Fiskal dan Moneter Kompak Pro Growth, Ekonomi RI Bakal Terbang?

AKURAT.CO Kebijakan fiskal dan moneter kompak bergerak mendukung pertumbuhan ekonomi, atau dengan kata lain pro growth.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Senin (15/9/2025) mengumumkan paket stimulus ekonomi senilai Rp16,2 triliun rupiah yang akan digulirkan pada kuartal IV-2025.

Ini merupakan stimulus ketiga pada tahun 2025, menyusul stimulus pertama (Rp33 triliun rupiah) pada Januari–Februari 2025 dan stimulus kedua (Rp24,4 triliun rupiah) pada Juni–Juli 2025.

Paket Stimulus Ekonomi yang dikenal dengan ''8+4+5" ini cukup menjanjikan.

Misalnya, bantuan pangan Rp7 triliun yang dialokasikan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) berupa 10 kilogram beras per bulan selama Oktober dan November dengan opsi perpanjangan hingga Desember 2025, akan efektif menyelesaikan kelangkaan beras premium dan naiknya harga beras jika eksekusinya di lapangan lancar.

Kemudian, padat karya tunai Rp5,7 triliun yang dialokasikan untuk 609.465 orang penerima manfaat berupa upah harian untuk proyek–proyek Kementerian Perhubungan (Rp1,8 triliun) dan Kementerian Pekerjaan Umum (Rp3,5 triliun) periode September–Desember 2025, melanjutkan program serupa pada 2018.

Lalu insentif PPh 21 DTP Sektor Pariwisata Rp120 miliar yang dialokasikan untuk 552.000 pekerja di sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe (Horeca). Sebelumnya, pada stimulus pertama, pemerintah hanya memberikan insentif PPh 21 bagi pekerja sektor padat karya.

Dari sisi moneter, hari ini, Rabu (17/9/2025), Gubernur BI mengumumkan penurunan BI 7 Days Reverse Repo rate (BI Rate) 25 basis poin (bps) ke 4,75%. Terhitung sepanjang 2025, BI sudah memangkas BI Rate sebanyak lima kali dengan total penurunan mencapai 125 basis poin (bps) dari 6% menjadi 4,75%.

Masing-masing pada Januari, Mei, Juli, Agustus dan September sebesar 25 bps. Hal ini menunjukkan betapa besarnya dukungan otoritas moneter terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Lepas Landas?

Pertanyaannya, akankah pertumbuhan ekonomi Indonesia lepas landas meninggalkan kisaran 5%? Jawabannya, bisa, tapi dengan beberapa catatan.

Mengutip riset Stockbit, paket stimulus ekonomi "8+4+5" juga melengkapi kebijakan injeksi likuiditas – yang diumumkan oleh Menteri Keuangan pada pekan lalu – untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Selain pemberian stimulus, percepatan belanja pemerintah secara umum dan dampak pemangkasan suku bunga BI perlu dimonitor oleh investor untuk melihat tanda–tanda pemulihan ekonomi, yang berpotensi menjadi katalis positif berbaliknya tren foreign outflow.

Chief Economist PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), David Sumual, menilai, dengan stimulus ekonomi terbaru, outlook pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa lebih tinggi 0,2-0,3% dari baseline forecast 4,8-5%.

"Kita lihat bisa mengarah paling tidak ke 5,1 persen dan kalau ada extra effort bisa saja target 5,3 persen di 2025 tercapai," ujar David kepada Akurat.co, Rabu (17/9/2025).

Menurut David, stimulus ekonomi "8+4+5" sejatinya hanya solusi sementara untuk mendorong daya beli atau permintaan dalam jangka pendek. Perlu solusi yang lebih struktural untuk jangka panjang.

"Sebenarnya persoalan kita ada di demand. Program flagship pemerintah sejauh ini belum jalan. Untuk benar-benar mendorong permintaan, harus ditindaklanjuti dengan kebijakan jangka panjang yang lebih struktural," kata David.

"Misalnya demand kredit yang masih belum pulih dan masih tingginya undisbursed loan, sekitar 30%, dengan turunnya suku bunga diharapkan yang tadinya lebih memilih instrumen investasi misalnya akan mencairkan pinjamannya. Kedua, program flagship pemerintah termasuk proyek yang didanai Danantara, perlu guidance, detail dan harus clear semuanya," lanjut David.

Sementara Ekonom Senior Indef, Aviliani menilai saat ini pelaku usaha di daerah membutuhkan insentif, termasuk tax deductable atau pengurahan PPh 23. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengerem bansos yang membuat masyarakat enggan bekerja.

"Lama-lama dia malas, entar aja nungguin bantuan terus kan. Sementara APBN kita kan juga terbatas untuk dibagi-bagi karena jumlah kelas menegah bawah itu sangat besar, enggak akan pernah cukup," ujarnya.

Di satu sisi, Pemda juga diminta mengurangi ketergantungannya ke APBD. Ke depan, Pemda jangan hanya fokus agar anggaran APBD atau TKD dinaikkan terus, tapi juga harus bisa menyesuikan dengan dengan topik pembangunan tahun itu, yang sesuai agar masyarakkannya, terutama UMKM bisa bergerak.

"Semester II ini harus sudah mulai dibelanjakan, jangan efisiensi nanti jadinya negatif grwoth. Pemda juga harus melibatkan UMKM dalam pelaksanaan APBDnya," papar Aviliani.