Paradigma Pembangunan Ibu Kota Nusantara

AKURAT.CO Paradigma adalah sebuah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi cara bersikap, berpikir dan tingkah laku orang tersebut. Sedangkan pembangunan dalam konteks akademis adalah proses perubahan situasi yang lebih baik melalui tahapan yang terstruktur.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, paradigma pembangunan dapat diartikan sebagai cara pandang manusia dalam melihat persoalan pembangunan yang digunakan sebagai proses maupun metode yang bertujuan untuk mencapai kualitas kehidupan manusia yang lebih sejahtera.

Di Indonesia, sudah terjadi beberapa kali pergeseran paradigma dalam pembangunan negara, mulai dari pascakemerdekaan hingga hari ini.

Paradigma pembangunan yang terbentuk pada masing-masing era, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, pasca-Reformasi hingga era modern hari ini memiliki pendekatan dan ciri khasnya masing-masing pada proses pembangunan ke arah yang lebih baik.

Kuncoro (2003) pada bukunya menguraikan bahwa terdapat tiga paradigma utama pada model pembangunan sebuah negara yang umum diimplementasikan oleh negara di dunia, yakni Economic Growth, Basic Needs dan People Centered.

Perjalanan Indonesia dimulai pada paradigma pemenuhan yang dapat dilihat pada era Orde Lama, Economic Growth pada Orde Baru dan People-Centered di era pasca-Reformasi.

Baca Juga: IKN Nusantara sebagai Tri-City Baru di Dunia

1. Orde Lama

Kemerdekaan Indonesia yang diraih pada tahun 1945 memiliki landasan kuat jalan menuju pembangunan negara. Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan hingga tahun 1965, berbagai upaya perencanaan pembangunan telah dilakukan oleh para pendahulu bangsa.

Tercatat dalam sejarah terdapat enam dokumen politik pembangunan yang telah dibuat pada masa tersebut, mulai dari Dasar Pokok Dari Plan Mengatur Ekonomi Indonesia yang diketuai oleh Mohammad Hatta hingga Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969 yang tidak terealisasi seperti lima rencana pembangunan sebelumnya.

Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969 juga menuai kritik di kalangan masyarakat hingga akademisi karena tidak realistis serta tidak akan dapat didukung oleh kondisi ekonomi negara pada masa tersebut.

Tidak adanya rencana pembangunan yang berarti setelah sekian lama rezim orde lama memimpin, kondisi politik dan ekonomi negara mengalami lonjakan yang diperparah dengan gerakan dari bawah sehingga pemerintahan Soekarno terguling yang besar kaitannya dengan peristiwa Gerakan 30 September di tahun 1965.

2. Orde Baru

Pergeseran kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto adalah awal dari pembangunan Indonesia akhirnya berjalan secara signifikan. Pemerintahan Soeharto merepresentasikan kestabilan politik dan ekonomi yang turut memberikan ruang gerak yang luas untuk kelangsungan pembangunan di Indonesia.

Hal ini pun juga sejalan dengan jargon kebanggaan rezim Soeharto yang menggelorakan Trilogi Pembangunan yakni stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pemerataan pembangunan.

Kestabilan pembangunan tersebut berhasil terjaga selama lebih dari 30 tahun, meskipun terdapat beberapa kebijakan Soeharto tentang ekonomi yang aneh dari sudut pandang para ahli.

Pada era Orde Baru, APBN diberlakukan atas dasar kebijakan prinsip berimbang, yaitu anggaran penerimaan yang disesuaikan dengan anggaran pengeluaran sehingga terdapat jumlah yang sama antara penerimaan dan pengeluaran.

Namun pada era Soeharto, pinjaman luar negeri selalu mengalir dan digunakan untuk menutup anggaran yang defisit. Pinjaman yang mengalir setiap tahunnya masuk ke dalam neraca penerimaan dan merupakan beban pengeluaran di masa yang akan datang.

Hal tersebut menuai kritik, setidaknya formula tersebut memberikan kestabilan ekonomi apik selama puluhan tahun bagi rakyat Indonesia.

Baca Juga: Catat Ini 25 Daftar Instansi dan Rincian ASN yang Siap Pindah ke IKN

3. Pasca-Reformasi

Peninggalan upaya pembangunan yang ditinggalkan Soeharto terhadap presiden selanjutnya memberikan tantangan besar bagi Habibie dan Gus Dur untuk menemukan formula terbaik untuk mencapai kestabilan politik dan ekonomi.

Utang yang diukir oleh pemerintahan Soeharto sebesar USD5,8 miliar juga mendorong Megawati Soekarnoputri untuk mencari berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Alokasi sebesar Rp116,3 triliun serta kebijakan privatisasi BUMN adalah dua hal yang cukup terkenal, terkait upaya Megawati dalam menyelesaikan permasalahan mengakar di Indonesia.

Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono adalah tanda dimulainya pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu manusia Indonesia. Anggaran raksasa yang sebelumnya terkonsentrasi untuk subsidi BBM mulai diuraikan ke sektor kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, kepemudaan, nutrisi dan lainnya.

Selama dua periode SBY berkuasa, tata kelola pemerintahan pusat dan daerah juga merupakan aspek yang turut menguat dari segi sinkronisasinya. Pasalnya, aspek-aspek tersebut menjadikan sistem demokrasi yang lahir dari perjuangan reformasi memenuhi kriteria pemerintahan di mata masyarakat.

4. Paradigma Pembangunan Kontemporer

Masuk ke era pemerintahan Joko Widodo, progresif, inovatif dan stabil merupakan nyawa pembangunan yang terjadi pada 10 tahun terakhir. Jokowi berhasil memadukan pemberdayaan masyarakat yang dilanjutkan dari era SBY serta membuka ruang untuk masyarakat turut berinovasi bagi pembangunan di Indonesia.

Kolaborasi antara nilai pemberdayaan dan inovatif pada era Jokowi terbukti menghasilkan kestabilan ekonomi yang membuat masyarakat puas terhadap kinerja selama dua periode.

Di balik keindahan narasi sebelumnya, tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi penurunan kualitas demokrasi di berbagai aspek. Mulai dari kebebasan berpendapat (UU ITE), penegakan hukum (KUHP, UU KPK), hak dan kewajiban pekerja (UU Cipta Kerja) dan lainnya.

Yang tidak kalah kontroversial adalah UU IKN yang menjadi landasan hukum pindahnya ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Penurunan kualitas demokrasi juga turut memiliki dampak yang signifikan bagi kesatuan masyarakat Indonesia ke depannya apabila tetap berjalan sedemikian rupa.

Baca Juga: Otorita IKN Pastikan Tak Ada Penggusuran Rumah Warga

5. Meramal Arah Pembangunan Indonesia hingga 2045

Pembangunan kontemporer era Jokowi menuai banyak kritik bahwa dominasi legislatif dan eksekutif yang berada di tangan kroni Jokowi selama 10 tahun kemarin dapat membahayakan demokrasi Indonesia.

Namun terdapat pandangan pengamat politik hingga akademisi, di mana jika pemerintahan Prabowo Subianto kelak akan berjalan berdasarkan kerangka pemerintahan Jokowi akan sangat berbahaya dan cenderung terjadinya kemunduran laju pembangunan Indonesia ke paradigma Economic Growth seperti pada Orde Baru.

Ditambah, Indonesia yang selama beberapa tahun akhir ini sangat aktif pada perjanjian/komitmen internasional seperti UHC, G20, Paris Agreement dan konferensi dunia lainnya, sangat gencar untuk memenuhi janji dan komitmen tersebut.

Namun, tidak semua komitmen yang terpenuhi ternyata memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Salah satu contohnya adalah komitmen Indonesia terhadap penyelenggaraan Universal Health Coverage, di mana Indonesia berkomitmen agar seluruh kesehatan masyarakat Indonesia terjamin oleh negara pada tahun 2030.

Ketika angka ketercapaian cakupan UHC sudah mencapai lebih dari 95 persen (95 persen masyarakat di daerah tersebut sudah dijamin kesehatannya oleh pemerintah) di beberapa kota, namun dampak terhadap kehidupan masyarakat masih tidak dapat dirasakan bahkan cenderung memperburuk keadaan.

Sistem jaminan kesehatan meskipun sudah mencakup mayoritas masyarakat, namun pelayanannya masih belum dapat diterima dengan kondisi "wajar".

Hal tersebut adalah salah satu contoh konkret dari ketamakan pemerintahan Jokowi, tidak jarang lebih berfokus pada angka-angka atau pasal yang dikomitmenkan pada konferensi Internasional.

Sedangkan hal dasar yang seharusnya lebih diperhatikan, mengacu pada contoh sebelumnya, adalah kualitas pelayanan, kelengkapan fasilitas, ketersediaan tenaga kesehatan masih dinomorduakan.

Paradigma pemberdayaan seperti ini tentunya harus dihindari oleh tonggak kepemimpinan selanjutnya. Pasalnya, Ibu Kota Negara Nusantara yang baru saja pindah tersusun secara sistematis beserta memiliki tujuan dan target yang ingin dicapai pada masing-masing periode pembangunannya.

Seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi industri, pendapatan pariwisata, adalah beberapa target yang gencar ingin dicapai melalui pembangunan IKN.

Disusul dengan moto Indonesia Emas 2045 yang berkomitmen bahwa 100 tahun Indonesia akan menunjukkan kejayaannya di berbagai aspek kepada Dunia.

Hal ini juga dapat berpotensi memberikan tekanan kepada pemerintahan yang sedang berjalan dan menghambat pembangunan di Indonesia. (Baginda Sunan Hilmy)