BI Pangkas Suku Bunga ke 5 Persen untuk Jaga Stabilitas Ekonomi

AKURAT.CO Bank Indonesia (BI) menegaskan langkah pemangkasan suku bunga acuan (BI-Rate) dilakukan sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika global.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyampaikan, sejak September 2024 pihaknya telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak lima kali dengan total 125 basis poin (bps). Dengan demikian, BI-Rate kini berada pada level 5%, yang merupakan posisi terendah sejak tahun 2022.

“Kami terus mencermati arah penurunan suku bunga acuan ke depan sesuai perkembangan kondisi makroekonomi,” ujar Perry dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Baca Juga: OJK Imbau Bank Turunkan Bunga Kredit Sejalan Penurunan BI Rate

Selain menurunkan suku bunga, BI juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Perry menuturkan, rupiah yang sempat melemah hingga Rp17.000 per USD pada April 2025 kini menguat menjadi Rp16.300 per USD pada Agustus 2025.

Untuk mempertahankan stabilitas tersebut, BI aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing, baik melalui instrumen offshore non-delivery forward (NDF) maupun transaksi spot dan domestic NDF di dalam negeri. Perry memastikan, langkah itu akan terus ditempuh guna menjaga kepercayaan pasar.

Lebih jauh, BI juga memperkuat perannya dalam mendukung likuiditas domestik. Bank sentral telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp186 triliun. Kebijakan itu diharapkan tidak hanya menopang pasar keuangan, tetapi juga mendukung program pemerintah di bidang ekonomi kerakyatan.

“Tentu saja bagaimana SBN ini bisa sejalan dengan program-program pemerintah yang menyentuh masyarakat luas,” tambah Perry.

Tak hanya itu, BI memberikan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) kepada perbankan dengan nilai mencapai Rp384 triliun. Insentif tersebut ditujukan agar bank lebih agresif menyalurkan kredit dan pembiayaan, terutama ke sektor prioritas dalam program Asta Cita.

Dalam implementasinya, BI bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan penyaluran kredit perbankan benar-benar menyasar sektor produktif. Hal ini dianggap penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Baca Juga: BI Rate Turun ke 5 Persen, Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI

Dari sisi lain, BI terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran. Perry menjelaskan, digitalisasi menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi dan keuangan Indonesia. Sejauh ini, layanan QRIS sudah digunakan oleh 57 juta pengguna dan 40 juta merchant, mayoritas berasal dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Inovasi pembayaran digital tersebut bahkan telah diperluas ke luar negeri. QRIS kini dapat digunakan di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang. Ke depan, BI berencana memperluas penggunaannya ke Tiongkok dan Arab Saudi, terutama untuk mendukung kebutuhan jamaah umrah dan haji asal Indonesia.

“Digitalisasi sistem pembayaran akan terus kami dorong sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi keuangan nasional sekaligus mendukung aktivitas perdagangan lintas negara,” kata Perry.