RAPBN 2026 Realistis Asalkan Pemerintah Berbenah dari Sekarang

AKURAT.CO Presiden Prabowo telah menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 hari ini, Jumat (15/8/2025) di komplek DPR, Senayan, Jakarta.

Presiden menyampaikan 7 asumsi dasar makro ekonomi. Pertama, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,4%. Kemudian, inflasi 2,5%. Selanjutnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akan berada di kisaran Rp16.500/USD. Lalu, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun berada di 6,9%.

Adapun harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada USD70 per barel. Selanjutnya, lifting minyak diperkirakan mencapai 610 ribu barel per hari. Terakhir, lifting gas bumi mencapai 0,984 juta barel setara minyak per hari.

RAPBN 2026 ini merupakan APBN pertama yang diajukan oleh pemerintahan Prabowo sejak menjabat pada Oktober 2024. Selanjutnya RAPBN 2026 akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama 30 hari kerja dan disyahkan di Sidang Paripurna.

Start Lebih Awal

Merespons asumsi dasar makro tersebut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menilai secara umum cukup make sense kecuali terkait target pertumbuhan ekonomi yang dinilai ambisius.

Menurut Faisal, kalaupun di tahun depan semuanya berjalan lancar, pertumbuhan ekonomi hanya akan menyentuh level 5,2%. Dengan kondisi sekarang, tahun depan pertumbuhan ekonomi 5% saja sudah bagus lantaran untuk bisa mencapai level yang tinggi di atas 5%, diperlukan strategi dan upaya yang tidak biasa-biasa saja serta kesinambungan kebijakan.

"Dan itu juga ditentukan oleh bagaimana strategi yang dijalankan pada tahun 2025 ini. Karena banyak PR permasalahan di ekonomi yang harus diselesaikan, termasuk yang mempengaruhi perlambatan ekonomi pada saat ini," ujar Faisal kepada Akurat.co, Jumat (15/8/2025).

Perlambatan ekonomi tersebut, lanjut Faisal, mencakup perlambatan konsumsi kelas menengah dan calon kelas menengah atau aspiring middle class, hingga perlunya percepatan investasi serta potensi tekanan pada saat tarif resiprokal sudah berjalan,

"Juga konsekuensi di level perjanjian dengan AS yang harus kita lakukan sebagai bagian daripada untuk mendapatkan tarif resiprokal. Jadi nanti yang mempengaruhi (pertumbuhan ekonomi) bukan hanya tekanan di ekspor tapi juga lonjakan impor yang berpotensi pada Indonesia kembali mengalami defisit neraca perdagangan di 2026," tukas Faisal.

Dalam kondisi ini, dari sisi tren saat ini sumber-sumber pertumbuhan ekonomi masih terus tertekan. Terkecuali jika memang pemerintah menjalankan strategi yang cepat untuk mengatasi ini. Dan itu, lanjut Faisal, harus dilakukan sejak sekarang tanpa harus menunggu tahun depan.

"Jadi kalau sampai pertumbuhan ekonomi di 2026 nantinya melompat ke atas 5,2 persen itu hampir mustahil tapi bukan tidak mungkin. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah terlebih dahulu memperbaiki permasalahan ekonomi pada tahun 2025 sehingga di tahun 2026 menjadi lebih baik," ujar Faisal.

Publik Perlu Optimistis

Sebelumnya dalam pertemuan dengan Pemimpin Redaksi Media Massa, Kamis (14/8/2025), Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa percakapan publik yang hanya menyoroti sisi negatif terkait perekonomian dapat memunculkan efek self-fulfilling, yakni situasi yang memburuk karena keyakinan negatif itu sendiri.

"Kalau Anda ngisinya yang seperempat kosong ya memang kemudian orang lihat kosong terus. Dan ini yang di self-fulfilling," ujarnya.

Sri Mulyani menyoroti peran penting masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya terkait konsumsi Rumah Tangga atau RT. Mengingat, belanja pemerintah atau APBN semata tak cukup kuat menopang pertumbuhan ekonomi.

"Growth tidak hanya berasal dari government spending. Makanya confidence masyarakat harus dijaga. Kalau tiap hari masyarakat dibilang ekonominya ambruk, ini pemerintahnya bohong, ya masyarakat lama-lama percaya dan kemudian menyebabkan konsumsinya mengkeret. Investor juga akan sama begitu," keluh Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menepis asumsi pelemahan daya beli lantaran tergerus inflasi. Dengan tingkat inflasi saat ini di kisaran saat inflasi berada di kisaran 1,5 hingga 1,7%, menurutnya tekanan terhadap daya beli tidak datang dari inflasi.

"Jadi kalau ngomong tentang daya beli masyarakat turun, oke rumah tangga, daya belinya itu yang bisa digerogotin, cara gerogotinnya adalah inflasi tinggi. Makanya kalau harga pangan naik Anda sebenarnya ribut itu bener banget, tapi kalau inflasi diheadline-nya 1,5 atau 1,7 itu yang disebut inflasi rendah, relatif enggak menggerus," tutur Sri Mulyani.

Tekanan daya beli tersebut, lanjut Sri, lebih disebabkan oleh faktor lain seperti penurunan upah.

"Kalau orang mengeluh daya belinya turun, mungkin bukan dari inflasi, dari upahnya. Apakah upahnya dia turun? Kita lihat pajak pendapatan, pajak pendapatan individual, PPH 21 namanya, itu naik. Jadi dia naik, oh atau barangkali kan ada PHK. Memang benar ada PHK, PHK-nya 75 ribu, tapi job creation di dalam ekonomi ada 3,5 juta," kata Sri.