Satgas PKH Selidiki 23 Objek Hukum Terkait Pelanggaran Kawasan Hutan dalam Banjir Sumatera

AKURAT.CO Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyelidiki 23 objek hukum terkait dugaan pelanggaran kawasan hutan, yang dinilai berkontribusi terhadap bencana banjir di sejumlah wilayah Sumatera.

Dia menegaskan, penegakan hukum menjadi fokus utama pemerintah menyusul temuan kerusakan kawasan hutan dan menurunnya fungsi daerah aliran sungai (DAS) di wilayah terdampak.

"Bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), kami telah melakukan penegakan hukum terhadap 23 subjek hukum," ujar Raja Juli dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Baca Juga: Bahas Pemulihan Bencana Sumatera, Titiek Soeharto: Banjir yang Terjadi Timbulkan Dampak Serius

Dari total 23 objek hukum tersebut, delapan kasus telah masuk tahap penyidikan, sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan. Objek hukum itu mencakup korporasi pemegang izin kehutanan maupun pemegang hak atas tanah.

"Penyidikan dilakukan terhadap enam korporasi dan dua pemegang hak atas tanah. Sementara penyelidikan berjalan terhadap delapan korporasi dan tujuh pemegang hak atas tanah," jelasnya.

Selain proses hukum, Kementerian Kehutanan juga telah memasang plang pengawasan di 11 titik kawasan hutan yang terindikasi bermasalah. Langkah tersebut dilakukan untuk menghentikan sementara aktivitas, serta mengamankan lokasi yang sedang dalam proses penegakan hukum.

Raja Juli menegaskan, penindakan ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga melakukan evaluasi dan pencabutan izin usaha pemanfaatan hutan (PBPH) sebagai bagian dari pembenahan tata kelola kehutanan.

"Sebanyak 22 izin PBPH dengan luasan sekitar satu juta hektare telah dievaluasi dan dicabut, termasuk yang berada di provinsi-provinsi terdampak banjir," katanya.

Baca Juga: Antisipasi Banjir di Jakarta, Pemprov Siapkan Anggaran Modifikasi Cuaca hingga Sebulan ke Depan

Untuk mencegah praktik pencucian kayu di tengah situasi bencana, Kementerian Kehutanan turut memberlakukan moratorium penebangan dan pengangkutan kayu, termasuk penutupan akses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH).

Menurutnya, bencana banjir menjadi momentum penting untuk menertibkan pelanggaran lama yang selama ini merusak fungsi lindung hutan. "Penegakan hukum ini kami lakukan agar pemulihan pascabencana tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh akar persoalan kerusakan lingkungan," tegasnya.

Dia memastikan, proses hukum terhadap objek-objek yang diselidiki akan berjalan transparan dan berkelanjutan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan bencana dibarengi pembenahan tata kelola sumber daya alam.