Anggaran Kementan 2026 Naik Jadi Rp40,14 Triliun, Dorong Swasembada Pangan

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, mengumumkan bahwa anggaran Kementan tahun depan ditetapkan sebesar Rp40,14 triliun. Angka tersebut naik Rp145 miliar dari alokasi sebelumnya yang sebesar Rp40 triliun.

 

“Alokasi anggaran Kementerian Pertanian tahun 2026 adalah Rp40,14 triliun. Artinya, terdapat penambahan sebesar Rp145 miliar dibandingkan dengan alokasi sebelumnya,” ujar Titiek saat membuka rapat Komisi IV di Jakarta, Selasa (16/9/2025). 

 

Menurutnya, penambahan anggaran ini merupakan bentuk nyata dukungan DPR terhadap kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian. Selain itu, langkah ini juga menjadi wujud perhatian terhadap upaya mewujudkan swasembada pertanian berkelanjutan di Indonesia.

 

“Penambahan alokasi ini mencerminkan adanya dukungan terhadap kebijakan pemerintah di sektor pertanian, sekaligus menunjukkan perhatian DPR RI terhadap upaya mewujudkan swasembada pertanian berkelanjutan,” tambahnya.

 

 

Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPR juga menyoroti pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang pertanian tahun 2026. Menurut Titiek, DAK memiliki peran strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur pertanian dan peningkatan produksi pangan nasional.

 

“Komisi IV DPR RI ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan pembahasan DAK 2026. Pada rapat kerja sebelumnya, kami telah menyatakan dukungan agar Kementerian Pertanian memperoleh alokasi DAK fisik khusus bidang pertanian,” tegasnya.

 

DAK bidang pertanian dinilai penting untuk memperkuat pembangunan sarana dan prasarana pertanian di daerah, seperti irigasi, jalan usaha tani, serta fasilitas pasca-panen. Dengan demikian, hasil pertanian bisa lebih terjaga dan distribusinya lebih efisien.

 

Selain menyoroti anggaran, Komisi IV DPR menegaskan agar Kementan menyusun program kerja yang fokus pada komoditas strategis, realistis, serta disesuaikan dengan potensi daerah. Hal ini diharapkan bukan hanya untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

 

“Komisi IV DPR RI meminta agar penyusunan rencana kerja dan program Kementerian Pertanian benar-benar fokus pada peningkatan produksi komoditas strategis yang berdampak langsung ke petani. Program harus realistis, terukur, dan disesuaikan dengan potensi daerah serta agroekosistem,” kata Titiek.

 

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi pertanian yang sangat beragam. Karena itu, program tidak boleh bersifat seragam, tetapi harus mempertimbangkan keunggulan dan karakteristik wilayah. Dengan cara ini, hasilnya dapat lebih maksimal dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat tani.

 

Dalam konteks swasembada, beberapa komoditas strategis yang menjadi perhatian utama adalah beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Titiek menekankan bahwa Kementan perlu merancang langkah-langkah konkret untuk memperkuat produktivitas komoditas tersebut, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

 

“Jika program yang disusun terfokus pada komoditas strategis, kita tidak hanya mampu mencapai swasembada, tetapi juga menjaga stabilitas harga pangan serta memperbaiki pendapatan petani,” jelasnya.

 

Meski ada tambahan anggaran, Komisi IV menilai tantangan sektor pertanian tetap besar. Di antaranya, perubahan iklim yang berdampak pada pola tanam, keterbatasan lahan produktif, serta akses petani terhadap teknologi modern.

 

Untuk itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian juga menjadi aspek penting yang harus masuk dalam program kerja Kementan 2026.

 

“Peningkatan produktivitas tidak hanya bisa dicapai melalui penambahan anggaran, tetapi juga lewat inovasi, modernisasi alat pertanian, serta peningkatan keterampilan petani,” ungkap Titiek.

 

DPR juga berharap Kementan mampu menjalin kerja sama lintas sektor, baik dengan pemerintah daerah maupun pihak swasta, guna mempercepat pembangunan pertanian nasional. Kolaborasi ini diperlukan untuk menjawab tantangan distribusi, akses pasar, hingga pengembangan ekspor produk pertanian.

 

Titiek menutup rapat dengan menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran Kementan 2026 benar-benar memberikan manfaat nyata bagi petani. 

 

“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Karena itu, program harus bisa menyentuh kebutuhan mereka, mulai dari bibit, pupuk, hingga akses pembiayaan,” katanya.