Tolak Skema Power Wheeling, Prabowo Ingin Listrik Tetap Dikendalikan Negara

AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, disebut menolak usulan skema pemanfaatan bersama jaringan listrik atau power wheeling. Sebab, Prabowo ingin negara tetap bisa memegang kendali penuh terhadap ketahanan energi nasional, khususnya pada sektor ketenagalistrikan.

Diketahui, power wheeling adalah mekanisme yang memungkinkan pihak swasta untuk menyalurkan listrik ke konsumen, melalui jaringan transmisi yang dimiliki pihak lain.

"Jadi di sini pertimbangan dari Presiden bahwa negara harus tetap pengendali. Jadi ini maaf, power wheeling ditolak. Dan selama dia Presiden, negara tetap pengendali (ketahanan energi nasional)," kata Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dikutip Jumat (28/2/2025).

Baca Juga: Berisiko Ganggu Program Pro Rakyat, PKS Tolak Power Wheeling di RUU EBET

Meski demikian, Hashim menegaskan penolakan ini tak berarti pemerintah anti asing. Hanya saja, Prabowo tak ingin sektor listrik didominasi asing.

"Ini kita bukan anti asing ya, kita menyambut dan sangat menyambut baik peran dari asing. Tapi kalau power wheeling dibuka dan ini yang saya dengar dari pemerintah, nanti bisa wild west. Dan bisa banyak sektor listrik kita bisa didominasi oleh pihak yang non-Indonesia," jelasnya.

Kendati demikian, Hashim mengaku tetap optimis sektor ketenagalistrikan Indonesia dapat terus menaris minat investor global.

"Banyak yang ingin berinvestasi di Indonesia, termasuk dari Qatar dan Abu Dhabi. Indonesia dianggap sebagai safe heaven bagi investasi, kita dianggap bankable," imbuhnya.

Sebagai informasi, power wheeling adalah sistem yang memungkinkan pemilik pembangkit listrik swasta menyalurkan listrik langsung ke konsumen. Sehingga, berpotensi negatif terhadap keandalan listrik dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat.