Laporan PBB: Inilah Daftar Perusahaan, Lembaga Keuangan Sampai Universitas yang Terlibat Genosida Gaza

AKURAT.CO Laporan mengejutkan yang dirilis oleh Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Situasi Hak Asasi Manusia di Wilayah Palestina yang Diduduki sejak 1967, Francesca Albanese, telah membuka tabir keterlibatan aktor-aktor global dalam tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza.

Dalam dokumen setebal lebih dari 20 halaman yang diberi judul 'From Economy of Occupation to Economy of Genocide', Albanese mengungkap bagaimana sistem ekonomi internasional, termasuk perusahaan multinasional, lembaga keuangan, dan institusi akademik, terlibat dalam mendukung dan menopang sistem pendudukan Israel yang kini disebut telah berubah menjadi genosida.

Dalam laporan yang disampaikan ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 30 Juni 2025 itu, Albanese menyampaikan bahwa agresi Israel terhadap Jalur Gaza sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 37.000 warga Palestina dan melukai puluhan ribu lainnya.

Tidak hanya korban jiwa, sebagian besar infrastruktur sipil mulai dari rumah, sekolah, masjid, rumah sakit, hingga sistem air dan listrik hancur lebur. Seluruh wilayah Gaza, yang dihuni lebih dari dua juta orang, sebagian besar kini tak lagi layak huni.

Namun, tragedi tersebut bukan semata disebabkan oleh kekuatan militer sebuah negara, melainkan oleh jalinan kepentingan ekonomi dan bisnis global yang menyediakan sarana, teknologi, serta legitimasi terhadap kejahatan tersebut.

Baca Juga: Menlu Berduka Atas Wafatnya Direktur RS Indonesia di Gaza: Simbol Kemanusiaan Telah Pergi

Albanese menekankan bahwa apa yang ia sebut sebagai "ekonomi pendudukan" selama beberapa dekade terakhir, kini telah berevolusi menjadi "ekonomi genosida". Hal ini ditandai dengan adanya sistem yang tidak hanya memungkinkan kekerasan sistematis terhadap warga Palestina, tetapi juga menjadikannya sebagai bagian dari keuntungan ekonomi jangka panjang bagi berbagai pihak.

Dalam konteks inilah, Albanese mengulas satu per satu bagaimana keterlibatan berbagai sektor di dunia internasional telah memperkuat mesin perang dan sistem kontrol Israel atas rakyat Palestina.

Salah satu sektor yang menjadi sorotan utama adalah industri militer dan pertahanan. Perusahaan-perusahaan besar seperti Lockheed Martin, Elbit Systems, dan Israel Aerospace Industries disebut sebagai tulang punggung kekuatan militer Israel.

Lockheed Martin, perusahaan asal Amerika Serikat, diketahui menjadi penyedia utama jet tempur F-35 yang digunakan dalam serangan udara ke Gaza. Program pesawat tempur tersebut, yang disebut-sebut sebagai yang tercanggih di dunia, melibatkan lebih dari 1.600 perusahaan dari berbagai negara, menjadikannya sebagai salah satu proyek militer paling kompleks dan menguntungkan.

Dalam laporan tersebut, Albanese menyebut penggunaan jet F-35 dalam mode "beast mode", yang dapat membawa bom hingga seberat 18.000 pon, telah digunakan dalam operasi serangan udara yang menghancurkan pemukiman padat penduduk di Gaza.

Namun keterlibatan tidak berhenti di sektor persenjataan semata. Dunia teknologi juga disebut memainkan peran sentral dalam mendukung sistem kontrol dan pengawasan yang menindas warga Palestina. Perusahaan teknologi seperti Microsoft, Google (Alphabet), Amazon Web Services (AWS), dan IBM disoroti karena keterlibatannya dalam menyediakan infrastruktur cloud, pemrosesan data biometrik, serta teknologi pengenalan wajah yang digunakan dalam sistem pengawasan dan pelacakan warga Palestina.

Baca Juga: DPR Berduka atas Tewasnya Direktur RS Indonesia di Gaza, Puan: Ini Tragedi Kemanusiaan

IBM, misalnya, disebut mengelola database untuk Population and Immigration Authority (PIBA), lembaga yang memantau pergerakan dan identitas warga Palestina di wilayah pendudukan.

Tak kalah penting, perusahaan seperti Palantir Technologies turut disorot karena menyediakan sistem analitik berbasis kecerdasan buatan (AI) yang digunakan oleh militer Israel untuk menetapkan target serangan. Sistem-sistem seperti Lavender dan Gospel, yang dikembangkan oleh Palantir, digunakan untuk analisis data secara real-time, termasuk untuk memilih target dalam serangan udara.

Albanese mencatat bahwa penggunaan teknologi seperti ini telah mengaburkan batas antara militer dan sipil, karena target seringkali mencakup rumah tinggal, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya.

Laporan juga menunjukkan bagaimana alat berat dari perusahaan seperti Caterpillar, HD Hyundai, dan Volvo Group digunakan dalam penghancuran rumah warga Palestina, baik di Gaza maupun di Tepi Barat.

Bulldozer buatan perusahaan-perusahaan tersebut digunakan oleh militer Israel dalam operasi penghancuran infrastruktur sipil, yang tidak hanya merusak tempat tinggal tetapi juga memaksa ribuan warga meninggalkan rumah mereka. Tindakan ini, menurut hukum internasional, merupakan bentuk pemindahan paksa dan pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa.

Selain sektor teknologi dan industri berat, laporan Albanese menyoroti bagaimana lembaga keuangan global turut memperpanjang umur sistem pendudukan ini. Perusahaan seperti Barclays, BNP Paribas, Vanguard, BlackRock, dan Dana Pensiun Pemerintah Norwegia (GPFG) disebut secara aktif membiayai obligasi pemerintah Israel, termasuk selama masa perang.

Baca Juga: Direktur RS Indonesia di Gaza Tewas Akibat Serangan Israel, DPR: Kejahatan yang Tak Bisa Ditoleransi

Dengan membeli surat utang negara, lembaga-lembaga ini secara tidak langsung memberi dukungan finansial terhadap operasi militer yang dilakukan di Gaza. Bahkan, Bursa Efek Tel Aviv mencatatkan kenaikan nilai hampir 200 persen sejak dimulainya agresi, menunjukkan bahwa pasar keuangan internasional melihat perang sebagai peluang investasi yang menguntungkan.

Aspek lain yang tak kalah penting adalah keterlibatan institusi pendidikan dan riset global. Universitas-universitas ternama seperti Massachusetts Institute of Technology (MIT), Technische Universität München (TUM), dan University of Edinburgh disebut menjalin kolaborasi riset dengan institusi-institusi Israel, terutama dalam bidang pengembangan drone, teknologi pengawasan, dan kecerdasan buatan.

Kolaborasi ini, yang semula diklaim sebagai upaya ilmiah, nyatanya memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan sistem kontrol dan militerisasi pendudukan. Albanese menegaskan bahwa dunia akademik tidak bisa terus berlindung di balik dalih netralitas ilmiah apabila riset yang dilakukan terbukti memperkuat sistem penindasan.

Sektor sipil lainnya juga tidak luput dari sorotan. Platform pariwisata digital seperti Booking.com dan Airbnb disebut memfasilitasi wisata di permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, memberi legitimasi ekonomi terhadap aktivitas yang dikategorikan melanggar hukum internasional. Perusahaan agribisnis seperti Bright Dairy & Food dari China, dan Netafim dari Meksiko, juga disebut mendapat keuntungan dari pertanian di wilayah pendudukan, memanfaatkan tanah dan sumber daya air milik warga Palestina.

Bahkan perusahaan energi seperti Glencore dan Drummond dilaporkan menjadi pemasok batu bara utama untuk pembangkit listrik Israel, yang juga digunakan untuk mendukung kebutuhan militer.

Dalam laporannya, Albanese menegaskan bahwa seluruh sistem ini bekerja seperti jaring laba-laba yang kompleks. Dari jalur produksi senjata, penyediaan data, layanan keuangan, hingga riset akademik dan pariwisata, semua terhubung dalam sistem yang menjadikan penindasan terhadap warga Palestina sebagai proyek ekonomi global.

Inilah yang disebutnya sebagai "ekonomi genosida", sebuah sistem yang tidak hanya melanggengkan kekerasan, tetapi juga menjadikannya sumber keuntungan.

Baca Juga: Profil dr Marwan Al Sultan, Direktur RS Indonesia di Gaza yang Tewas oleh Zionis Israel

Albanese menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk segera bertindak. Ia merekomendasikan embargo senjata terhadap Israel, penghentian kerjasama dengan perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, dan mendorong pengadilan internasional seperti ICC untuk menyelidiki keterlibatan aktor-aktor non-negara dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Oleh karena itu, Albanese mendesak masyarakat sipil untuk menggunakan kekuatan mereka sebagai konsumen untuk menekan perusahaan-perusahaan tersebut melalui boikot dan kampanye advokasi.

Respons terhadap laporan ini beragam. Pemerintah Israel menolak keras tuduhan yang dilontarkan Albanese, menyebutnya tidak berdasar dan bias. Beberapa perusahaan yang disebut dalam laporan menyatakan bahwa keterlibatan mereka bersifat tidak langsung atau dilakukan melalui distributor.

Meski begitu, laporan ini tetap menjadi dokumen penting yang memperkuat narasi bahwa perang di Gaza bukan hanya konflik bersenjata, tetapi juga cerminan dari bagaimana ekonomi global dapat berfungsi sebagai mesin pendukung kekerasan sistemik.

Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat dunia terhadap pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan global, laporan Francesca Albanese ini menjadi pengingat bahwa tanggung jawab atas tragedi tidak bisa hanya dibebankan pada aktor negara.

Perusahaan, universitas, investor, dan bahkan konsumen memiliki andil dalam rantai panjang kekerasan yang terjadi. Dunia tidak bisa terus menutup mata. Jika diam, maka secara tidak langsung kita semua telah menjadi bagian dari sistem yang membiarkan kekejaman terus berlangsung. Sebuah sistem yang harus segera dipertanyakan, diadili, dan dihentikan