Jimly Penentu Status Cawapres Gibran

AKURAT.CO Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dipimpin Jimly Asshiddiqie menjadi penentu status cawapres Gibran Rakabuming. Pasalnya, putusan MKMK bisa menjadi pintu masuk untuk membatalkan status cawapres Gibran sebagai peserta Pemilu 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang mengakui hal itu. Sebab, putusan MKMK nantinya bisa jadi memaksa MK untuk menggelar ulang rapat permusyawaratan hakim (RPH), dan mengubah putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menambah norma syarat minimum usia capres-cawapres.

"Terlepas dari prinsip keputusan MK yang final and binding, perlu dicermati proses dalam mengambil keputusan dan membacakan keputusan nomor 90 tersebut. Pintu masuk untuk mengoreksi ini, bisa masuk dari keputusan MKMK,” kata Junimart, kepada Akurat.co, di Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Baca Juga: Kasus Etik Anwar Usman Buka Celah Gagalkan Gibran Jadi Cawapres

Sebelumnya, Jimly mengaku MKMK bisa diyakinkan untuk memaksa MK mengoreksi putusan, mengikuti ketentuan Pasal 17 ayat 7 UU Kekuasaan Kehakiman. Hal ini memungkinkan jika MKMK menjatuhkan sanksi etik kepada hakim yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung, terhadap perkara.

Junimart yang memiliki latar belakang sebagai advokat menilai hal itu sangat memungkinkan, namun lagi-lagi bergantung dari kualitas pembuktian dan putusan MKMK nantinya. 

“Ini bisa saja dilakukan, apabila ada dimuat dalam putusan MKMK,” ujar dia.

Baca Juga: Jimly Penuhi Syarat Adili Etik Anwar Usman Cs

Menurutnya, putusan MK yang dijadikan pintu masuk untuk Gibran maju menjadi cawapres, cacat hukum dan otomatis batal demi hukum. Sebab, pengambilan putusan dalam perkara tersebut, rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

“Ketika dalam proses pengambilan keputusan tidak sesuai dengan aturan dan UU, maka keputusan tersebut menurut saya cacat hukum, karenanya batal demi hukum,” ujarnya.

Baca Juga: Gerindra Wanti-wanti Jimly, Putusan MK Tak Bisa Dibatalkan

Dengan begitu, dia menilai, ada konsekuensi logis dan hukum untuk membatalkan putusan MK yang menuai MK kebanjiran laporan pelanggaran etik. Namun, tak sedikit pula pihak yang menganggap MKMK tidak bisa mengoreksi putusan karena hanya bekerja pada wilayah etik.

“Apakah negara ini mau menjalankan perintah pengadilan yang menyimpang dari aturan, hanya dengan pola keputusan pertama dan terakhir” ujarnya.