Gerakan Antipajak Jadi Shock Therapy bagi Penguasa?

AKURAT.CO Di tengah rangkaian demonstrasi yang digelar oleh berbagai elemen masyarakat di depan gedung DPR RI, muncul wacana gerakan mogok bayar pajak.

Hal ini disampaikan oleh Dosen Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah yang menilai pembubaran DPR di tengah konstelasi politik saat ini cukup sulit mengingat sikap pemerintah dan dpr cenderung linear.

Namun menurutnya, ada cara lain yang bisa membubarkan DPR, yaitu revolusi atau gerakan rakyat lewat pembangkangan sipil termasuk tidak membayar pajak. "Kalau ini bisa dilakukan, mungkin saja bisa menjadi terapi syok untuk kekuasaan," katanya belum lama ini.

Seperti diketahui, berbagai elemen masyarakat termasuk buruh, pelajar, mahasiswa hingga pengemudi ojek online atau ojol menggelar unjuk rasa menyusul kekecewaan mereka akan sikap nirempati anggota DPR dengan berbagai pernyataan soal tunjangan rumah di tengah kondisi ekonomi yang dirasa sulit.

Baca Juga: Sri Mulyani Jadikan Pajak Sebagai Motor Transformasi Ekonomi

Aksi demo kali ini diwarnai kejadian tragis dimana berujung pada tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, akibat dilindas kendaraan rantis Brimob pada Kamis (28/8/2025).

Inkonstitusional

Merespons wacana mogok bayar pajak tersebut, Pengamat Pajak Ronny Bako menilai ide tersebut justru kontraproduktif dan inkonstitusional. Pasalnya, pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 A UUD 1945 serta UU terkait lainnya.

"Ini doktrin pajak universal, bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa. Semua negara membangun dari pajak dan sudah menjadi tugas negara membangun secara fisik dan non fisik kemudian dari pembangunan tersebut menghasilkan lagi pajak yang dipungut negara," kata Ronny kepada Akurat.co, Jumat (29/8/2025).

Ditambahkan Ronny, pungutan pajak juga punya peran strategis dalam mengembangkan dan memenuhi kebutuhan atau hajat hidup orang banyak seperti air dan listrik yang pengelolaannya dilakukan oleh negara.

"Kalau air dan PLN (listrik) putus, rakyat bisa apa? Terus gaji dosen dari mana? Kan dari kampus, kampus dari mahasiswa, mahasiswa dari orang tua yang kerja. Dan lapangan kerja yang menyediakan negara," katanya lagi.

Solusi satu-satunya, lanjut Ronny, adalah membatasi jumlah partai politik di Indonesia, seperti yang sudah dilakukan negara lain. Karena terlalu banyak partai politik, biaya politik dan kue pendapatan negara yang utamanya dari pajak juga kian sedikit yang mengalir ke rakyat.

Picu Krisis Ekonomi

Sementara Direktur Eksekutif CORE (Center of Reform on Economics) Indonesia, Mohammad Faisal menilai gerakan mogok bayar pajak punya sisi positif dan negatif tersendiri jika direalisasikan.

"Pasti akan ada disrupsi politik, sosial dan ekonomi jika gerakan antipajak terjadi. Di satu sisi memperbaiki kondisi seperti sekarang dengan cara radikal karena dianggap tidak percaya dengan tatanan yang ada saat ini dan orang-orangnya, kemudian mau dibubarkan," ujar Faisal kepada Akurat.co.

Namun demikian, secara ekonomi mogok bayar pajak akan menimbulkan cost tersendiri. Nantinya, perekonomian Indonesia bisa menuju krisis karena begitu banyak masyarakat tak bayar pajak, penerimaan negara turun, banyak hal terganggu seperti belanja pemerintah yang seharusnya direalisasikan untuk menggerakkan ekonomi, pembayaran gaji aparatur negara hingga pelayanan masyarakat. "Ini risiko yang perlu dikalkulasi dengan baik," timpalnya.

Faisal lebih memilih tidak terjadi gerakan antipajak karena ongkos atau biaya yang ditimbulkan terlalu besar secara ekonomi. Yang lebih rendah risikonya secara ekonomi adalah terus menyuarakan, mengkritisi dan memperbaiki kebijakan ekonomi namun tanpa melakukan gerakan yang justru memicu krisis. 

"Yang terjadi malah rakyat yang sekarang menderita, kalangan menengah bawah dan miskin malah saya yakin yang paling terdampak nantinya. Karena kalau untuk menengah atas mereka sudah ada jaringan pengaman sendiri dari bunga atau investasi, tapi kalangan bawah kan tidak. Begitu public services sudah tidak jalan karena penerimaan negara yang turun imbas gerakan antipajak, yang terdampak paling besar justru kalangan menengah bawahnya," papar Faisal.

Gerakan Antipajak di Negara Lain

Pada 17 November 2018, sekitar 290.000 demonstran dari seluruh Prancis memulai aksi yang akan menjadi aksi pertama dari sekian banyak aksi protes menentang kenaikan pajak karbon yang diusulkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Aksi ini dikenal sebagai Yellow Vest Movement.

Dikenal sebagai Rompi Kuning, para demonstran ini menjadi pusat perhatian dunia dan bergabung dalam debat perubahan iklim selama beberapa waktu pada akhir 2018 dan awal 2019. Rompi Kuning menentang pemaksaan kelas bawah untuk membayar industrialisasi kelas atas yang meningkat pesat.

Masih di Prancis, pada 11 Agustus 2025 mucul gerakan online antipajak yang dikenal sebagai nicolas picks up the tab.  Asal-usul Nicolas sering kali dikaitkan dengan meme provokatif dari tahun 2020, dimana ia digambarkan sebagai pekerja kelas menengah berusia 30 tahun yang putus asa dengan kepala tertunduk di tangannya.

Meme tersebut menyiratkan bahwa ia menanggung biaya liburan kapal pesiar bagi pensiunan “Chantal dan Bernard,” serta membayar tunjangan bagi “Karim” yang berusia 25 tahun dan bantuan pembangunan ke Afrika. ⁠Kini, meme tersebut digunakan sebagai seruan perjuangan bagi pekerja kelas menengah yang merasa dibebani pajak berlebihan untuk membiayai sistem kesejahteraan yang rapuh. ⁠
⁠
Hal ini menjadi faktor politik yang signifikan saat partai liberal sentris Macron berada dalam posisi terdesak menjelang pertarungan anggaran yang berpotensi memanas pada musim gugur ini dan saat pemimpin sayap kanan Marine Le Pen dari Partai Nasional mengincar kepresidenan pada tahun 2027.

Di Inggris, gerakan anti-pajak modern yang paling signifikan di Inggris adalah kampanye Anti-Poll Tax Campaign (1989-1990), gerakan pembangkangan sipil skala besar terhadap Community Charge Margaret Thatcher yang mengakibatkan kerusuhan dan akhirnya menyebabkan pajak tersebut dihapuskan.

Baru-baru ini, gerakan anti-penghematan tahun 2010-an menampilkan protes dan demonstrasi terhadap ketidakadilan yang dirasakan dalam pemotongan belanja pemerintah dan penghindaran pajak oleh perusahaan besar dan orang kaya, dengan kelompok seperti UK Uncut dan Tax Justice UK yang mengadvokasi sistem pajak yang lebih adil.

Kampanye antipajak terkini di Inggris meliputi kampanye oleh kelompok iklim yang menyerukan pajak kekayaan dan oleh kelompok seperti Patriotic Millionaires UK yang mendorong agar orang kaya dikenakan pajak lebih banyak.

Kemudian di AS, gerakan anti-pajak di AS berakar pada masa kolonial dan dorongan besar pada tahun 1970-an setelah Proposition 13, mempromosikan pajak yang lebih rendah dan pengurangan pengeluaran pemerintah, menggunakan strategi mulai dari pengorganisasian akar rumput hingga melobi pemotongan pajak dan menentang kenaikan pajak.

Sementara beberapa orang terlibat dalam argumen hukum yang tidak penting terhadap undang-undang perpajakan, yang lain terlibat dalam tindakan politik, seperti tujuan kebijakan Americans for Tax Reform untuk mengurangi porsi pemerintah terhadap PDB, dan beberapa bentuk perlawanan dapat menjadi ilegal.

Gerakan ini telah memengaruhi lanskap ekonomi dan politik AS secara signifikan, dengan para kritikus berpendapat gerakan ini merusak layanan publik dan meningkatkan ketimpangan.