ERP Jakarta: Dari Kemacetan Menuju Kota yang Beradab

AKURAT.CO Jakarta berdiri di titik balik sejarah: antara terus dikuasai kemacetan, atau bertransformasi menjadi kota yang lebih manusiawi.

Di tengah deru kendaraan pribadi yang kian mendominasi ruang jalan, Electronic Road Pricing (ERP) hadir bukan sekadar sebagai teknologi atau instrumen pungutan, melainkan simbol keberanian politik untuk mengatur ulang hak atas ruang kota.

ERP adalah penataan ulang arah. Jalan raya bukan hanya milik pemilik mobil, tapi milik semua: pejalan kaki, pesepeda, pengguna angkutan umum, dan masyarakat kecil yang selama ini terpinggirkan.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyambut baik langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mempersiapkan sistem ERP dan reformasi manajemen parkir sebagai bagian dari strategi mobilitas berkeadilan.

Ketua MTI Jakarta, Yusa Cahya Permana, mengatakan, Imini bukan solusi teknokratis semata, melainkan visi tentang kota yang menempatkan manusia, bukan kendaraan, sebagai pusat perencanaan.

ERP bukan hal baru secara global. London, Milan, Singapura, hingga Seoul telah menerapkannya dalam berbagai bentuk: mulai dari kamera ANPR, RFID, hingga sistem satelit GNSS.

"Namun yang membedakan keberhasilan mereka adalah kesinambungan kebijakan lintas rezim dan transparansi teknologi," kata Yusa, Sabtu (19/7/2025).

Karena itu, pemilihan teknologi ERP Jakarta harus dilakukan oleh lembaga otoritatif seperti Kemenhub atau Kominfo, demi mencegah potensi bias hukum, konflik kepentingan, dan jebakan proyek bernilai besar.

ERP Jakarta harus dibangun dengan fondasi teknis, legal, dan politik yang kokoh agar bisa berjalan melampaui satu masa kepemimpinan.

Yusa menegaskan, penerapan ERP idealnya tidak dilakukan per koridor jalan, tapi berbasis kawasan yang telah memiliki akses angkutan umum massal.

Baca Juga: Jokowi: PSI Bukan Partai Keluarga, Ini Milik Semua Kader

“Jika hanya berbasis koridor, beban lalu lintas bisa bergeser ke jalan-jalan kecil di sekitarnya. Ini bukan solusi, melainkan relokasi kemacetan,” ujar Yusa.

Jika ERP tetap dimulai dengan koridor, maka harus didukung sistem lain: mulai dari integrasi dengan Intelligent Traffic Control System (ITCS), penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), hingga sistem parkir berbasis digital. Semua ini harus bergerak dalam satu strategi.

ERP bukan sekadar urusan teknis. Ini soal keberanian politik. Sejarah New York City membuktikan bahwa congestion pricing tak pernah lepas dari tarik ulur kekuasaan.

"Dibahas sejak era Bloomberg, diperjuangkan oleh de Blasio, dan baru dieksekusi oleh Hochul, semuanya butuh konsistensi dan komunikasi publik yang jujur," ujarnya.

Di Jakarta, tantangannya bisa serupa. Maka dari itu, Peraturan Daerah ERP dan seluruh regulasi pendukungnya harus dikawal ketat.

Kebijakan ini harus dipahami sebagai warisan publik jangka panjang, bukan sekadar program politis jangka pendek.

Gubernur Jakarta di masa depan akan dikenang bukan karena jumlah jalan layang yang dibangun, tapi karena keberanian dalam menata ulang perilaku mobilitas masyarakat.

Lewat ERP dan reformasi parkir, Jakarta punya kesempatan langka untuk berubah: dari kota yang dikuasai kendaraan, menjadi kota yang beradab dan berpihak pada manusia.

Jika berhasil, Jakarta bisa menjadi rujukan bagi kota-kota lain di Indonesia dalam menerapkan kebijakan mobilitas berkelanjutan.

Seperti kata Sutiyoso saat merintis TransJakarta dua dekade silam: "Kalau semua menunggu nyaman dulu, kita tidak akan pernah berubah."

"MTI yakin, sekaranglah saatnya Jakarta melangkah lebih jauh. ERP bukan sekadar sistem. Ia adalah pernyataan masa depan," pungkasnya.

Baca Juga: Kaesang Terpilih Lewat E-Voting, PSI Catat Sejarah Baru dalam Demokrasi Partai