Pandangan Fraksi PDIP hingga Gerindra Atas UU APBN 2026

Seluruh fraksi telah menyampaikan sikap akhir melalui pandangan mini-fraksi yang menyoroti berbagai aspek kebijakan fiskal.

 

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan bahwa fraksi-fraksi pada prinsipnya menyetujui RUU APBN 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Namun, sejumlah catatan kritis diberikan sebagai bahan perbaikan kebijakan pemerintah ke depan.

 

Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya pemerintah memenuhi amanat konstitusi dengan mengalokasikan minimal 20% APBN untuk pendidikan. 

 

Anggaran tersebut tidak hanya sekadar terserap, tetapi harus menjadi instrumen strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang terampil untuk mendukung transformasi ekonomi nasional.

 

 

Selain itu, PDIP menyoroti perlunya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis agar lebih tepat sasaran, serta meminta perhatian terhadap dampak berkurangnya transfer ke daerah.

 

Fraksi Partai Golkar menilai target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 cukup realistis jika ditopang bauran kebijakan fiskal dan moneter yang sinergis. 

 

"Pemerintah diminta menjaga daya beli masyarakat melalui stimulus serta insentif fiskal, sekaligus memperkuat intermediasi perbankan guna meningkatkan kredit produktif yang menciptakan lapangan kerja," ujar Said di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

 

Golkar juga mengapresiasi arah kebijakan fiskal ekspansif yang tercermin dalam kesepakatan belanja negara, dan menilai APBN dapat menjadi mesin penggerak utama perekonomian.

 

Fraksi Partai NasDem menekankan pentingnya program makan bergizi gratis (MBG) dijalankan dengan standar kualitas yang mampu meningkatkan gizi generasi muda. Distribusi juga harus merata ke seluruh daerah.

 

NasDem mendorong penggunaan pangan lokal dan keterlibatan UMKM dalam pelaksanaan MBG agar program tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas SDM, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di daerah.

 

Fraksi PKB mengapresiasi adanya peningkatan alokasi transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026. Menurut PKB, dana tersebut harus menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah sehingga manfaat pembangunan lebih merata.

 

PKB juga mengusulkan agar pemerintah meninjau kembali pagu TKD guna memastikan daerah dapat memenuhi kebutuhan esensial sekaligus mendukung target pembangunan nasional.

 

Fraksi PKS menekankan realisasi anggaran pendidikan harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru, baik ASN maupun non-ASN. Selain itu, pendidikan juga diharapkan berkontribusi pada peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

 

Untuk sektor kesehatan, PKS menilai anggaran perlu diarahkan pada pemenuhan amanat konstitusi sesuai Pasal 34 UUD 1945, yakni menjamin hak masyarakat atas layanan kesehatan yang layak.

 

Fraksi PAN menyoroti turunnya alokasi transfer ke daerah dalam APBN 2026 dibandingkan outlook 2025. Pemerintah diminta menyiapkan kompensasi yang adil, memperkuat sinergi pusat-daerah, dan memastikan distribusi anggaran lebih berkeadilan agar semangat desentralisasi fiskal tetap terjaga.

 

PAN juga mengingatkan lemahnya penyerapan anggaran program prioritas 2025 yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah diminta memastikan payung hukum, kelembagaan, dan jadwal eksekusi program jelas sejak awal.

 

Dalam hal pembiayaan, PAN menekankan pentingnya tata kelola utang yang sehat untuk menjaga defisit tetap terkendali, meningkatkan produktivitas sektor riil, serta memastikan kebijakan fiskal tidak berujung pada pencetakan uang berlebih.

 

Selain fraksi-fraksi tersebut, Partai Demokrat juga menyatakan dukungannya. Secara keseluruhan, seluruh fraksi di DPR menyetujui RUU APBN 2026 untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna guna disahkan menjadi undang-undang.

 

 

Dalam proses pembahasan, Banggar DPR bersama pemerintah menyepakati tambahan stimulus senilai Rp16,23 triliun. Tambahan tersebut akan digunakan untuk memperluas bantuan sosial, termasuk penyaluran beras 10 kilogram ditambah minyak goreng 2 liter bagi masyarakat penerima manfaat.

 

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan, pemerintah, dan Bank Indonesia atas kerja sama selama pembahasan. Dirinya juga memberikan penghargaan kepada media dan Sekretariat Jenderal DPR yang telah mendukung jalannya pembahasan hingga rampung.

 

“Tidak ada kata lain selain terima kasih atas kerja sama semua pihak. Kami berharap implementasi APBN 2026 benar-benar membawa manfaat bagi rakyat,” kata Said menutup laporannya.