Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Tantangan dan Strategi Baru Pemerintahan Prabowo

AKURAT.CO Ekonom senior INDEF, Prof. Didik J. Rachbini, memaparkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2025.

Didik menyoroti permasalahan struktural yang menghambat sektor industri, utang negara yang membengkak, dan kebijakan fiskal yang kurang sehat.

Didik menegaskan, sektor industri Indonesia telah terjebak dalam fenomena deindustrialisasi dini selama beberapa dekade terakhir.

Hal ini tercermin dari rendahnya pertumbuhan sektor industri yang hanya sekitar 3-4 persen dalam beberapa tahun terakhir, jauh di bawah target yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Menurutnya, Indonesia perlu menerapkan strategi reindustrialisasi berbasis sumber daya alam dengan orientasi ekspor.

“Kebijakan outward-looking industry pernah sukses di era 1980-an dan 1990-an, sehingga ini harus diterapkan kembali untuk menembus pasar internasional," kata Didik, Rabu (25/12/2024).

Baca Juga: Android 16 Kenalkan Fitur Sembunyikan Alat Penulisan AI di Papan Ketik

Namun, dengan perlambatan permintaan global, penetrasi pasar internasional membutuhkan strategi baru, termasuk eksplorasi pasar non-tradisional di luar Eropa, China, dan AS.

Salah satu sorotan utama dalam catatan akhir tahun ini adalah meningkatnya utang pemerintah yang mencapai Rp8.473,90 triliun pada September 2024, atau setara 38,55 persen dari PDB.

Didik mengkritik kenaikan suku bunga obligasi Indonesia yang mencapai 7,2 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Thailand (2,7 persen) dan Vietnam (2,8 persen).

"Biaya membayar bunga utang telah menguras pajak rakyat hingga Rp441 triliun per tahun. Ini menunjukkan pengelolaan utang yang tidak sehat," katanya.

Ia juga mencatat bahwa belanja nonproduktif, seperti belanja pegawai dan barang, meningkat menjadi 36 persen dari total belanja pemerintah pada 2024.

Didik menyarankan pemerintah untuk memperbaiki kualitas belanja negara dengan memprioritaskan belanja produktif, seperti infrastruktur dan pendidikan.

Selain itu, kebijakan fiskal harus dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada utang baru.

Baca Juga: Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka: Tantangan bagi Independensi KPK

Catatan akhir tahun ini menggarisbawahi bahwa mengelola ekonomi nasional membutuhkan strategi yang realistis dan fokus pada reformasi struktural.

Dengan pemerintahan Prabowo Subianto, diharapkan kebijakan industri dan fiskal yang lebih proaktif dapat membawa Indonesia keluar dari jebakan pertumbuhan stagnan.

"Janji target tinggi perlu didukung oleh langkah konkret yang terukur. Tanpa perubahan strategi, mustahil mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen," pungkas Didik.