Pidato RAPBN 2026, Prabowo Ingatkan Tantangan Geopolitik dan Geoekonomi

AKURAT.CO Presiden Prabowo menyebutkan penurunan tarif dagang Indonesia dengan Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing ekspor nasional di tengah situasi geopolitik dan geoekonomi global yang penuh ketidakpastian.

Menurutnya, Indonesia berhasil memperjuangkan kepentingan nasional di panggung global lewat negosiasi tarif bilateral dengan Amerika Serikat yang lebih rendah menjadi 19% dari awalnya 32%.

"Tentunya, ini masih merupakan tantangan, dan kita harus terus menyiapkan diri untuk keadaan di masa depan yang lebih berat,” kata Prabowo dalam pidato RUU APBN 2026 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Selain capaian tersebut, Prabowo juga menyoroti keberhasilan pemerintah merampungkan perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tetapkan Defisit RAPBN 2026 Capai 2,48 Persen PDB

Perundingan yang berlangsung selama 10 tahun itu akhirnya menemui titik temu pada tahun ini, meski dihadapkan pada tantangan perdagangan global yang semakin kompleks.

“Setelah 10 tahun perundingan yang tidak selesai-selesai, kita berhasil melakukan terobosan pada tahun ini. Justru di saat ada tantangan dan cobaan yang lebih besar lagi,” ujarnya.

Prabowo menegaskan, Indonesia akan terus memperjuangkan kepentingan nasional melalui berbagai forum ekonomi multilateral seperti BRICS, G20, dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Ia menyebut pemerintah tengah mengajukan keanggotaan di OECD sebagai bagian dari strategi memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global.

Tidak hanya diplomasi perdagangan, Presiden juga mengumumkan keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global.

Melalui APBN, pemerintah mampu melindungi rakyat dan dunia usaha dengan kebijakan yang responsif.

Pada Januari 2025, stimulus ekonomi tahap pertama sebesar Rp33 triliun telah digelontorkan, disusul stimulus tahap kedua senilai Rp24,4 triliun pada Juni 2025.

Untuk melindungi daya beli masyarakat dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah memperkuat jaring pengaman sosial.

Program-program yang digulirkan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).

Presiden menegaskan, kombinasi antara keberhasilan diplomasi perdagangan dan kebijakan perlindungan ekonomi domestik menjadi kunci menghadapi tantangan global ke depan.

“Kita ingin mempertahankan kepentingan nasional kita di panggung global. Berdiri sama tegak dengan semua negara,” tegasnya.