Prabowo Diminta Tetapkan Banjir Bandang di Padang hingga Tapanuli Jadi Bencana Nasional

AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, diminta segera menetapkan banjir besar yang melanda berbagai provinsi sebagai bencana nasional. Sebab, kondisi di lapangan sudah sangat memprihatinkan dan membutuhkan intervensi langsung pemerintah pusat.

Anggota Komisi III DPR Dapil Aceh, Nasir Djamil, menyebut banjir di Aceh dan sejumlah daerah lain telah menyebabkan banyak warga terjebak, akses darat terputus total, serta distribusi bantuan tidak merata. 

Berbagai foto dan video yang beredar di media sosial, menurutnya, menunjukkan situasi yang jauh lebih buruk dibanding laporan resmi.

Baca Juga: Banjir Bandang di Tapanuli hingga Padang, MPR Minta Pemerintah Percepat Aksi Iklim

"Banjir besar ini telah menelan korban jiwa, memicu penyakit kulit, memadamkan arus listrik di berbagai wilayah, dan mengakibatkan kerugian material serta immaterial yang tidak terhitung. Di Aceh, banjir akhir tahun ini merusak banyak barang elektronik dan kendaraan bermotor warga," ujar Nasir kepada wartawan, Jumat (28/11/2025).

Dia menekankan bahwa penanganan bencana berpotensi lumpuh tanpa adanya status bencana nasional. Putusnya jalur darat di sejumlah titik telah menyebabkan kelangkaan bahan pokok, sehingga pengungsi semakin kesulitan dan bantuan tidak dapat menjangkau banyak lokasi terdampak.

Menurut Nasir, situasi banjir kali ini telah memenuhi indikator penetapan bencana nasional sebagaimana diatur dalam UU 24/2007, PP 21/2008, dan Perpres 17/2018, mulai dari jumlah korban, luas wilayah terdampak, gangguan pelayanan publik, hingga melemahnya kemampuan daerah dalam menangani bencana.

Baca Juga: 7 Faktor Utama Banjir Sering Terjadi di Kota-kota Besar

"Jika tidak segera ditetapkan sebagai bencana nasional, saya khawatir jumlah korban akan terus bertambah. Dengan kerendahan hati, saya meminta dan mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status tersebut. Negara dan pemerintah pusat harus hadir, turun tangan, dan menyalurkan bantuan yang lebih besar serta terkoordinasi," tegas Legislator Fraksi PKS itu.

Dia menegaskan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi hukum tertinggi, dan pemerintah tidak boleh membiarkan warga menghadapi bencana besar ini tanpa dukungan maksimal.

"Kami meyakini bahwa Presiden Prabowo tidak akan ragu mengambil langkah luar biasa demi melindungi masyarakat yang saat ini terdampak banjir besar di berbagai daerah," pungkasnya.