BI: Kredit Menganggur Capai Rp2.372 Triliun, Dunia Usaha Masih Menahan Diri

AKURAT.CO Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) masih berada pada level tinggi. Pada Agustus 2025, nilainya mencapai Rp2.372,11 triliun atau sekitar 22,71% dari total plafon kredit yang tersedia di perbankan nasional.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan, rasio kredit menganggur terbesar tercatat pada sektor industri, pertambangan, jasa dunia usaha, serta perdagangan. Sebagian besar fasilitas pinjaman tersebut berbentuk kredit modal kerja, yang seharusnya menjadi motor penggerak aktivitas produktif di sektor riil.

“Rasio undisbursed loan terbesar terutama pada sektor industri, pertambangan, jasa dunia usaha, dan perdagangan, dengan jenis kredit modal kerja,” ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan September 2025 yang digelar daring di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Meskipun tren kredit perbankan menunjukkan perbaikan, Perry menilai kinerjanya belum cukup kuat. Pada Agustus 2025, kredit tumbuh 7,56% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan Juli 2025 yang hanya 7,03%.

Namun angka tersebut masih dianggap belum sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi permintaan, Perry menyebut lemahnya realisasi kredit banyak dipengaruhi sikap menunggu (wait and see) pelaku usaha. Dunia usaha cenderung menunda ekspansi karena mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi global, stabilitas harga komoditas, serta kondisi pasar domestik yang belum sepenuhnya pulih.

“Pelaku usaha lebih memilih menahan diri. Selain itu, suku bunga kredit yang masih tinggi dan lebih besarnya penggunaan dana internal perusahaan juga membuat realisasi pinjaman menjadi tertahan,” jelas Perry.

Dari sisi lain, dari perspektif penawaran, perbankan sebenarnya memiliki ruang likuiditas yang cukup besar untuk menyalurkan kredit. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) tercatat sebesar 27,25% pada Agustus 2025.

Angka ini mencerminkan bahwa perbankan memiliki bantalan likuiditas yang kuat, didukung ekspansi moneter BI serta instrumen penempatan likuiditas di KLM Bank Indonesia.

“Minat perbankan untuk menyalurkan kredit sudah mulai membaik, terlihat dari persyaratan pemberian kredit yang lebih longgar. Hanya saja, tingginya suku bunga kredit masih menjadi faktor penahan peningkatan pembiayaan lebih lanjut,” kata Perry.

Secara keseluruhan, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan sepanjang 2025 berada di kisaran 8–11%. Proyeksi ini mempertimbangkan pemulihan konsumsi masyarakat, investasi sektor riil, serta dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih sinergis.

Namun Perry menegaskan, agar proyeksi tersebut tercapai, diperlukan penurunan suku bunga kredit yang lebih cepat.

“Tingginya bunga kredit masih menjadi beban bagi dunia usaha. Jika bunga bisa turun lebih cepat, penyerapan pembiayaan akan lebih kuat,” ujarnya.

Meski menghadapi tantangan pada sisi penyaluran kredit, Perry memastikan kondisi perbankan nasional tetap solid. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) per Juli 2025 berada pada level 25,88%, jauh di atas ambang batas minimum yang dipersyaratkan regulator.

Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) juga tercatat rendah, yakni 2,28% secara bruto dan 0,86% secara neto. Angka ini menunjukkan kualitas kredit masih terjaga baik, dengan risiko gagal bayar yang relatif rendah.

“Hasil stress test BI juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat. Hal ini ditopang oleh kemampuan membayar debitur yang stabil serta profitabilitas korporasi yang masih terjaga,” tutur Perry.

Lebih lanjut, Perry menyampaikan bahwa BI akan terus memperkuat sinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sinergi ini bertujuan untuk memitigasi berbagai risiko baik dari faktor global, seperti gejolak harga energi dan pangan, maupun risiko domestik, seperti tekanan inflasi dan fluktuasi nilai tukar.

“BI bersama KSSK akan memastikan kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan saling melengkapi, sehingga stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga,” tegasnya.

Menurut BI, risiko global seperti perlambatan ekonomi Tiongkok, kebijakan moneter ketat di AS, serta tensi geopolitik internasional masih berpotensi menekan kinerja ekspor dan aliran modal asing ke Indonesia. Sementara dari sisi domestik, tantangan utamanya adalah mempercepat realisasi investasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Kredit yang belum dicairkan dalam jumlah besar, kata Perry, harus dilihat sebagai ruang potensial. Jika kondisi makroekonomi semakin stabil dan suku bunga lebih kompetitif, undisbursed loan bisa segera diserap untuk mendorong aktivitas ekonomi.

Untuk itu, BI terus berupaya mempercepat transmisi penurunan suku bunga perbankan. Instrumen moneter, termasuk kebijakan reserve requirement dan likuiditas, akan dioptimalkan agar bank memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menekan bunga kredit.

“Kami ingin memastikan pertumbuhan kredit tidak hanya terjadi di sektor konsumtif, tetapi juga di sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mendukung ketahanan pangan maupun energi,” papar Perry.

Dengan kondisi likuiditas yang longgar dan fundamental perbankan yang kuat, tantangan terbesar saat ini bukan pada kemampuan bank menyalurkan kredit, melainkan pada faktor permintaan dari dunia usaha. Tingginya kredit menganggur senilai Rp2.372,11 triliun menjadi cermin kehati-hatian pelaku usaha dalam mengambil pembiayaan.