Gubernur DKI Diminta Waspadai Manuver Pejabat yang Berebut Posisi Strategis

AKURAT.CO Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno diingatkan untuk mewaspadai manuver sejumlah pejabat yang berupaya merebut posisi strategis di awal pemerintahan mereka.

Fenomena ini kerap terjadi di berbagai daerah dan dapat mengganggu stabilitas serta efektivitas jalannya pemerintahan.

Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto (SGY), menyoroti pola perebutan jabatan yang umumnya melibatkan aliansi berbasis latar belakang tertentu, seperti kesamaan pendidikan, almamater, atau relasi pribadi.

"Di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, sering muncul kelompok-kelompok pejabat yang saling mendukung untuk mendapatkan posisi strategis," kata SGY kepada Akurat.co, Jumat (28/2/2025).

Baca Juga: Warga Jakarta Diminta Manfaatkan Aplikasi Jaki untuk Pantau Ketersedian Pangan

Menurutnya, persaingan semacam ini tidak sehat dan berpotensi menghambat kinerja pemerintahan.

Isu-isu terkait perombakan jabatan, pemecatan, hingga opini negatif terhadap pejabat tertentu biasanya menjadi indikasi awal adanya dinamika internal yang memanas.

Jabatan-jabatan strategis seperti Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas, hingga Wali Kota, Camat, dan Lurah disebut sering menjadi rebutan.

Khususnya posisi Sekda, yang memiliki peran krusial dalam mengelola birokrasi pemerintahan.

"Masyarakat perlu turut mengawasi pergerakan pejabat yang menunjukkan ambisi berlebihan demi mendapatkan posisi tertentu," ujar SGY.

Ia menegaskan bahwa jika fenomena ini dibiarkan berkembang, dampaknya bisa mengganggu stabilitas pemerintahan serta mengalihkan fokus dari pelayanan publik dan pembangunan Jakarta. Pada akhirnya, masyarakatlah yang akan dirugikan.

Karena itu, SGY meminta Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno untuk bertindak tegas terhadap pejabat yang terjebak dalam politik praktis demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Baca Juga: Tekan Risiko Banjir, Dinas SDA Jakarta Fokus Pengerukan Lumpur dan Pembersihan Saluran Air

"Pemerintahan yang baru harus dijalankan dengan prinsip kolaborasi, transparansi, dan profesionalisme," pungkasnya.

Dengan pendekatan yang tegas dan profesional, Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat mewujudkan visi dan misinya tanpa terhambat oleh tarik-menarik kepentingan yang justru merugikan masyarakat.