MBG Serap 82,9 Juta Telur per Hari, Dorong Ekonomi Desa

AKURAT.CO Program Makan Bergizi (MBG) yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat diproyeksikan menjadi motor baru sektor pangan nasional.

Dengan kebutuhan protein harian dalam skala masif, pemerintah memperkirakan lonjakan permintaan komoditas seperti telur dan ikan akan melonjak signifikan saat program berjalan penuh pada Mei atau Juni 2026. 

Skema ini tak hanya berdampak pada peternakan ayam petelur, tetapi juga memperkuat rantai pasok perikanan, hortikultura, hingga distribusi pangan berbasis desa.

Baca Juga: Menko Zulhas: MBG Butuh 82,9 Juta Telur dan Ikan per Hari

Pemerintah meyakini MBG akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang menggerakkan ekonomi rakyat dari hulu ke hilir.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam acara forum Indonesia Ekonomic Outlook 2026 menyatakan skala kebutuhan MBG sangat besar dan berpotensi mengerek produksi komoditas utama secara nasional.

“Kalau satu butir telur saja per hari, maka kita memerlukan 82,9 juta butir telur per hari. Belum komoditas lain,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (14/2/2026).

Lonjakan Permintaan Telur dan Protein Hewani

Dengan asumsi satu telur per penerima manfaat setiap hari, kebutuhan nasional bisa mencapai 82,9 juta butir per hari. Angka ini berpotensi mendorong ekspansi kapasitas produksi peternak ayam petelur di berbagai daerah.

Tak hanya telur, kebutuhan ikan dan sumber protein hewani lain juga dipastikan meningkat. Pemerintah menilai MBG akan menciptakan permintaan yang stabil dan terukur, sehingga memberi kepastian pasar bagi pelaku usaha pangan.

Efeknya tidak berhenti pada produksi. Distribusi, logistik, hingga penyimpanan dingin (cold storage) juga akan ikut terdongkrak.

1.000 Kampung Nelayan Disiapkan pada 2026

Untuk menjaga pasokan ikan dan protein hewani, pemerintah menyiapkan pembangunan 1.000 kampung nelayan pada 2026 dengan anggaran sekitar Rp2,2–2,5 triliun. Program ini dirancang sebagai pusat produksi sekaligus pengolahan hasil tangkap.

Hingga saat ini, 85 dari 100 kampung nelayan tahap awal telah rampung. Target jangka menengahnya, jumlah tersebut akan berkembang menjadi 5.000 kampung nelayan pada 2029.

“Selama ini nelayan punya daya tawar rendah karena tidak punya dukungan infrastruktur. Ke depan, ada pabriknya, ada cold storage-nya, dan distribusinya,” kata Zulkifli Hasan.

Setiap kampung akan dilengkapi fasilitas produksi, pengolahan, hingga distribusi untuk memotong rantai pasok dan memperkuat posisi tawar nelayan.

Sistem Bioflok dan Peran Koperasi Desa

Selain kampung nelayan, pemerintah juga akan membangun sistem bioflok di setiap kecamatan guna mendukung swasembada ikan. Skema ini dirancang menjadi pemasok tetap kebutuhan MBG, terutama melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemerintah membuka peluang bagi koperasi, BUMDes, hingga UMKM desa untuk menjadi penyedia utama pasokan pangan.

“Nanti yang bisa menyuplai ke SPPG adalah usaha desa setempat, bisa koperasi, BUMDes, atau UMKM,” ujarnya.

Model ini diharapkan menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan, sekaligus memperpendek rantai distribusi dari produsen ke penerima manfaat.

Multiplier Effect ke Ekonomi Rakyat

Dengan skala 82,9 juta penerima manfaat, kebutuhan pangan harian dalam program MBG dinilai dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat. Permintaan yang konsisten berpotensi meningkatkan pendapatan peternak, nelayan, dan pelaku UMKM pangan.

Pemerintah optimistis kombinasi MBG, pembangunan kampung nelayan, dan penguatan produksi desa akan melahirkan pusat-pusat ekonomi baru di wilayah pesisir dan pedesaan.

“Gerakan ekonomi rakyat di bawah ini nyata. Dampaknya luar biasa terhadap sektor pangan dan perikanan,” tegasnya.