Merajut Resiliensi Ekonomi Indonesia di Tengah Gejolak Global

AKURAT.CO Di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global, ratusan ekonom, pejabat dari berbagai pemerintahan hingga akademisi berkumpul di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025) lalu.

Mereka datang dari berbagai penjuru negeri untuk satu tujuan yang sama, yakni mencari formula untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Forum yang bertajuk 'Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025: Resiliensi Ekonomi Domestik sebagai Fondasi Menghadapi Gejolak Dunia' menjadikannya sebuah tema yang terasa sederhana, namun mengandung berbagai beban besar, seolah menegaskan bahwa masa depan ekonomi Indonesia tak bisa hanya diserahkan pada mekanisme pasar, melainkan harus dirancang dengan kolaborasi dan inovasi.

Suasana auditorium pada hari itu terasa hangat. Di panggung utama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti membuka acara dengan pidato singkat namun berisi.

“Indonesia menghadapi banyak tantangan global, mulai dari perlambatan ekonomi dunia hingga ketegangan geopolitik. Tapi saya percaya, kita masih punya peluang besar. Kuncinya adalah kemampuan beradaptasi, kemandirian ekonomi nasional, dan inovasi SDM,” ujarnya.

Esther tak berbicara dengan nada pesimistis. Justru ia mengajak hadirin berpikir positif dan sinergis. Dalam pandangannya, ketahanan ekonomi tidak bisa dibangun sendirian pemerintah, akademisi, dan sektor swasta harus saling menopang.

“Sinergi adalah kunci. Sebab tanpa adanya kolaborasi antar pihak, inovasi sulit tumbuh dan kebijakan ekonomi akan berjalan parsial,” tegasnya.

Pidato itu menjadi pembuka bagi diskusi panjang yang melibatkan sederet nama penting, pejabat kementerian, ekonom senior, hingga profesor dari universitas ternama. Dari sinilah diskursus ekonomi nasional menemukan ruang dialog yang jarang terjadi di luar forum seperti ini.

Pemerintah Buka Peta Jalan

Setelah Esther, giliran Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan naik ke podium. Dalam paparannya, Ferry menjabarkan sembilan strategi besar pemerintah untuk menghadapi tantangan global mulai dari diversifikasi pasar ekspor, hilirisasi industri, hingga penguatan sumber daya manusia.

“Ekonomi Indonesia tetap tumbuh, tapi kita harus realistis. Produktivitas masih rendah, ICOR masih tinggi, dan tenaga kerja informal meningkat. Karena itu kita butuh strategi baru yang lebih adaptif,” kata Ferry.

Ucapan Ferry disambut tepuk tangan ringan dari peserta. Namun tak sedikit pula ekonom yang mencatat setiap poin strateginya untuk dibedah dalam sesi diskusi selanjutnya.

Forum ini memang tidak sekadar mendengar. Di sinilah gagasan diuji, dikritik, bahkan dipertajam sebelum akhirnya bisa menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret.

Hilirisasi, Energi, dan Pangan Jadi Sorotan

Sesi pertama dimoderatori oleh ekonom senior INDEF, Dr. Aviliani, dimana Klaster pembahasan dibagi menjadi empat topik besar yakni Hilirisasi dan Kedaulatan Energi, Kedaulatan Pangan, Sumber Daya Manusia dan Kesehatan, serta Fiskal dan Moneter.

Di klaster pertama, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu menegaskan pentingnya memperluas hilirisasi dari sektor pertambangan ke sektor lain seperti pertanian dan manufaktur hijau.

“Capaian investasi kita sudah 75 persen dari target tahun ini. Tapi ke depan, hilirisasi harus memperhatikan daya saing, keberlanjutan, dan dampak lingkungan,” ujarnya.

Dari sisi energi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyoroti upaya pemerintah menekan impor BBM melalui program etanol (E20–E30) serta mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan.

“Energi hijau memang mahal, tapi bukan berarti tidak bisa dijalankan. Pemerintah sudah mulai dengan panel surya dan efisiensi energi di berbagai sektor,” ujar Bahlil.

Sementara itu, di klaster pangan, Zulkifli Hasan mengklaim deregulasi yang dilakukan pemerintah berhasil mendorong swasembada beras dan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Ia juga menyebut kebijakan etanol dari bahan pangan bisa meningkatkan nilai tambah bagi petani.

“Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tapi soal kesejahteraan petani. Kalau petani sejahtera, ekonomi desa bergerak,” kata Zulkifli.

Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membawa optimisme lain, dimana surplus produksi perikanan nasional dan rencana membangun 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih sebagai basis ekonomi biru.

Menurutnya, pengelolaan laut berbasis kuota dan sistem Vessel Monitoring System (VMS) bisa menekan praktik penangkapan berlebih dan menjaga kelestarian sumber daya laut.

SDM dan Kesehatan, Pilar Pertumbuhan Jangka Panjang

Klaster ketiga menjadi perbincangan hangat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti menegaskan pentingnya memperkuat pendidikan vokasi dan kemitraan dengan industri.

“Sekarang SMK dibuat empat tahun agar satu tahun bisa digunakan sebagai masa persiapan kerja. Program ini berbasis keunggulan lokal dan kemitraan by order dengan industri,” jelas Mu’ti.

Ia juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas guru dan pengawasan dana BOS menjadi fokus utama pemerintah.

“Dana BOS sudah diatur penggunaannya, dan sekarang disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah. Ini untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan,” tambahnya.

Dari sisi kesehatan, Staf Ahli Menteri Kesehatan Bayu Teja Muliawan menyoroti program pencegahan stunting dan pendanaan kesehatan prioritas. Menurutnya, anggaran kesehatan terbatas, sehingga fokus diarahkan ke program Jaminan Kesehatan PBI, vaksinasi, dan penyediaan dokter spesialis di daerah 3T.

“Kesehatan adalah investasi jangka panjang. Kalau masyarakat sehat, produktivitas naik, dan ekonomi pun tumbuh lebih kuat,” ujar Bayu.

Fiskal dan Moneter, Panggung untuk Menkeu Purbaya

Puncak perhatian peserta tertuju pada sesi terakhir yang menghadirkan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa,

Purbaya menyampaikan kritik terbuka terhadap kebijakan fiskal dan moneter di masa lalu yang dinilainya kurang tepat waktu.

“Ketika ekonomi melambat, malah pajak dinaikkan di mana-mana. Sekarang kita ubah, kebijakan harus pro-cyclical tanpa ekspansi berlebihan, cukup optimalkan uang yang ada,” tegasnya.

Ia memastikan disiplin fiskal tetap terjaga dengan defisit di bawah 3% dan rasio utang terhadap PDB di bawah 60%.

“Tidak usah takut. Utang kita masih aman, yang penting uangnya berputar dan mendorong sektor riil,” katanya.

Pernyataan Purbaya memicu diskusi panjang. Beberapa ekonom menilai langkah tersebut realistis, tetapi butuh pengawasan ketat agar tidak menimbulkan ketimpangan fiskal di daerah. Bagi para ekonom muda, ini menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah dan akademisi bisa berdialog terbuka tanpa sekat birokrasi.

Dari Forum Hingga Arah Kebijakan

Lebih dari sekadar acara tahunan, Sarasehan 100 Ekonom kini telah menjelma sebagai ruang pertemuan ide dan kebijakan. Di sinilah para ekonom menyampaikan pandangan yang jujur, pemerintah menanggapi dengan terbuka, dan publik mendapat gambaran arah ekonomi nasional ke depan.

Bagi Esther Sri Astuti, forum seperti ini adalah jembatan penting. “Kita tidak ingin ide berhenti di ruang diskusi. Kami ingin gagasan ini masuk ke kebijakan nyata, menjadi peta jalan ekonomi Indonesia ke depan,” ujarnya di akhir acara.

Buku Pemikiran 100 Ekonom yang diluncurkan bersamaan menjadi simbol komitmen itu menjadikannya kumpulan gagasan yang lahir dari kolaborasi lintas generasi ekonom Indonesia.

Menjelang sore, ketika sesi foto bersama dilakukan, raut wajah para peserta menunjukkan rasa puas. Bukan karena semua persoalan sudah terjawab, tapi karena mereka yakin diskusi ini telah menyalakan kembali semangat kolektif untuk membangun ekonomi nasional yang lebih kokoh.

Forum itu berakhir, tapi ide-ide di dalamnya masih terus bergema yakni tentang hilirisasi yang berkelanjutan, pendidikan yang relevan, kesehatan yang merata, dan fiskal yang disiplin tapi produktif.

Karena di tengah ketidakpastian global, resiliensi ekonomi Indonesia bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang lahir dari sinergi, inovasi, dan tekad bersama.