Serial Kemerdekaan II: Suara Kelas Menengah

AKURAT.CO Kelas menengah Indonesia sedang tak baik-baik saja. Mereka juga butuh bantalan dan tak ingin 'diabaikan' oleh pemerintah. Begitu kira-kira rangkuman unek-unek beberapa warga kelas menengah yang diwawancara Akurat.co.

Pada momen HUT ke-80 RI tahun ini, kami menulis sejumlah serial laporan tematik terkait kemerdekaan seputar kemerdekaan finansial, aspirasi kelas menengah serta pelaku UMKM. Pada serial kedua ini, tulisan akan berkutat pada kelas menengah.

Mengacu definisi LPEM FEB UI, kelas menengah Indonesia merupakan rumah tangga dengan pengeluaran antara Rp4 juta hingga Rp20 juta per bulan. Rumah tangga ini terdiri dari kepala keluarga, istri dan anak-anak.

Yusuf (28 tahun), seorang ayah yang berdomisili di Jaksel dan bekerja di sebuah perusahaan swasta ini mengaku merasakan kenaikan biaya hidup terkait leisure economy dalam beberapa tahun terakhir. Yusuf memang suka jalan-jalan, staycation bahkan glamping. Bukan apa-apa, aktivitas tersebut merupakan 'pelarian' baginya dari berbagai tekanan di pekerjaan.

"Untuk mengurangi tekanan dari pekerjaan. Lagi pula hidup kan tentang momen, tak melulu mengejar sesuatu. Saya lebih suka menikmati waktu luang bersama keluarga dan jalan-jalan. Tipis-tipis, santai saja enggak usah yang hedon. Glamping murah meriah," ujar Yusuf.

Baca Juga: Serial Kemerdekaan I: Menjaga Momentum Nyala Pertumbuhan Ekonomi RI dan Makna Kemerdekaan ke-80 Tahun

Saat ditanya soal bantuan apa yang paling ia butuhkan saat ini dari pemerintah, Yusuf berkelakar soal keinginannya memiliki hunian terjangkau dan strategis. Maksudnya, selain harga yang murah, tenor yang fleksibel, ia juga ingin sebuah hunian yang terintegrasi dengan fasilitas transportasi umum yang memadai.

Menurutnya, fasilitas subsidi KPR kurang efektif jika tenornya terlalu panjang, karena ujung-ujungnya juga akan 'termakan' oleh bunga floating di pasaran yang cenderung terus naik dalam jangka panjang.

"Kalau bisa ada bantuan subsidi rumah yang selain harganya murah, tenornya tidak terlalu panjang, lokasinya juga tersambung dengan berbagai transportasi publik," harapnya.

Senada, Wati (37 tahun), karyawati yang tinggal di Gunung Sindur, Bogor juga menginginkan rumah layak huni dengan harga yang bisa ia jangkau. Meski kata 'layak' dan 'terjangkau' maknanya relatif dari orang ke orang, Wati menilai embel-embel harga terjangkau yang ditawarkan berbagai pengembang di pasar saat ini masih mahal.

"Kalau disuruh milih fasilitas apa yang paling diinginkan dari pemerintah, ya murahkan harga rumah sih," pintanya.

Sementara itu Sihombing (39) tahun, warga Depok yang baru merintis usaha Warung Kopi atau Warkop di Jaksel ini juga meminta pemerintah agar lebih tanggap ke berbagai pelaku UMKM termasuk dirinya. Meski sudah hampir berjalan setahun, warkopnya saat ini masih membutuhkan suntikan modal dan kemudahan akses ke permodalan.

"Jadi kemarin sempat kan ditawarin pak RT, katanya ada nih dana hibah dari pemerintah, tapi bukan jalur formal sih. Ya kita coba ajukan, serahkan data usaha ke sana katanya nanti dibantu LSM juga. Kita inginkan kemudahan akses modal," ujarnya.

Sihombing merasa pengunjung warkop tak seramai tahun-tahun sebelumnya. Ia menduga, banyak juga pelanggan yang terdampak maraknya penutupan pabrik ataupun lay off. 

"Kondisi sekarang atau sejak dua tiga tahun belakang ini kan banyak perusahaan tutup, kelas menengah juga banyak yang turun katanya. Kalau saya sendiri merasakan bahwa jumlah pembeli turun, sementara operasional kita biaya sewa, listrik, belum gaji karyawan segala macam itu kan statis cenderung naik," ujarnya. 

Ia meminta Presiden dan Wakil Presiden RI untuk lebih peka terhadap situasi saat ini. "Ini kan peristiwanya di depan mata mereka sendri. Kalo UMKM sudah ambruk kan sudah kode keras. Masa mereka enggak punya langkah antisipasi. Kok seolah-olah kaya enggak ada solusi?" tanyanya.

Daya Beli Melemah

Kelas menengah, yang menyumbang lebih dari 60%, tepatnya 81,49% dari total konsumsi masyarakat dan mewakili 66,35% total penduduk Indonesia punya peran krusial sebagai bantalan ekonomi nasional.

Sayangnya, seiring daya beli mereka yang juga terganggu, kontribusi mereka ke pertumbuhan ekonomi juga mengecil. Pada kuartal II-2025 lalu, saat PDB tumbuh 5,12%, hanya berkontribusi kurang dari 30% dari konsumsi nasional. Daya beli kelas menengah yang lemah ini tercermin dalam pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih di bawah 5%, yaitu sekitar 4,98%. 

Capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% tersebut disangga oleh belanja masyarakat kelas menengah atas yang memang sudah pulih daya belinya sejak lama.

Disparistas pemulihan daya beli ini diamini oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal. Menurutnya, meskipun konsumsi rumah tangga sudah mulai pulih pascapandemi, pemulihan ini tidak merata di semua kelompok ekonomi.

"Kalangan atas sudah pulih dengan sangat cepat, bahkan daya beli mereka lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Sementara kelompok masyarakat miskin kondisinya relatif stabil. Namun, kelas menengah masih terus turun karena minimnya intervensi kebijakan atau bahkan justru menambah beban mereka seperti kebijakan pajak, cukai, retribusi, dan biaya hidup lainnya," ujar Faisal.

Faisal mengusulkan 3 hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menolong kelompok masyarakat ini. Pertama, tidak menambah beban biaya hidup kelas menengah, misalnya dengan tidak menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), serta cukai. 

Kedua, memberi insentif seperti potongan tarif listrik untuk pelanggan dengan daya di bawah 2.200 volt ampere. Namun, ia menekankan bahwa insentif semacam ini harus diberikan dalam jangka panjang, bukan hanya untuk beberapa bulan saja.

Ketiga, perlu adanya kebijakan yang mendorong peningkatan pendapatan kelas menengah. Semisal insentif untuk UMKKM hingga memberikan akses ke pasar.

Paket Kebijakan Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah menggelontorkan berbagai bantuan senilai total Rp827 triliun pada 2025, dengan insentif PPN mencapai Rp265,6 triliun untuk kompensasi kenaikan tarif PPN jadi 12%.

''Kelas menengah menjadi penikmat terbanyak insentif itu (insentif PPN)," ujarnya di sela konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan, Senin (16/12/2024) silam.

Pemerintah menyalurkan berbagai program bantuan pada 2025, yang terdiri dari bantuan sosial total Rp129 triliun (mencakup PKH, sembako, PIP, PBI JKN/BPJS Kesehatan), Kredit Usaha Rakyat atau KUR Rp38 triliun, serta subsidi dan kompensasi energi Rp394 triliun (mencakup BBM, listrik, LPG).

Ada pula insentif pajak pertambahan nilai (PPN) yang disiapkan senilai Rp256,6 triliun. Insentif ini mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bahan makanan, pendidikan, kesehatan, keuangan, asuransi hingga otomotif.

Dirinci, dari insentif PPN Rp265,6 triliun itu, Rp41,1 triliun di antaranya akan dinikmati oleh desil 9 atau kelompok terkaya kedua, yang tergolong sebagai kelas menengah. Lalu, Rp91,9 triliun insentif PPN akan dinikmati desil 10 alias 10% orang terkaya di Indonesia.

Sisanya, sekitar Rp42,4 triliun insentif PPN akan dinikmati desil 1 sampai 4 atau 40% rumah tangga termiskin di Indonesia. Lalu, sekitar Rp90,2 triliun insentif PPN dinikmati kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class).