Prabowo Bidik Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen di 2027, Begini Asumsi APBN-nya

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto membawa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dengan postur belanja yang lebih besar dibandingkan APBN 2026.

Namun, kenaikan belanja tersebut dibarengi target defisit yang lebih rendah, sementara pemerintah memasang sasaran pertumbuhan ekonomi hingga 6%.

Dalam penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN 2027 beserta Nota Keuangan di DPR RI, Jumat (14/8/2026), Prabowo menyebut belanja negara 2027 direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun.

Angka tersebut meningkat dibandingkan pagu belanja negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Artinya, belanja negara tahun depan dirancang meningkat sekitar Rp254,5 triliun.

Baca Juga: APBN 2027 Hampir Rp4.000 Triliun, Puan Ingatkan 4 Hal Ini

Di sisi pendapatan, pemerintah memperkirakan penerimaan negara mencapai Rp3.426 triliun pada 2027. Angka ini naik dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.

Dengan postur tersebut, pembiayaan RAPBN 2027 direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Target defisit tersebut lebih rendah dibandingkan defisit yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar 2,68% PDB dengan kebutuhan pembiayaan Rp689,1 triliun.

"Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen. Lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen," kata Prabowo dalam pidatonya.

Target tersebut menunjukkan pemerintah ingin menjaga ekspansi fiskal sekaligus mempertahankan disiplin anggaran. Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin mempertentangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan kehati-hatian dalam mengelola keuangan negara.

"Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih keduanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan keduanya," ujarnya.

Selain pertumbuhan ekonomi 6%, pemerintah memasang sejumlah asumsi makroekonomi dalam RAPBN 2027. Inflasi ditargetkan berada pada 2,5%, sementara tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan sebesar 6,9%.

Nilai tukar rupiah dipatok pada asumsi Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) diasumsikan sebesar USD75 per barel.

Pemerintah juga memasang target lifting minyak 610 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.

Dari sisi kesejahteraan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan pada 2027 berada dalam rentang 6%-6,5%. Target ini lebih rendah dibandingkan sasaran 2026 sebesar 6,5%-7,5%.

Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,30%-4,87%, dari target 2026 sebesar 4,44%-4,96%.

Sementara itu, rasio Gini ditargetkan membaik menjadi 0,362-0,367 dari target 2026 sebesar 0,377-0,380.

Prabowo mengatakan RAPBN 2027 akan diarahkan untuk delapan Program Kerja Prioritas Nasional.

Kedelapan prioritas tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur-perumahan-ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

Di tengah target tersebut, pemerintah juga menyoroti pentingnya kualitas data ekonomi. Prabowo mengatakan Indonesia sudah lebih dari 10 tahun belum melakukan rebasing atau pembaruan tahun dasar dalam perhitungan aktivitas ekonomi.

Baca Juga: APBN 2027 Hampir Rp4.000 Triliun, Puan: Jangan Hanya Jadi Angka Saja!

"Angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makro ekonomi kita. Angka-angka makro ekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita," kata Prabowo.

Pemerintah memperkirakan PDB Indonesia pada 2027 mencapai Rp27.987 triliun. Angka PDB tersebut menjadi salah satu dasar dalam menghitung rasio defisit APBN.

Prabowo mengatakan pembaruan data juga akan digunakan untuk memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Karena itu sensus ekonomi ini sangat penting," ujarnya.

Dengan rancangan tersebut, RAPBN 2027 akan menghadapi tantangan bukan hanya dari sisi kemampuan pemerintah mengumpulkan penerimaan, tetapi juga efektivitas belanja.