Kapolri Mendatang Harus Jadi Garda Depan Wujudkan Agenda Antikorupsi Presiden Prabowo

AKURAT.CO Pemilihan calon Kepala Polri (Kapolri) mendatang harus mempertimbangkan komitmen terhadap agenda Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pemberantasan korupsi, narkoba dan penegakan hukum.

"Presiden Prabowo, dalam banyak kesempatan, selalu menekankan pentingnya pemberantasan korupsi, penyelewengan dan manipulasi. Maka, Kapolri yang baru harus jadi garda terdepan dalam membantu mewujudkan Asta Cita Presiden," ujar Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (4/6/2025).

Baca Juga: Amnesty Internasional Minta Kapolri Kembali Buka Kasus Dugaan Eksploitasi Pemain Sirkus Taman Safari

Hal itu dikatakan Nasir saat ditanya mengenai kandidat pengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dia menekankan bahwa pemimpin Polri mendatang harus memiliki karakter kuat dan reputasi yang baik. Serta rekam jejak yang dapat diandalkan untuk menjalankan misi besar Presiden Prabowo di bidang keamanan dan penegakan hukum.

Baca Juga: Kapolri: Jumat Agung Momentum Perkokoh Persatuan Bangsa

"Prabowo senang dengan orang-orang pintar dan berkarakter. Di institusi Polri, Adhi Makayasa bisa jadi salah satu indikatornya, tapi yang utama adalah kapabilitas dan integritas," katanya.

Menurut Nasir, sosok Kapolri dari internal di Mabes Polri lebih ideal dibandingkan perwira tinggi yang kini berada di luar institusi.

Baca Juga: Ajudan Kapolri yang Intimidasi Jurnalis Semarang Harus Dipecat

Hal ini penting agar Kapolri baru tidak memiliki jarak dengan perkembangan terkini di lembaga kepolisian.

"Kalau orang dalam, mereka mengikuti dinamika yang terjadi. Kalau dari luar, apalagi tak beririsan langsung dengan tugas kepolisian, ya agak sulit. Bisa mengganggu sistem internal yang sudah berjalan," jelasnya.

Baca Juga: Kapolri Naikkan Pangkat Luar Biasa kepada Tiga Polisi Korban Penembakan di Way Kanan

Meski begitu, Nasir mengakui kewenangan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo.

DPR hanya akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama-nama yang diajukan.

"Presiden yang memilih, DPR hanya menguji. Tapi tentu Presiden akan mempertimbangkan banyak hal, termasuk harapan masyarakat. Dan saya yakin Presiden tahu siapa yang tepat untuk mewujudkan agendanya di Polri," pungkas Nasir.

Baca Juga: Ketua MPR Soal Kasus Pencabulan Kapolres Ngada: Kapolri Tahu Apa yang Harus Dilakukan