Mendagri: Pemda Harus Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem dan Arus Mudik Lebaran

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan, pemerintah daerah (Pemda) harus mengambil langkah antisipatif dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem.

Menurutnya, kesiapan Pemda sangat penting untuk memastikan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat, terutama yang terdampak bencana alam.

"Jangan biarkan masyarakat menghadapi bencana sendiri. Negara harus hadir dan memastikan keselamatan mereka. Untuk jangka pendek, kita harus memiliki prediksi cuaca yang akurat agar dapat bersiap dengan baik," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (10/3/2025).

Mendagri menekankan, bencana alam dapat terjadi di mana saja, tetapi mitigasi yang baik dapat meminimalkan dampaknya.

Ia meminta Pemda segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menghadapi cuaca ekstrem.

Baca Juga: Pemerintah Percepat Hilirisasi, Bangun Kilang Minyak Berkapasitas 1 Juta Barrel per Hari

Selain itu, daerah yang rawan bencana didorong untuk menyusun skema penanggulangan jangka panjang agar lebih siap menghadapi kondisi serupa di masa depan.

"Yang paling penting adalah mendapatkan informasi cuaca yang akurat dan segera menyiagakan seluruh kekuatan yang ada," tegasnya.

Untuk itu, ia meminta Pemda aktif memanfaatkan data prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Secara khusus, dinas terkait di daerah harus berkoordinasi dengan BMKG guna memastikan informasi yang diperoleh valid dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Selain fokus pada mitigasi bencana, Tito juga mengimbau Pemda untuk memastikan kelancaran arus mudik menjelang Hari Raya Idulfitri dan Hari Suci Nyepi.

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), salah satu strategi untuk mengurai kepadatan adalah penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 24–27 Maret 2025.

"Silakan setiap daerah dan kementerian/lembaga mengatur pelaksanaan WFA, yang penting pelayanan tetap berjalan," katanya.

Baca Juga: DPRD DKI Apresiasi Pembangunan Masjid di PIK: Semoga Penuhi Kebutuhan Ibadah Masyarakat

Mendagri menegaskan, Pemda harus memastikan layanan publik tetap optimal selama periode WFA. Selain itu, berbagai langkah perlu diambil untuk menjamin kelancaran arus mudik, seperti:

- Memastikan infrastruktur jalan dalam kondisi baik dan layak dilalui kendaraan.
- Mengantisipasi pasar tumpah yang berpotensi menyebabkan kemacetan.
- Memastikan dermaga dan pelabuhan tidak mengalami kelebihan kapasitas, terutama di daerah yang memiliki jalur penyeberangan kecil.

"Kita harus belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya, seperti kecelakaan di Danau Toba. Jangan sampai kejadian serupa terulang," tandas Tito.

Dengan kesiapan yang matang, diharapkan baik mitigasi bencana maupun kelancaran mudik dapat berjalan dengan optimal demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.