Sambut Menkeu Baru, Misbkahun Harap Lebih Peka Dinamika Masyarakat

Misbakhun menekankan bahwa Menteri Keuangan yang baru dihadapkan pada tugas berat. Agenda prioritas, kata dia, adalah merumuskan kebijakan fiskal yang manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat luas, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang menekan.

“Kami menyambut kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan dan menaruh harapan besar. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang kebijakan fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial-ekonomi di masyarakat,” ujar Misbakhun di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Ia menilai, berbagai tuntutan publik yang muncul dalam beberapa waktu terakhir mencerminkan kondisi riil ekonomi masyarakat. Beban biaya hidup yang tinggi dan rasa ketidakadilan dalam kebijakan fiskal menjadi isu utama yang harus segera dijawab.

 

Baca Juga: Menkeu Purbaya Minta Waktu untuk Adaptasi

Misbakhun sebelumnya telah mengusulkan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 10%. Menurutnya, kebijakan tersebut memang bisa memberi sedikit ruang konsumsi bagi masyarakat. Namun, ia menegaskan langkah itu belum cukup untuk meredam keresahan publik.

Sebagai gantinya, ia merekomendasikan lima langkah alternatif yang dinilai lebih tepat sasaran. Langkah pertama, Misbakhun menyoroti pentingnya penguatan subsidi pangan dan energi secara tepat sasaran. Selama ini, kata dia, penyaluran subsidi seringkali tidak akurat sehingga manfaatnya tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat miskin.

“Subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak. Kalau harga beras, minyak goreng, listrik, dan LPG bisa dijaga tetap terjangkau, rakyat kecil akan langsung merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Kedua, ia menekankan pentingnya memperluas program padat karya serta memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, penciptaan lapangan kerja baru jauh lebih penting dibanding sekadar keringanan pajak.

“UMKM adalah urat nadi ekonomi rakyat. Kalau mereka diberi insentif, tidak hanya daya beli yang terjaga, tapi juga akan tercipta lapangan kerja baru,” jelasnya.

Ketiga, pemerintah diminta fokus pada stabilisasi harga pangan. Misbakhun menilai, lonjakan harga beras yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir harus segera dikendalikan.

Dirinya menekankan pentingnya memperkuat cadangan pangan nasional dan distribusi logistik agar tidak terjadi ketimpangan antara daerah surplus dan defisit. Operasi pasar dan subsidi ongkos angkut juga harus segera dilakukan.

Rekomendasi keempat adalah memperkuat jaring pengaman sosial, terutama melalui bantuan langsung tunai (BLT). Menurutnya, kebijakan ini terbukti efektif saat pandemi COVID-19 dan bisa kembali digunakan untuk meredam keresahan sosial.

“BLT yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan sosial. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama untuk merasakan bantuan,” ujarnya.

Terakhir, Misbakhun menekankan perlunya reformasi fiskal progresif agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat tanpa membebani rakyat kecil.

Dirinya menilai kelompok kaya serta sektor sumber daya alam besar harus berkontribusi lebih besar dalam kondisi ekonomi yang penuh tekanan.

“Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, prioritas fiskal negara adalah melindungi konsumsi rakyat kecil. Kontribusi lebih besar semestinya datang dari sektor berkapasitas tinggi, bukan dari wong cilik,” ungkapnya.

Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menegaskan pihaknya akan terus mengawal program strategis pemerintah, baik di bidang fiskal maupun moneter. Ia menekankan bahwa keberpihakan negara pada rakyat kecil menjadi kunci stabilitas sosial dan ekonomi.

“Masyarakat menunggu kepastian keberpihakan negara. Jika daya beli tetap terjaga, keresahan sosial bisa diredam, dan ekonomi pun stabil. Itulah makna dari pesan Bapak Presiden: ben wong cilik iso gemuyu (agar orang kecil dapat tersenyum),” tukasnya.