PCO: Kolaborasi Pusat, Daerah, dan Swasta Kunci Sukses Program MBG

AKURAT.CO Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menekankan pentingnya menyamakan persepsi lintas level pemerintahan dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Hasan dalam acara “Bukti Nyata Program Presiden Prabowo Subianto” di Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Rabu (30/7/2025).

Turut hadir Deputi I PCO Muhamad Isra Ramli, Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan, dan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Sejumlah kepala daerah dari Sumatera Utara juga ikut dalam forum ini, termasuk Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya, Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita, dan Bupati Batu Bara Baharudin Siagian.

“Supaya gerak pemerintah pusat dan daerah bisa seiring sejalan, perlu ada pemahaman yang disamakan,” ujar Hasan.

Ia menjelaskan bahwa program-program prioritas Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), telah dirancang jauh sebelum menjabat sebagai presiden.

Baca Juga: Dampak Ekonomi Program MBG: Serap 94 RIbu Tenaga Kerja

Gagasan-gagasan tersebut bahkan telah ditulis dalam buku oleh Prabowo belasan tahun lalu.

Hasan menyebut MBG sebagai program strategis jangka panjang yang telah diterapkan di lebih dari 100 negara.

“Pemerintah pusat siapkan aturan dan anggaran, pemda bantu buatkan dapurnya. Swasta juga boleh terlibat,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, para kepala daerah menyampaikan usulan terkait pelaksanaan MBG kepada BGN.

Hasan menekankan pentingnya pengelolaan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serius.

Menu yang disajikan minimal harus memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian dan rasanya harus enak.

“Kalau makanannya enggak enak dan tidak dimakan, ya tujuannya tidak tercapai. Mubazir. Silakan laporkan kalau ada yang seperti itu,” kata Hasan.

Hasan juga menegaskan pentingnya komunikasi langsung antara pusat dan daerah untuk mendorong percepatan implementasi program di lapangan.

Baca Juga: Putusan MK: Bawaslu Kini Berwenang Memutuskan Pelanggaran Administrasi di Pilkada