Perry Warjiyo: Ketidakpastian Global Masih Menghantui Ekonomi Indonesia Hingga 2027

AKURAT.CO Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengingatkan bahwa ketidakpastian ekonomi global diperkirakan masih akan berlanjut dalam dua tahun ke depan.

Menurutnya, prospek perekonomian dunia pada 2026 dan 2027 berpotensi “meredup” akibat meningkatnya kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS) serta ketegangan geopolitik yang belum menunjukkan tanda mereda.

Perry menilai kebijakan ekonomi AS yang semakin protektif telah menyebabkan perubahan besar dalam lanskap perdagangan internasional dan memicu tekanan baru terhadap stabilitas global.

Baca Juga: BI Genjot Ekonomi Hijau, Tanam 37 Ribu Pohon hingga Dorong UMKM Hijau

Situasi ini menambah ketidakpastian arah ekonomi dunia yang sejak beberapa tahun terakhir sudah menghadapi perlambatan serta risiko struktural.

“Penting untuk eling lan waspodo, seperti nasihat Ronggowarsito,” ujar Perry saat menyampaikan pidato pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Dirinya menjelaskan, meredupnya prospek ekonomi global tercermin dari lima karakteristik utama yang saat ini menjadi perhatian para otoritas keuangan dunia.

Pertama, kebijakan tarif Amerika Serikat yang berkelanjutan telah menekan volume perdagangan global.

Kondisi ini memicu melemahnya multilateralisme dan mendorong munculnya kerja sama ekonomi bilateral maupun regional.

Kedua, Perry mencatat pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan melambat, terutama di dua negara ekonomi utama yakni AS dan Tiongkok.

Sementara itu, ekonomi Uni Eropa dan India juga masih menghadapi tekanan, meskipun Indonesia menurutnya berada dalam posisi cukup baik.

Baca Juga: BI Taksir CAD 2025 Tembus 0,7 Persen PDB, Berpeluang Surplus Tipis

Perlambatan laju penurunan inflasi turut menyulitkan bank sentral dalam merumuskan kebijakan moneter.

Karakteristik ketiga mencakup meningkatnya beban utang pemerintah di negara-negara maju akibat defisit fiskal yang melebar.

Kondisi tersebut mendorong tingginya suku bunga dan berdampak pada beban pembiayaan negara berkembang, termasuk risiko tekanan nilai tukar.

Keempat, Perry menyoroti meningkatnya kerentanan sistem keuangan global akibat transaksi instrumen derivatif berisiko tinggi yang banyak dilakukan oleh hedge fund dengan dukungan mesin algoritma.

Aktivitas tersebut berpotensi memicu pelarian modal dan gejolak pasar di negara berkembang.

Karakteristik kelima adalah maraknya penggunaan aset kripto dan stablecoin yang diterbitkan pihak swasta tanpa pengaturan yang memadai.

Perry menegaskan kehadiran mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) menjadi semakin diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dirinya menilai berbagai kondisi global tersebut sudah terasa dampaknya di banyak negara, termasuk Indonesia.

Oleh karena itu, respons kebijakan yang tepat dianggap sangat penting guna menjaga ketahanan ekonomi domestik.

“Perlu respons kebijakan yang tepat. Menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan, tangguh, serta mandiri,” tegasnya.

Perry menambahkan bahwa pemerintah dan bank sentral harus terus memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas makroekonomi, mempercepat transformasi ekonomi, serta memastikan sektor keuangan tetap kuat menghadapi dinamika global.

Menurutnya, daya tahan ekonomi nasional akan sangat bergantung pada kesiapan mengantisipasi ketidakpastian eksternal.