Akurat

Tokoh PBNU Tolak Hasil Musyawarah Kubro Lirboyo: Tak Berhak Ambil Keputusan Muktamar

Fajar Rizky Ramadhan | 23 Desember 2025, 10:23 WIB
Tokoh PBNU Tolak Hasil Musyawarah Kubro Lirboyo: Tak Berhak Ambil Keputusan Muktamar

AKURAT.CO Dinamika internal Nahdlatul Ulama (NU) pasca digelarnya Musyawarah Kubro di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, terus menuai respons dari berbagai kalangan.

Salah satunya datang dari A’wan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Muhaimin, yang menegaskan pentingnya menjaga konstitusi organisasi di tengah situasi yang berkembang.

KH Abdul Muhaimin menilai, setiap upaya penyelesaian persoalan di tubuh NU harus tetap berpijak pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai fondasi jam’iyah. Ia mengingatkan agar seluruh pihak tidak melangkah keluar dari koridor konstitusional yang telah disepakati bersama.

“NU ini organisasi besar yang diikat oleh konstitusi. Semua ikhtiar harus ditempuh dengan cara-cara yang sesuai AD/ART agar marwah jam’iyah tetap terjaga,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Akurat.co hari ini, Selasa (23/12/2025).

Baca Juga: Kiai Said Aqil Siroj: Konflik PBNU Memalukan, Jadi Bahan Omongan Banyak Orang

Terkait Musyawarah Kubro yang digelar di Lirboyo, KH Abdul Muhaimin menegaskan bahwa forum tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis setingkat Muktamar, apalagi menentukan arah kepemimpinan PBNU. Menurutnya, keputusan-keputusan fundamental dalam NU hanya dapat dihasilkan melalui forum resmi yang telah diatur secara tegas dalam AD/ART.

Ia menambahkan, forum-forum di luar mekanisme konstitusional tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan mandat, ultimatum, ataupun keputusan yang berdampak langsung pada struktur kepengurusan PBNU. Karena itu, seluruh warga NU diminta bersikap tenang dan tidak terprovokasi oleh dinamika yang berpotensi memecah persatuan.

KH Abdul Muhaimin juga mengajak seluruh elemen NU untuk mengedepankan sikap tabayyun, musyawarah, dan adab dalam menyikapi perbedaan pandangan. Menurutnya, perbedaan adalah hal wajar dalam organisasi besar seperti NU, namun harus dikelola dengan kebijaksanaan dan rasa tanggung jawab.

“Yang paling penting adalah menjaga persatuan NU. Jangan sampai perbedaan pandangan justru melemahkan jam’iyah dan menggerus kepercayaan umat,” katanya.

Baca Juga: Warga NU Bermusyawarah di Rumah Gus Dur, Serukan Pemerintah Tak Intervensi Polemik PBNU

Ia berharap, seluruh pihak dapat menahan diri dan kembali pada khittah perjuangan NU, yakni menjadikan organisasi sebagai ruang pengabdian, bukan arena konflik kepentingan.

Dengan berpegang pada konstitusi dan etika jam’iyah, KH Abdul Muhaimin optimistis NU mampu melewati dinamika internal ini dengan tetap utuh dan bermartabat.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.