Prabowo: Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah Harus Sejalan Demi Pemerataan Ekonomi

Hal ini disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

 

“Ke depan, belanja negara, baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah didesain menjadi satu kesatuan,” kata Presiden Prabowo dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2026.

 

 

Menurut Prabowo, langkah ini merupakan strategi untuk memperkuat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan desain tersebut, belanja negara tidak lagi terfragmentasi, melainkan saling melengkapi untuk menciptakan manfaat yang lebih luas.

Presiden menekankan pentingnya peningkatan kualitas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Ia mengingatkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi dampak nyata bagi rakyat.

 

“Kualitas belanja negara harus terus kita tingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja. Saudara-saudara, setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata,” ujarnya.

 

Prabowo menambahkan, belanja operasional yang tidak efisien akan dipangkas, sementara belanja produktif akan diprioritaskan. Menurutnya, APBN harus menjadi instrumen yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan publik.

 

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menegaskan bahwa peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus lebih proporsional. Prioritas belanja negara diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, memberikan layanan publik terbaik, serta mendukung aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

 

“APBN kita utamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik untuk rakyat, untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah yang tinggi dan memberi keuntungan komersial,” kata Prabowo.

 

Dengan demikian, pemerintah berharap belanja negara tidak hanya berfungsi sebagai penggerak roda birokrasi, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

 

Konsep penyatuan belanja pusat dan daerah yang disampaikan Presiden Prabowo dipandang sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan. Ia menegaskan, transfer ke daerah bukanlah satu-satunya instrumen, melainkan bagian dari kesatuan kebijakan fiskal yang menyeluruh.

 

“Sehingga transfer ke daerah bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo.