Tuntutan Potongan 10 Persen untuk Ojol Disetujui DPR, Komunitas Mitra Driver yang Lain Menolak

AKURAT.CO Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu, 17 September 2025. Aksi yang digerakkan oleh Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia ini berhasil menarik perhatian publik setelah tuntutan mereka didengar oleh wakil rakyat. Suasana di lokasi pun berubah meriah ketika massa berjoget bersama diiringi lagu Tabola Bale yang tengah viral.

Di balik euforia itu, muncul suara berbeda dari Korwil Komunitas Ojol Jakarta Utara. Ketua Korwil, Mansyur, menegaskan bahwa pihaknya memilih tidak ikut aksi. Ia menilai keputusan DPR untuk mengabulkan tuntutan potongan 10% justru perlu dikaji lebih dalam melalui diskusi terbuka, bukan hanya mendengar segelintir pihak.

GARDA Indonesia Klaim Tuntutan Sudah Terakomodasi

Dalam pertemuan dengan DPR, Ketua GARDA Indonesia, Igun Wicaksono, menyampaikan bahwa seluruh tuntutan pengemudi ojol sudah direspons positif oleh pemerintah. Lima poin utama yang mereka bawa kini masuk dalam draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Transportasi Online.

Beberapa poin penting tersebut meliputi pembatasan potongan maksimal 10% bagi aplikator, pengaturan tarif kurir online, audit investigatif terhadap potongan tambahan yang selama ini membebani pengemudi, hingga penghapusan sistem keanggotaan dan multi order.

Igun menyebut pencapaian ini sebagai “kemenangan besar” karena regulasi baru memberi kepastian hukum yang lebih kuat. Menurutnya, begitu Perpres resmi ditandatangani Presiden, aturan itu akan langsung berlaku dan otomatis membatalkan kebijakan lain yang bertentangan.

“Presiden telah mengambil alih dengan membuat draf Peraturan Presiden (Perpres). Dengan adanya Perpres, perlindungan maupun kepastian hukum bagi ojek online akan memiliki kekuatan yang setara dengan undang-undang. Perpres ini akan disampaikan langsung oleh Presiden,” ujar Igun di depan Gedung DPR, Rabu, 17 September 2025.

Korwil Jakarta Utara Menolak Potongan 10%

Meski GARDA menyebut tuntutannya dikabulkan, Mansyur punya pandangan berbeda. Ia secara tegas menolak pemangkasan potongan hingga 10%. Alasannya, selama ini potongan 20% yang berlaku di aplikator tidak sepenuhnya hilang begitu saja, melainkan kembali ke pengemudi dalam bentuk berbagai manfaat.

“Kalau dari kita yang ojol ya pasti paham lah. Selama ini 20% itu kan feedbacknya ke kita dan untuk kita, oleh kita. Itu untuk asuransi, untuk bengkel-bengkel, untuk benefit-benefit seperti ganti oli, ganti ban,” kata Mansyur saat dihubungi, Rabu, 17 September 2025.

Ia menambahkan, jika potongan dikurangi, ada risiko pengemudi kehilangan perlindungan dan keuntungan tambahan. Asuransi kecelakaan, layanan kesehatan, hingga program bantuan untuk perawatan kendaraan bisa saja hilang. Menurutnya, hal itu justru merugikan pengemudi dalam jangka panjang.

Perlu Diskusi Terbuka, Bukan Hanya Tekanan Massa

Ketika ditanya apakah ada rencana untuk melakukan aksi tandingan, Mansyur mengatakan langkah terbaik justru membuka ruang diskusi. Ia menilai kebijakan besar yang menyangkut nasib ribuan pengemudi tidak bisa hanya ditentukan oleh suara segelintir pihak.

“Kalau dari kita, pemerintah kita itu harus turun. Maksudnya, apa sih sebenarnya maksud dengan teriakan segelintir orang yang maksa-maksa begitu? Kita juga harus paham. Jadi ya sudah, memang harus berbicara terbuka. Ya ada semacam FGD, diskusi lah. Dan data yang kita sebut itu orang-orang yang benar-benar murni driver, bukan yang sekadar pakai nama. Kita ini sebagai penarik ojek yang benar-benar butuh perlindungan,” tegas Mansyur.

Aksi 179 dan Dinamika Perjuangan Ojol

Aksi 179 yang berlangsung di DPR RI memang menorehkan catatan penting. Massa ojol terlihat kompak menyuarakan aspirasi, mulai dari regulasi transportasi online hingga desakan mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi.

Namun di sisi lain, perbedaan suara dari komunitas ojol di luar GARDA menunjukkan bahwa perjuangan ini masih menyisakan perdebatan. Ada kelompok yang merasa potongan 10% adalah kemenangan, sementara sebagian lain melihat potongan 20% lebih bermanfaat karena terkait dengan fasilitas dan perlindungan yang mereka terima.

Penutup

Kehadiran berbagai suara ini menandakan bahwa kebijakan soal bagi hasil antara pengemudi dan aplikator belum menemukan titik temu. GARDA menyebut langkah DPR sebagai terobosan, sementara komunitas lain seperti Korwil Jakarta Utara justru menganggap perlu ada forum diskusi lebih luas agar keputusan tidak merugikan pengemudi di lapangan.

Ke depan, bola kini ada di tangan pemerintah yang tengah menyiapkan Perpres Transportasi Online. Apakah potongan 10% akan benar-benar memberi keuntungan bagi pengemudi, atau justru mengurangi fasilitas yang sudah ada, masih perlu diuji.

Kalau kamu tertarik mengikuti perkembangan ini, pantau terus kabar terbaru seputar transportasi online dan dunia ojol hanya di sini.

Baca Juga: Diterima Pimpinan DPR, Massa Ojol Joget-joget Kegirangan Sebelum Bubar

Baca Juga: Diiringi Hujan, Ratusan Ojol Demo di Depan Gedung DPR

FAQ

1. Apa isi utama tuntutan demo ojol di DPR?
Tuntutan utama Aksi 179 adalah potongan maksimal 10% bagi aplikator, pengaturan tarif kurir online, audit investigatif terhadap potongan tambahan, penghapusan sistem slot dan membership, serta desakan mencopot Menteri Perhubungan.

2. Apakah DPR sudah mengabulkan tuntutan potongan 10%?
Ya, DPR bersama pemerintah menyetujui pembagian hasil 90:10, di mana pengemudi mendapat 90% dan aplikator maksimal 10%. Ketentuan ini akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Transportasi Online.

3. Mengapa Korwil Ojol Jakarta Utara menolak potongan 10%?
Korwil Jakarta Utara menilai potongan 20% selama ini kembali ke pengemudi dalam bentuk asuransi, promo, hingga bantuan perawatan kendaraan. Jika dipangkas jadi 10%, manfaat tersebut dikhawatirkan hilang.

4. Benarkah GARDA mewakili semua komunitas ojol?
Tidak semua komunitas ojol merasa terwakili oleh GARDA. Menurut Ketua Korwil Jakarta Utara, komunitasnya tidak pernah diajak konsolidasi maupun diskusi oleh GARDA.

5. Apa langkah yang diusulkan Korwil Jakarta Utara terkait kebijakan potongan ini?
Korwil Jakarta Utara meminta pemerintah membuka forum diskusi atau FGD yang melibatkan pengemudi ojol asli agar kebijakan tidak hanya diputuskan berdasarkan tekanan massa.