Pajak Ekonomi Ilegal dan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Salah satu ide yang belakangan ramai dibicarakan adalah apakah sektor 'underground economy' atau ekonomi ilegal dapat dikenakan pajak untuk mendukung target ambisius tersebut.

Ekonomi ilegal, atau yang juga dikenal sebagai 'shadow economy', meliputi aktivitas ekonomi yang berjalan di luar regulasi pemerintah. Contohnya adalah perdagangan narkotika, prostitusi, perjudian ilegal, hingga perdagangan barang palsu.

 

 

Bahkan di Indonesia sendiri, sektor tersebut diyakini bernilai fantastis hingga mencapai triliunan bahkan puluhan triliunan rupiah. Meskipun sektor ini tidak diakui secara resmi, aktivitasnya tetap memberikan keuntungan finansial bagi para pelaku.

 

Banyak negara mencoba mendekati isu ini dengan dua cara, yakni meregulasi agar aktivitas ilegal tersebut menjadi legal sehingga bisa dikenakan pajak atau tetap menindaknya dengan cara meningkatkan pengawasan.

 

Beberapa negara yang berhasil memanfaatkan ekonomi ilegal untuk menambah pendapatan, seperti Belanda dan Kanada, telah meregulasi aktivitas seperti ganja untuk keperluan medis atau rekreasi. Hal ini memungkinkan pemerintah mengenakan pajak dan mengawasi aktivitas tersebut.

Di Indonesia, wacana untuk melegalkan beberapa sektor ilegal seperti prostitusi atau perjudian telah muncul beberapa kali. Namun, resistensi dari masyarakat yang mayoritas religius dan norma budaya yang kuat membuat langkah ini menjadi sulit. 

 

Melegalkan sektor ini membutuhkan penyesuaian hukum, perubahan sosial, dan penguatan pengawasan yang bukan pekerjaan mudah.

 

Jika mengutip pernyataan dari Wakil Menteri Keuangan Indonesia, Anggito Abimanyu mengklaim bahwasanya underground economy dapat mampu menjadi sumber penerimaan negara yang baru.

 

Bahkan dirinya pun mendorong jajaran perpajakan untuk 'memburu' potensi tersebut.  Dirinya pun mencontohkan judi bola online sebagai salah satu aktivitas underground economy, yang sekarang digandrungi masyarakat. 

 

Ia mengklaim warga Indonesia bebas berjudi bola di Inggris karena tak dilarang di sana, lalu penghasilan tersebut luput dari pajak.

 

"Sudah ada angkanya, kemarin saya juga merinding disampaikan oleh Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi) jumlahnya, onshore dan offshore. Yang melakukan online betting kepada sepak bola di Inggris, orang Indonesia banyak sekali," jelasnya dalam Orasi Ilmiah di Sekolah Vokasi UGM, melansir CNN, Senin (28/10/2024) lalu.

 

Agar aktivitas ini dapat dikenakan pajak, legalitas adalah syarat mutlak. Pemerintah harus mengatur regulasi yang jelas, seperti batasan, izin operasional, hingga pengawasan. 

 

Sebagai contoh, jika perjudian dilegalkan, harus ada wilayah khusus yang diizinkan, seperti Las Vegas di Amerika Serikat ataupun Macau yang merupakan bagian daerah administratif khusus milik China.

 

Setelah dilegalkan, pengawasan menjadi hal utama. Pemerintah harus membangun sistem yang memastikan pelaku sektor ini mematuhi regulasi dan membayar pajak sesuai ketentuan. Misalnya, melibatkan teknologi digital dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

3. Insentif untuk Kepatuhan

 

Lagi-lagi dalam memuaskan dan menciptakan sebuah keberaturan maka mau tidak mau pemerintah memberikan insentif kepada para pelaku sektor ini dengan syarat utama yakni haru beralih ke sistem yang legal dan tercatat.

 

Misalnya saja, pemerintah perlu memberikan insentif seperti pengurangan pajak di tahun pertama atau akses ke layanan keuangan formal. Insentif ini bisa menarik para pelaku untuk meninggalkan aktivitas ilegal dan masuk ke sistem resmi.

4. Pendidikan dan Kampanye Publik

 

Dan kembali lagi, PR utama dalam menciptakan sebuah kebijakan yang dinilai kontroversial, literasi dan pendidikan menjadi kunci utama yang harus diampuh oleh pemerintah. Memang PR ini menjadi salah satu hal yang cukup berat bagi pemerintah dalam mengedukasi masyarakat mengenai manfaat regulasi ekonomi ilegal, terutama bagaimana hal ini dapat mendukung pembangunan negara.

Ibarat kata dibalik madu ada lebah penjaga, sama halnya seperti kebijakan ini. Sekilas jika dilihat kebijakan kontroversial ini memang dapat mampu memberikan kontribusi yang sangat-sangat besar ke pertumbuhan ekonomi ke depan, namun tantangan dalam menerapkan dan mengaplikasikan membutuhkan banyak effort baik dari segi pemerintah, pelaku bahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

 

Menggunakan sektor ekonomi ilegal sebagai sumber pendapatan negara jelas menghadapi banyak tantangan. Pertama adalah tantangan sosial dan budaya. Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh norma agama dan moralitas. 

 

Wacana legalisasi sektor seperti perjudian atau prostitusi kemungkinan akan menghadapi resistensi dari kelompok agama dan masyarakat konservatif.

Kedua, tantangan hukum. Melegalkan sektor ekonomi ilegal membutuhkan revisi besar-besaran terhadap undang-undang yang ada, termasuk hukum pidana dan peraturan daerah. Proses ini tidak hanya memakan waktu tetapi juga berisiko memicu konflik politik.

Ketiga, tantangan teknis. Mengawasi aktivitas ekonomi ilegal yang telah lama beroperasi di bawah radar adalah pekerjaan besar. Pemerintah memerlukan sumber daya manusia dan teknologi canggih untuk mengawasi pergerakan uang dan aktivitas yang baru dilegalkan.

Keempat, tantangan moral. Langkah ini berisiko memberikan kesan bahwa negara menghalalkan tindakan ilegal demi uang. Hal ini dapat menimbulkan masalah reputasi dan kepercayaan di mata masyarakat.

Pengenaan pajak sektor ekonomi ilegal memang terdengar menjanjikan, tetapi langkah ini tidak serta-merta menjamin tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8%. Selain harus melewati berbagai tantangan sosial, hukum, dan teknis, hasilnya pun baru dapat terlihat dalam jangka panjang.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan sektor ekonomi ilegal. Reformasi perpajakan, pengurangan kebocoran anggaran, serta optimalisasi sektor produktif seperti manufaktur, teknologi, dan pariwisata harus menjadi prioritas. 

 

Namun, jika langkah meregulasi sebagian sektor ekonomi ilegal dapat dilakukan dengan hati-hati, hal ini bisa menjadi pelengkap dalam upaya meningkatkan pendapatan negara.

Jika dirangkum semuanya, maka pengenaan pajak pada sektor ekonomi ilegal adalah ide yang kontroversial namun layak dipertimbangkan. Namun dengan syarat-syarat utama yakni mekanisme yang sudah sangat matang, komitmen kuat dari pemerintah, serta dukungan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkannya. 

 

Meski begitu, pemerintah perlu berhati-hati agar langkah ini tidak mencederai nilai moral dan sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Sementara itu, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%, pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor tetap menjadi kunci utama keberhasilan.