belanja pemerintah dan transfer pusat," ucapnya.

Menurutnya, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan daerah adalah kemandirian fiskal. Untuk mendapatkan hasil tersebut, dibutuhkan kreativitas, keberanian, dan inovasi kepala daerah dalam mengelola potensi wilayah.

Baca Juga: Gibran Minta Pemda Beri Penanganan Banjir Lebih Intensif di Kabupaten Banjar Kalsel

"Hal tersebut menjadi faktor kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan," tuturnya.

Menurutnya, daerah dengan kemampuan keuangan yang kuat dinilai lebih fleksibel dan cepat dalam mengeksekusi berbagai program pembangunan, tanpa bergantung penuh pada transfer dari pemerintah pusat.

"Keberhasilan suatu daerah itu adalah kemandirian fiskal. Jadi kalau kemandirian fiskal mereka kuat, keuangan daerah itu kuat, dia membuat program apa saja gampang, mau ide apa pun itu, bisa lebih mudah dieksekusi," jelasnya.

Kendati demikian, penguatan kemandirian fiskal erat kaitannya dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditopang oleh aktivitas ekonomi dan dunia usaha yang sehat.

Meski transfer dari pemerintah pusat tetap memiliki peran penting, daerah didorong untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan tersebut.

Dia menegaskan bahwa daerah dengan pendapatan yang kuat dan pengelolaan belanja yang efisien akan tumbuh lebih cepat dan mandiri. Hal ini sejalan dengan agenda nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Kalau bisa dia jaga pendapatannya itu tinggi, belanjanya bisa dihemat, otomatis daerah itu akan maju dan tidak tergantung (pada) pemerintah pusat," tegasnya.