Globalisasi, Rezim Militer hingga Kejatuhan Ekonomi, Belajar dari Kasus Myanmar

demo

AKURAT.CO Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang lewat sidang paripurna Kamis (20/3/2025) lalu.

Keputusan ini memicu amarah publik lantaran personel aktif TNI kini bisa menduduki 14 posisi jabatan sipil. Berbagai pihak, termasuk akademisi, aktivis, masyarakat sipil, serta mahasiswa di berbagai daerah dibuat geram. Aksi unjuk rasa atau demo berjilid-jilid menolak UU TNI pun telah berlangsung. Ada bayang-bayang mencekam, akankah dwi fungsi ABRI dan yang lebih parah, rezim militer akhirnya berlaku di Indonesia?

Sudah banyak kasus kejatuhan ekonomi sebuah negara dipicu ketidakstabilan politik, dominasi militer dan civil war. Tengok saja tetangga kita, Myanmar. Myanmar dikenal sebagai negara yang porak-poranda di bawah kekuasaan militer. Sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948, Myanmar telah menghadapi berbagai pemberontakan.

Globalisasi

Menurut Pendiri Freedom Institute, Rizal Mallarangeng, di era globalisasi yang saat ini cenderung menuju deglobalisasi, peranan geopolitik dan tatanan ekonomi global turut mempengaruhi nasib perekonomian sebuah negara. Hal tersebut sudah terlihat sejak kebangkitan kembali Jerman dan Jepang usai porak poranda di masa Perang Dunia ke-2.

Sebagai penantang Pax Britanica, lahirlah Konferensi Bretton Woods di New Hampshore AS pada tahun 1944. Tak lama berselang kemudian lahir IMF, World Bank, GATT (kini WTO) yang mengatur perdagangan dunia agar tidak bersifat bilateral reciprocal tariff.

Baca Juga: Revisi UU TNI Disahkan, Panglima Diminta Segera Turunkan Surat Perintah

Memasuki era yang dikenal dengan Pax Americana atau globalisasi yang dipimpin kekuatan ekonomi besar AS di abad ke-19 ini, Jerman dan Jepang turut menjadi ekonomi besar dunia. Kemudian menyusul di Asia beberapa negara seperti Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korsel, Indonesia, Malaysia dan menyusul China juga lahir sebagai kekuatan ekonomi baru berkat globalisasi.

"Globalisasi, apa yang Anda tidak miliki kami sediakan begitupun sebaliknya. Selama 80 tahun globalisasi terbukti sukses besar. Secara geopolitk terlepas ada perang Vietnam, Afganistan dan sebagainya, namun tak ada perang besar atau perang nuklir antar kekuatan besar," ujar Rizal dikutip dari kanal Youtube Freedom Institute, Minggu (23/3/2025).

Pun dengan Myanmar yang menjadi ''korban'' globalisasi, lebih tepatnya globalisasi ekonomi ilegal karena Myanmar menjadi hub perdagangan atau produsen obat sintetis methamphetamine dan opium dunia hingga saat ini.

 

Rezim Militer Myanmar

Menilik ke belakang, kudeta pertama di negara ini terjadi pada 2 Maret 1962, ketika Tatmadaw, angkatan bersenjata Myanmar yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win, menjatuhkan pemerintahan sipil dan mendirikan rezim otoriter.

Kudeta ini terjadi karena pemerintah sipil saat itu dianggap lemah dan tidak mampu menangani berbagai tantangan, terutama dalam menghadapi konflik etnis yang berlarut-larut di Myanmar. Rezim otoriter militer Tatmadaw menguasai semua Angkatan bersenjata, termasuk mengendalikan setiap sektor ekonomi di Myanmar.

Keputusan ekonomi sepenuhnya ditentukan oleh militer, yang lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri, sementara kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara sering kali diabaikan.

Adapun, pada Agustus 1988, Myanmar kembali dilanda protes massal yang berujung pada tergulingnya Jenderal Ne Win. Namun, kekuasaannya justru digantikan oleh junta militer yang baru. Demonstrasi ini muncul sebagai respons terhadap ketimpangan ekonomi di bawah pemerintahan militer dan menjadi tuntutan bagi reformasi menuju demokrasi.

Pada 8 Agustus 1988, ribuan mahasiswa, biksu Buddha, pegawai negeri, dan masyarakat umum menggelar aksi mogok nasional yang memicu gelombang protes serentak di berbagai kota di seluruh Burma. Para demonstran menuntut peralihan menuju sistem demokratis serta diakhirinya pemerintahan militer.

Besarnya skala aksi ini mengejutkan pihak berwenang, yang kemudian merespons dengan tindakan represif. Pasukan keamanan dikerahkan untuk membubarkan protes dengan kekerasan, menembaki demonstran damai hingga menyebabkan ratusan korban tewas dan luka-luka.

Sementara banyak yang memilih melarikan diri, sebagian lainnya melawan dengan bom molotov, pedang, panah beracun, dan jeruji sepeda yang diasah tajam, mengakibatkan korban jiwa di pihak polisi dan aparat pemerintah.

Aksi pada tahun 1988 dikenal sebagai Perlawanan 8888 dan tercatat sebagai salah satu aksi dengan tingkat kekerasan paling brutal oleh aparat keamanan. Diperkirakan sekitar 5.000 orang tewas akibat tindakan represif militer. Kekerasan ini mencerminkan besarnya dominasi dan kekuatan militer dalam menguasai negara, bahkan dengan cara yang kejam.

Pada tahun yang sama, Aung San Suu Kyi mendirikan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dengan tujuan mewujudkan pemilihan umum yang demokratis. Pada 1990, Myanmar menggelar pemilu yang dimenangkan oleh NLD.

Namun, junta militer menolak hasil pemilu dan menempatkan tahanan rumah kepada Suu Kyi hingga 2010. Sementara, junta militer tetap berkuasa melalui Dewan Hukum Negara dan Restorasi Ketertiban.

Untuk mempertahankan kendali militer dalam pemerintahan, Tatmadaw merancang konstitusi baru yang mengalokasikan 25% kursi di parlemen nasional dan daerah bagi perwakilan militer. Berdasarkan konstitusi tersebut, pemilihan umum kembali digelar pada 2011, dengan kemenangan diraih oleh Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP).

Pada Februari 2021, Jenderal Senior Min Aung Hlaing bersama para pemimpin militer lainnya kembali melakukan kudeta. Langkah ini diambil setelah partai proksi militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), mengalami kekalahan telak dalam pemilu 2020.

Dalam pemilu tersebut, partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi berhasil memenangkan 396 dari total 476 kursi parlemen di majelis rendah dan tinggi. Junta Myanmar secara resmi menahan dan mendakwa Aung San Suu Kyi dengan tuduhan korupsi serta berbagai pelanggaran lainnya.

Mereka menggulingkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis dengan menangkap Kanselir Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, serta beberapa tokoh senior NLD. Setelah itu, militer Myanmar mengumumkan bahwa mereka akan memerintah negara setidaknya selama satu tahun.

Mereka berdalih tindakan tersebut diambil karena adanya dugaan kecurangan dalam pemilu 8 November, yang membuat NLD mendominasi parlemen.

Militer juga mengumumkan Panglima Angkatan Bersenjata Min Aung Hlaing telah dilantik sebagai presiden. Setelah kudeta berlangsung, sebanyak 11 pejabat baru setingkat menteri diangkat untuk membentuk pemerintahan baru.

Di sisi lain, kudeta militer dan penahanan Aung San Suu Kyi memicu gelombang kemarahan di seluruh negeri. Puluhan ribu demonstran, mayoritas dari kalangan anak muda, menggelar empat aksi protes terpisah menentang kudeta militer di Myanmar. Aksi ini berlangsung di tengah pengamanan ketat serta pemblokiran jalan di Yangon, kota terbesar di negara tersebut.

Sementara, militer Myanmar secara brutal menindak warga yang menentang rezim mereka, baik melalui pembantaian maupun penangkapan. Berdasarkan data dari Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik hingga 2021, tercatat sebanyak 510 orang tewas dan lebih dari 3.000 orang ditahan sejak kudeta dimulai pada 1 Februari.

Pada pekan 28 Maret 2021, Militer Myanmar semakin memperluas operasi mereka dengan menargetkan wilayah pedesaan dan perbatasan yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis.

Salah satu daerah yang terdampak adalah sebuah desa di negara bagian Karen, di mana sekitar 3.000 penduduk terpaksa melarikan diri ke Thailand demi menghindari serangan jet tempur yang dilancarkan oleh Militer Myanmar.

Kehancuran Ekonomi Myanmar

Militerisme yang berlangsung selama beberapa dekade menyebabkan kehancuran serius pada perekonomian Myanmar. Sektor-sektor utama seperti pertanian, industri, dan infrastruktur gagal berkembang secara optimal, sementara rakyat Myanmar harus menghadapi ketidakadilan serta ketidakstabilan politik yang dipicu oleh rezim militer.

Nilai tukar mata uang Myanmar, Kyat, merosot lebih dari 60%, memicu inflasi serta lonjakan harga kebutuhan pokok. Selain itu, tingkat pengangguran di negara tersebut turut melonjak.

Di bawah pemerintahan militer, utang negara hampir dua kali lipat, dari 39% pada 2020 menjadi lebih dari 60% pada periode 2021-2024. Hingga saat ini, kondisi militer Myanmar masih dikuasai oleh kelompok militer dan diwarnai berbagai kekerasan.

Mengutip Global Initiative against transnational organized crime, pendapatan ilegal Myanmar dari ekonomi ilegal turut menyokong pemerintah militer dan kelompok-kelompok etnis bersenjata, memastikan bahwa produksi narkoba tetap menjadi pendorong utama konflik.

Tanpa adanya peluang ekonomi alternatif bagi masyarakat yang bergantung pada penanaman opium, upaya untuk membongkar perdagangan ini akan mendapat perlawanan.

Pada saat yang sama, Myanmar telah menjadi pusat perdagangan manusia dan penipuan dunia maya. Jaringan kriminal, yang sering beroperasi di wilayah perbatasan yang dikendalikan oleh kelompok bersenjata, membawa ribuan orang ke pusat-pusat penipuan di mana mereka dipaksa melakukan penipuan online di bawah ancaman kekerasan.

Industri ini telah berkembang pesat sejak kudeta tahun 2021, memanfaatkan rusaknya penegakan hukum dan kontrol negara. Meskipun penipuan ini menargetkan korban di seluruh dunia, perlindungan mereka oleh aktor-aktor kuat di Myanmar membuat intervensi menjadi rumit.

Sumber daya alam Myanmar yang sangat besar, seperti batu giok, kayu, dan emas, juga memainkan peran penting dalam dinamika konflik di negara ini.

Kekayaan lingkungan Myanmar telah lama dieksploitasi oleh militer dan kelompok-kelompok perlawanan etnis, dengan keuntungan yang digunakan untuk mendanai upaya perang, bukan untuk layanan publik atau pembangunan berkelanjutan.

Sanksi internasional telah menargetkan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh negara yang terlibat dalam ekstraksi sumber daya alam ilegal, namun korupsi dan penyelundupan terus berlanjut untuk menopang industri ilegal ini.

Gencatan senjata dan perjanjian perdamaian di masa lalu sebagian besar gagal mengatasi peran ekonomi gelap, memperlakukannya sebagai alat tawar-menawar daripada mengatasi konsekuensi jangka panjangnya. Ketika Myanmar bergerak menuju masa depan yang tidak pasti, setiap resolusi politik yang layak harus menghadapi pengaruh kejahatan terorganisir.

Tanpa kebijakan yang ditargetkan untuk mengganggu pasar gelap dan memberikan solusi ekonomi alternatif, Myanmar berisiko mengulangi siklus ketidakstabilan yang telah mendefinisikan sejarahnya.