Pelaksanaan Haji 2025 Masih Berantakan, Kemenag Harus Evaluasi Menyeluruh

AKURAT.CO Kementerian Agama (Kemenag) dinilai kurang melakukan antisipasi dan evaluasi, dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Sebab, masih banyak masalah yang terjadi dalam pelaksanaan haji tahun ini.
"Kementerian Agama kurang antisipasi terhadap proses haji tahun 2025. Mereka tidak mengambil pelajaran dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya," ujar Anggota Timwas Haji, Adies Kadir, di Mina, Makkah , Sabtu (7/6/2025) waktu setempat.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, realita di lapangan sangat berbeda dengan pemberitaan yang muncul di media.
Baca Juga: DPR Kawal Kasus Gagalnya Visa Haji Furoda, Puan: Akan Didalami Serius
Ada sejumlah persoalan yang terjadi, seperti jemaah yang diusir dari tempat istirahat pada malam hari, jemaah yang tertinggal rombongan, hingga keterlambatan distribusi konsumsi.
"Masalahnya memang kecil-kecil, tapi kalau dikumpulkan jadi sangat banyak," tutur Wakil Ketua DPR RI ini.
Dia pun menyoroti lemahnya koordinasi antara Kemenag dengan pihak syarikah dan Pemerintah Arab Saudi, serta ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di lapangan.
Dia juga mengkritik kualitas dan kesiapan petugas haji yang dinilai tidak merata. Di beberapa titik yang mengalami kepadatan atau crowd, petugas haji justru tidak berada di lokasi.
"Jemaah dibiarkan begitu saja. Ini harus menjadi evaluasi serius bagi Kemenag," tegasnya.
Adies bahkan mengusulkan pembentukan Kementerian Haji, sebagai institusi khusus untuk menangani penyelenggaraan ibadah haji, menggantikan peran Kemenag yang dinilai terlalu banyak menangani urusan lain. Model ini meniru sistem yang diterapkan di Arab Saudi.
Baca Juga: Timwas DPR Ungkap Penyebab Jemaah Haji RI Menumpuk di Mina
"Mulai dari keberangkatan, makan, pesawat, sampai lempar jumrah dan kembali ke Indonesia, semuanya harus ditangani secara khusus. Sekarang seperti berjalan sendiri-sendiri," katanya.
Dia sangat menyayangkan kondisi jemaah yang harus menempuh perjalanan jauh, tanpa pendampingan saat lempar jumrah di Mina. Banyak dari mereka yang akhirnya kelelahan, termasuk lansia yang terpaksa berjalan hingga belasan kilometer.
"Mudah-mudahan pemerintah dan DPR bisa mencarikan solusi terbaik. Supaya jemaah haji Indonesia bisa berhaji dengan nyaman, aman, dan lebih terkoordinasi," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Ancaman Denny Indrayana ke Presiden Prabowo Bentuk Penghinaan pada Mandat Rakyat
- 2Tujuh Dekade Asuransi Astra Menjaga Asa: Merajut Kemandirian Ekonomi UMKM, Perempuan, hingga Penyandang Disabilitas
- 3Memutus Mata Rantai Kejahatan Keuangan Digital: Upaya OJK Melindungi Masyarakat dari Jerat Judi Online
- 4Tak Tergilas Disrupsi, Tak Terjebak Perang Harga: Rahasia Bluebird Menjaga Takhta di Industri Transportasi Dalam Negeri
- 5Ina Liem Kini Setuju Gibran Mundur dari Wapres, Alasannya Bikin Heboh
- 6Moto3 Malaysia: Angkat Topi, Hiroshi Aoyama Terpukau dengan Penampilan Veda Ega Pratama di Sepang
- 7Putusan MA Soal Suket Gibran, Margarito Kamis Ungkap Dampaknya terhadap Jabatan Wapres
- 8Prediksi Skor Shakhtar vs Sporting CP 4 November 2026: Sama-Sama Incar Kebangkitan
- 9Pemerintah Tegaskan Perekonomian Indonesia Masih Positif Jelang Akhir Tahun
- 10Ketua KPK Ingatkan Nusron Wahid Penuhi Panggilan Penyidik Tanpa Harus Dijemput Paksa








