LPEM UI: Target Pertumbuhan 8 Persen Terganjal Lemahnya Nilai Tambah

AKURAT.CO Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Chaikal Nuryakin, menilai target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar.

Salah satu yang paling krusial adalah lemahnya penciptaan nilai tambah (value added) dan menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional.

Chaikal menjelaskan, dalam teori ekonomi, pertumbuhan yang berkelanjutan hanya bisa dicapai apabila ada peningkatan nilai tambah dari aktivitas produksi, bukan semata karena pergeseran pelaku ekonomi.

“Kalau dalam teori, pertumbuhan ekonomi hanya bisa diciptakan melalui pertambahan nilai tambah. Jadi, harus ada peningkatan purchasing power parity (PPP), bukan sekadar pergeseran aktor ekonomi,” ujar Chaikal di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Baca Juga: Fiskal 'Anti-Jebol' ala Menkeu Purbaya

Menurut Chaikal, arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo–Gibran yang menitikberatkan pada pembangunan berbasis desa dan penguatan koperasi merupakan langkah positif.

Namun, ia menilai kontribusinya terhadap penciptaan nilai tambah nasional belum signifikan.

“Saya sangat mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di perdesaan, tapi kalau ingin mencapai target 8 persen, harus dilihat apakah sektor-sektor seperti pertanian dan koperasi cukup kuat menjadi mesin utama pertumbuhan,” kata Chaikal.

Dirinya menegaskan, sektor pertanian dan koperasi memang penting dari sisi pemerataan ekonomi, namun belum cukup kuat untuk mendorong percepatan industrialisasi yang dibutuhkan agar Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.

Chaikal menyoroti pengalaman negara-negara yang berhasil keluar dari middle income trap seperti Korea Selatan, Polandia, dan Tiongkok.

Negara-negara tersebut mampu membangun fondasi industri manufaktur yang kuat sebelum beralih ke sektor jasa bernilai tinggi.

“Negara-negara yang berhasil naik kelas selalu melewati fase industrialisasi yang kuat. Di Indonesia, kontribusi manufaktur justru tertinggi pada awal 2000-an, saat pendapatan per kapita kita masih di bawah seribu dolar. Itu artinya kita mengalami deindustrialisasi terlalu dini,” paparnya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Optimis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV Tembus 5,6 Persen

Menurut Chaikal, deindustrialisasi dini menjadi salah satu penyebab lambatnya peningkatan produktivitas nasional.

Tanpa sektor manufaktur yang tangguh, ekonomi Indonesia cenderung stagnan di level menengah karena tidak menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, Chaikal menekankan pentingnya strategi yang mampu menumbuhkan manufaktur bernilai tambah tinggi.

Hal ini mencakup pengembangan industri berbasis teknologi, energi terbarukan, serta produk ekspor yang memiliki daya saing global.

“Kalau ingin naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi, kita tidak bisa hanya bergantung pada sektor perdagangan atau jasa berisiko rendah. Jasa boleh menjadi pendorong pertumbuhan, tapi harus jasa yang value added, bukan sekadar jual-beli,” ujarnya.

Chaikal juga menyoroti kebijakan hilirisasi industri yang menjadi fokus pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, hilirisasi harus diarahkan untuk menciptakan rantai produksi baru yang benar-benar meningkatkan produktivitas nasional, bukan sekadar mengganti pelaku ekonomi tanpa inovasi.

“Berbagai inisiatif hilirisasi perlu dipastikan benar-benar menciptakan rantai produksi baru, bukan sekadar mengganti aktor ekonomi tanpa peningkatan nilai tambah,” jelasnya.

Dirinya mencontohkan, industri pengolahan mineral dan sumber daya alam seharusnya tidak berhenti pada tahap pemurnian bahan mentah, tetapi dilanjutkan dengan proses manufaktur yang menghasilkan produk akhir bernilai tinggi.

Chaikal menilai, untuk mencapai visi pertumbuhan tinggi, pemerintah perlu memastikan konsistensi kebijakan industri dan investasi.

Dirinya menekankan pentingnya kepastian hukum, regulasi yang stabil, serta kemudahan akses bagi investor domestik dan asing untuk membangun industri di dalam negeri.

“Sering kali masalah kita bukan pada visi, tapi pada konsistensi implementasi. Investor butuh jaminan bahwa kebijakan tidak berubah setiap pergantian periode atau menteri,” ujarnya.

Selain memperkuat sektor manufaktur, Chaikal menilai pemerintah perlu mendorong inovasi berbasis riset dan teknologi sebagai sumber nilai tambah baru.

Kolaborasi antara universitas, industri, dan pemerintah (triple helix) menjadi kunci agar hasil penelitian dapat dikomersialisasikan dan menciptakan lapangan kerja produktif.

“Kalau kita ingin punya ekonomi berdaya saing, investasi di riset dan inovasi tidak boleh diabaikan. Tanpa itu, kita hanya akan jadi pengguna, bukan pencipta teknologi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Chaikal menilai sinergi antara sektor primer, sekunder, dan tersier harus dikelola dengan baik agar pertumbuhan ekonomi menjadi inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah diharapkan dapat memperkuat rantai nilai antara sektor pertanian, industri, dan jasa agar saling menopang.

“Pertumbuhan ekonomi 8 persen itu realistis, asalkan kita mampu menciptakan keterhubungan antar sektor dan memastikan nilai tambah terjadi di dalam negeri,” tutupnya.