Legislator dari PKS Tuntut Pemprov DKI Tinjau Ulang Anggaran Rusun Rp1,7 Triliun

AKURAT.CO Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi alokasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) tahun 2026, khususnya belanja pembangunan rumah susun (rusun) yang mencapai Rp1,7 triliun.

Menurutnya, anggaran jumbo tersebut tidak selaras dengan realita di lapangan, di mana masih banyak warga Jakarta tinggal di rumah tidak layak.

Ia menyarankan dana tersebut dialihkan ke program bedah rumah yang lebih tepat sasaran dan langsung menyentuh kebutuhan rakyat.

"Jakarta ingin jadi kota global, tapi masih banyak warga tinggal di rumah berdinding terpal, tanpa sanitasi, atap bocor. Ini harus jadi prioritas. Anggaran besar jangan dihabiskan untuk bangunan kosong, tapi untuk manusia yang butuh hunian layak,” ujar Nabilah, dikutip pada Sabtu (17/5/2025).

Baca Juga: Meski Sudah Ditutup, Admin Grup Facebook 'Fantasi Sedarah' Harus Ditangkap

Legislator muda ini juga menyoroti rumitnya pengajuan bantuan bedah rumah oleh warga. Ironisnya, program tersebut justru lebih mudah diajukan melalui Baznas ketimbang melalui dinas terkait.

"Kalau minta bantuan ke Baznas, lebih cepat. Padahal ini seharusnya jadi kewajiban Dinas Perumahan Rakyat. Namanya saja ‘perumahan rakyat’, ya harus untuk rakyat," tegasnya.

Ia juga mengkritik pembangunan rusun yang terus digelontorkan setiap tahun namun belum disertai sistem distribusi yang adil dan transparan.

"Apa gunanya membangun kalau tak ada yang bisa menempati? Bedah rumah jauh lebih hemat, tepat sasaran, dan manfaatnya langsung dirasakan warga,” pungkasnya.