Dampak Ekonomi Program MBG: Serap 94 RIbu Tenaga Kerja

AKURAT.CO Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya meningkatkan asupan gizi bagi siswa, ibu hamil, dan balita, tetapi juga berdampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.

Hingga akhir Juli 2025, program ini telah menyerap 94 ribu tenaga kerja langsung yang tersebar di 2.391 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Realisasi penyerapan tenaga kerja menunjukkan tren pertumbuhan signifikan. Pada Januari, jumlah tenaga kerja baru 7 ribu orang, naik menjadi 68 ribu pada April, 72 ribu di akhir Juni, dan mencapai 94 ribu pada akhir Juli.

Seiring itu, serapan anggaran pun meningkat. Di awal pelaksanaan (Januari–April), belanja MBG berada di kisaran Rp1–2 triliun, lalu tumbuh menjadi Rp4,4 triliun pada awal Juni dan mencapai Rp5,1 triliun di akhir Semester I 2025.

Capaian ini setara dengan 7,1 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.

Menurut Tenaga Ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Fithra Faisal, MBG telah membuka banyak ruang ekonomi baru bagi masyarakat.

Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 10 Halaman 9 Kurikulum Merdeka: Tabel 1.3 Struktur Teks Laporan Hasil Observasi

“Program ini membuka lapangan kerja dan mendorong perputaran ekonomi lokal,” ujar Fithra di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Ia meyakini penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring percepatan pencairan anggaran di semester II tahun ini. Semakin banyak SPPG terbentuk, semakin luas pula dampak ekonomi program.

Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan akan ada 20 juta penerima manfaat pada Agustus 2025, dengan cakupan hingga 8.000 SPPG.

Dengan ekspansi tersebut, anggaran yang terserap diperkirakan mencapai Rp8 triliun.

Sebagai strategi inklusi sosial, BGN juga berencana merekrut tenaga kerja dapur SPPG dari kalangan miskin ekstrem dan miskin (desil 1 dan 2).

Setidaknya 30 persen dari 47 tenaga kerja di setiap SPPG diutamakan berasal dari keluarga prasejahtera.

“Langkah ini mempercepat manajemen dan distribusi logistik sekaligus membantu mengurangi kemiskinan ekstrem,” tutup Fithra.

Baca Juga: Kaji Pilkada Lewat DPRD, Golkar Bentuk Tim Reformulasi Sistem Pemilu